Economic Diplomacy In Time Of Pandemic

Editor: Rizqy Zurriyati

Vienna, Thu, October 1, 2020/08:58 am


A girl looks at a seat that is not marked off to help visitors maintain social distancing at Prater amusement park, following an outbreak of the coronavirus disease (COVID-19) in Vienna, Austria, May 30, 2020. (REUTERS/Lisi Niesner)

Seorang gadis melihat ke kursi yang tidak ditandai untuk membantu pengunjung menjaga jarak sosial di taman hiburan Prater, menyusul wabah penyakit coronavirus (COVID-19) di Wina, Austria, 30 Mei 2020. (REUTERS / Lisi Niesner)

Barometer99, 02 Oktober 2020

Dr. Darmansjah Djumala – Dubes RI

Untuk Austria, Slovenia & PBB

It has been eight months since the COVID-19 pandemic hit the world hard. With the high prevalence and mortality rates, the disease has turned into more than a health crisis. The pandemic has even penetrated deep into relations between countries, affecting both political and economic aspects.

Sudah delapan bulan sejak pandemi COVID-19 melanda dunia dengan keras. Dengan prevalensi dan angka kematian yang tinggi, penyakit ini telah berubah menjadi lebih dari sekedar krisis kesehatan. Pandemi bahkan telah merambah jauh ke dalam hubungan antar negara, mempengaruhi baik aspek politik maupun ekonomi.

To meet domestic needs, many countries have acted selfishly, such as banning exports of medical equipment and supplies. There are concerns this trend will hurt the principles of free trade. Some experts predict that because of the pandemic, the world will be trapped in the backflow of globalization: the rise of protectionist attitude in international trade. This act of betrayal to free trade has disrupted world trade flows.

Untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, banyak negara yang bertindak egois, seperti melarang ekspor peralatan dan perbekalan kesehatan. Ada kekhawatiran tren ini akan merusak prinsip perdagangan bebas. Beberapa ahli memprediksikan, karena wabah ini, dunia akan terjebak dalam arus balik globalisasi: bangkitnya sikap proteksionis dalam perdagangan internasional. Tindakan pengkhianatan terhadap perdagangan bebas ini telah mengganggu arus perdagangan dunia.

The pandemic has triggered an economic downturn in various countries. The repercussions of the economic doldrums moving from one country to another is exacerbated when the production of goods is increasingly connected in one global supply chain. China, the world’s second-largest economy and a major player in global supply chains, is also experiencing slow growth.

Pandemi tersebut telah memicu kemerosotan ekonomi di berbagai negara. Dampak lesu ekonomi yang berpindah dari satu negara ke negara lain diperburuk ketika produksi barang semakin terhubung dalam satu rantai pasokan global. China, ekonomi terbesar kedua di dunia dan pemain utama dalam rantai pasokan global, juga mengalami pertumbuhan yang lambat.

But the economic slowdown and disrupted world trade cannot be blamed solely on the pandemic. In fact, the prolonged trade tension between the United States and China was the first to send shockwaves to the global economy.

Tetapi perlambatan ekonomi dan perdagangan dunia yang terganggu tidak dapat disalahkan hanya pada pandemi. Faktanya, ketegangan perdagangan yang berkepanjangan antara Amerika Serikat dan China adalah yang pertama mengirim gelombang kejutan ke ekonomi global.

The impact of the US-China trade war, which began 2018, was immediately felt. According to the US Census Bureau, US imports from China were down by 16 percent in 2019 compared to the previous year. It was the biggest decline in the last 35 years. At the same time, total US imports from around the world fell only by 2 percent. There has been a shift in the source of supply to the US.

Dampak perang dagang AS-China yang dimulai tahun 2018 langsung terasa. Menurut Biro Sensus AS, impor AS dari China turun 16 persen pada 2019 dibandingkan tahun sebelumnya. Itu merupakan penurunan terbesar dalam 35 tahun terakhir. Di saat yang sama, total impor AS dari seluruh dunia turun hanya 2 persen. Telah terjadi pergeseran sumber pasokan ke AS.

