Hadiri Rapat BPJS Terkait UHC dan Rencana Pembuatan Video, Wawako: Masyarakat Jangan Takut Berobat Karena BPJS kesehatan Layani Kemudahan

Editor: Barometer99


Barometer99.com, PALEMBANG - Wakil Walikota (Wawako) Palembang, Firtianti Agustinda menghadiri Rapat BPJS Kesehatan terkait Universal Health Coverage (UHC) dan rencana pembuatan video BPJS Kesehatan, di Kantor BPJS Kesehatan Palembang, Selasa (29/9/2020).

Wawako Palembang mengatakan, dalam rangka mewujudkan target Pemerintah memberikan BPJS kesehatan secara 100 persen kepada masyarakat, karena sudah jadi komitmen Pemerintah.

"Apakah dia di cover perusahaan atau dia mampu secara mandiri dan tidak di cover dari perusahaan bukan pekerja dan dia tidak mampu, maka pemerintah harus hadir untuk memberikan BPJS secara gratis," ucapnya.

Lanjut Fitri, tapi jangan pernah takut untuk berobat, karena pemerintah kota akan mempermudah untuk masyarakatnya bagi yang belum memiliki BPJS  Kesehatan, mereka tetap berobat secara gratis selama bisa menunjukan KTP warga Kota Palembang. 

"Misal datang ke Puskesmas  jika belum ada BPJS belum masuk, kita akan tetap layani dan misal tidak bisa dilayani di puskesmas kurang peralatan belum lengkap bisa datang ke Rumah Sakit BARI milik Pemerintah sambil kita mengurus BPJS Kesehatan. 

"Jadi tidak ada alasan masyarakat terkait kesehatannya tidak mendapatkan pelayanan kesehatan secara maximum. Dan yang tidak punya BPJS kesehatan itu mereka tetap melayani kesehatan baik itu  tingkat puskesmas ataupun rumah sakit," tutur Orang Nomor Dua di Palembang ini.

Sementara itu, ditempat yang sama, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Palembang, Muhammad Fakhriza menambahkan, target Pemerintah memberikan BPJS kesehatan secara 100 persen dan yang belum tercover sekitar 80.000 penduduk yang belum masuk  bisa masuk 100 persen.  

"Ada Dinas Sosial, Dinas Kesehatan dan Dinas Capil, karena tidak ada data yang tidak valid, diharapkan di tahun 2020 ini bisa,  walaupun tidak 2021 menjadi 100 persen," katanya.

Dikatakan Fakhriza, ketika ada peserta mandiri yang tidak mampu atau menunggak itu dilaporkan ke Dinas Sosial lalu dilaporkan ke kita. Di kita tanpa harus membayar tunggakan sebenarnya sudah bisa di alihkan.

"Untuk dalam pembuatan video yaitu untuk iklan pelayanan masyarakat terkait edukasi pelayanan  BPJS terhadap masyarakat," pungkasnya.

Laporan : Ocah

Share:
Komentar

Berita Terkini