It is interesting that Vietnam and Taiwan benefited the most from the shift. Their exports to the US jumped by 36 percent and 19 percent, respectively, last year. Thailand and India also enjoyed a spike in exports to the US, albeit not significantly, at 5 percent and 6.3 percent each.

How about Indonesia? The country’s exports to the US during the trade war fell by 3 percent.

Menarik bahwa Vietnam dan Taiwan mendapat manfaat paling besar dari perubahan ini. Ekspor mereka ke AS masing-masing melonjak 36 persen dan 19 persen, tahun lalu. Thailand dan India juga menikmati lonjakan ekspor ke AS, meskipun tidak signifikan, masing-masing sebesar 5 persen dan 6,3 persen.

Bagaimana dengan Indonesia? Ekspor negara ke AS selama perang perdagangan turun 3 persen.

The pandemic has made the US and other countries aware that dependence on intermediate industrial goods from China is very risky for their economic resilience. Peter Navarro, economic adviser to the US president, suggested that the US move its production base linked to global supply chains in order to reduce dependence on other countries (Richard Fontain, Foreign Policy, April 17). It is in this context that the US has relocated its industry from China.

Pandemi tersebut telah menyadarkan AS dan negara-negara lain bahwa ketergantungan terhadap barang industri perantara dari China sangat berisiko bagi ketahanan ekonominya. Peter Navarro, penasihat ekonomi presiden AS, menyarankan agar AS memindahkan basis produksinya terkait dengan rantai pasokan global untuk mengurangi ketergantungan pada negara lain (Richard Fontain, Foreign Policy, 17 April). Dalam konteks inilah AS telah merelokasi industrinya dari China.

So have Japan and Germany. Japan has allocated US$ 2.2 billion in stimulus funds to help its companies relocate their production base from China to Southeast Asia. German news channel DW also reported a quarter of German companies in China also planned to relocate the intermediary product industry to other countries.

Begitu juga Jepang dan Jerman. Jepang telah mengalokasikan dana stimulus sebesar US $ 2,2 miliar untuk membantu perusahaannya merelokasi basis produksinya dari China ke Asia Tenggara. Saluran berita Jerman DW juga melaporkan bahwa seperempat perusahaan Jerman di Cina juga berencana merelokasi industri produk perantara ke negara lain.

It is believed that the relocation of the industrial base from China by these three countries will change the structure of the global supply chain, which has been so far dominated by China. The Nomura research institute revealed that before the pandemic, between April 2018 and August 2019, at least 56 foreign companies had relocated their factories from China. Of that number, 26 moved to Vietnam, 11 to Taiwan, eight to Thailand, three to India and two to Indonesia.

Relokasi basis industri dari China oleh ketiga negara tersebut diyakini akan mengubah struktur rantai pasokan global yang selama ini didominasi China. Lembaga riset Nomura mengungkapkan, sebelum pandemi, antara April 2018 hingga Agustus 2019, setidaknya 56 perusahaan asing telah merelokasi pabriknya dari Tiongkok. Dari jumlah itu, 26 pindah ke Vietnam, 11 ke Taiwan, delapan ke Thailand, tiga ke India dan dua ke Indonesia.

Clearly Indonesia, unlike its ASEAN neighbors, has yet to tap the opportunities up for grabs during the trade war pitting the world’s two-largest economies and the pandemic. It is at this point Indonesian economic diplomacy should rise to the challenge.

Jelas Indonesia, tidak seperti tetangga ASEAN, belum memanfaatkan peluang yang diperebutkan selama perang perdagangan yang mengadu domba dua ekonomi terbesar dunia dan pandemi. Pada titik inilah diplomasi ekonomi Indonesia harus menjawab tantangan tersebut.

Foreign Minister Retno LP Marsudi has instructed the entire Indonesian mission overeseas to launch blusukan diplomacy, or a direct approach to business players and investors to explore the possibility to relocate their investment to Indonesia. The Indonesian Embassy in Berlin, for example, has approached the German Chamber of Commerce and Industry regarding the relocation plans of more than 100 German companies from China to the Southeast Asian region. In an effort to attract foreign investment, economic diplomacy abroad is one thing, and the investment climate is another thing. But the two must go hand in hand.

Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi telah menginstruksikan kepada seluruh jajaran Perwakilan RI untuk melakukan blusukan diplomasi, atau pendekatan langsung kepada pelaku usaha dan investor untuk menjajaki kemungkinan relokasi investasi mereka ke Indonesia. KBRI Berlin, misalnya, telah melakukan pendekatan ke Kamar Dagang dan Industri Jerman terkait rencana relokasi lebih dari 100 perusahaan Jerman dari China ke kawasan Asia Tenggara. Dalam upaya menarik investasi asing, diplomasi ekonomi di luar negeri adalah satu hal, dan iklim investasi adalah hal lain. Tapi keduanya harus berjalan seiring.

More vigorous economic diplomacy will mean nothing without improvement in the ease of doing business at home. Government policies indeed follow this direction, yet many more have to be done. The 2020 World Bank data shows that Indonesia ranks sixth among the 10-member ASEAN in terms of ease of doing business. When it comes to the competitiveness index and corruption perception index, Indonesia ranks fourth.

Diplomasi ekonomi yang lebih gencar tidak akan berarti apa-apa tanpa peningkatan kemudahan berbisnis di dalam negeri. Kebijakan pemerintah memang mengikuti arah ini, masih banyak lagi yang harus dilakukan. Data Bank Dunia 2020 menunjukkan bahwa Indonesia menempati urutan keenam dari 10 negara anggota ASEAN dalam hal kemudahan berbisnis. Dalam hal indeks daya saing dan indeks persepsi korupsi, Indonesia menempati urutan keempat.

The three indicators will surely impact investor confidence. Learning from Thailand and Vietnam, Indonesia needs to combine efforts to improve investment attractiveness with policies toward trade liberalization, infrastructure development, agrarian reform, labor law and tax convenience ( The Economic Times, Oct. 7, 2019).

Ketiga indikator tersebut tentunya akan mempengaruhi kepercayaan investor. Belajar dari Thailand dan Vietnam, Indonesia perlu menggabungkan upaya untuk meningkatkan daya tarik investasi dengan kebijakan menuju liberalisasi perdagangan, pembangunan infrastruktur, reformasi agraria, undang-undang ketenagakerjaan dan kemudahan perpajakan (The Economic Times, 7 Oktober 2019).

Daunting challenges lie ahead for Indonesia to convert the distress resulting from the pandemic into opportunities and the looming recession into a steady recovery. As the old saying goes, where there is a will there is a way. The resolve should be translated in economic diplomacy overseas that moves in sync with reforms to remove barriers to investment at home.

Tantangan berat terbentang di depan bagi Indonesia untuk mengubah kesulitan yang diakibatkan dari pandemi menjadi peluang dan resesi yang membayang menjadi pemulihan yang mantap. Seperti kata pepatah lama, di mana ada kemauan di situ ada jalan. Keputusan tersebut harus diterjemahkan dalam diplomasi ekonomi di luar negeri yang bergerak selaras dengan reformasi untuk menghilangkan hambatan investasi di dalam negeri.

Indonesian diplomat assigned to Austria and the United Nations in Vienna and lecturer for the doctoral program of international relations, School of Social and Political Sciences, Padjadjaran University, Bandung.

Disclaimer: The opinions expressed in this article are those of the author and do not reflect the official stance of The Jakarta Post.


Merujuk Pada :

This article was published in thejakartapost.com with the title "Economic diplomacy in time of pandemic". Click to read: https://www.thejakartapost.com/academia/2020/10/01/economic-diplomacy-in-time-of-pandemic.html.

Artikel ini pernah tayang di thejakartapost.com dengan judul "Diplomasi Ekonomi Di Saat Pandemi". Klik untuk membaca: https://www.thejakartapost.com/academia/2020/10/01/economic-diplomacy-in-time-of-pandemic.html.

Share:
Komentar

Berita Terkini