Putusan Pengadilan Tinggi Diduga Bertentangan dengan Asas Hukum Pajak (Ultimum Remidum), Lanjut Kasasi

Editor: Rizqy Zurriyati

Palembang - Barometer99

Pada tanggal (07/11/2020) Sabtu siang,  Wartawan media online ketika bersilaturahmi ke Kantor Hukum Advokat Andreas Budiman SE., SH.,  MSi., MH., CTL., BKP., membenarkan, "benar, kami telah mengajukan Permohonan Memori Kasasi", Ujar Andreas,  Selasa (03/11/2020).

Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan terletak di Jalan Jenderal Sudirman KM 3 Palembang, dimana Iwan ( Red : Tersangka ) melalui kuasa hukumnya dari kantor hukum Andreas dan Partners yang beralamat di Jalan Pertigaan Sayangan Palembang, mengajukan Permohonan Memori Kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi (PT) Palembang Nomor : 156/PID/2020/PT PLG Jo Nomor : 267/Pid.Sus/2020/PN.Plg pada (24/09/2020) dengan Relaas pemberitahuan putusan Pengadilan Tinggi pada (08/10/2020) yang tertuang dalam Akta Penerimaan Permohonan Kasasi Nomor : 44/Akta. Pid/2020/PN.Plg pada Rabu (21/10/2020).

Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan yang mengenakan Pasal tentang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) yang diduga bertentangan dengan Asas Hukum Pajak (Ultimum Remidum ).

Menurut Andreas, permohonan kasasi diajukan berdasarkan Pasal 253 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor : 08 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang menyatakan, "pemeriksaan dalam tingkat Kasasi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia (RI) atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248".

Guna menentukan, apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, apakah benar Pengadilan telah melampaui batas kewenangannya," ucap Andreas .

Selanjutnya Andreas menilai, hakim (Judex Factie) diduga tidak menerapkan sebagaimana mestinya Pasal 32 Ayat (4) UU Nomor : 28 tahun 2007 tentang KUP Jo PER-28/PJ/2015 tentang pengajuan sertifikat elektronik pada tingkat pertama yang dikuatkan pada tingkat banding memutuskan, menguatkan putusan PN Palembang.

Seharusnya, dengan bukti-bukti yang telah dihadirkan dimuka persidangan dapat dinyatakan pemohon tidak memenuhi unsur Pasal 39 Ayat (1) huruf i  UU Nomor : 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan tata cara Perpajakan (KUP) dengan pidana penjara selama satu tahun.

Maka, dengan bukti yang ada, pemohon harusnya dibebaskan, tegasnya.

Sebab, Majelis Hakim diduga salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dengan memutus perkara diduga tanpa melihat bukti-bukti yang disampaikan terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum (JPU) berdasarkan pasal 183 UU Nomor : 08 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. 

Karena, untuk memperoleh keyakinan dalam mempertimbangkan putusan, Majelis Hakim harus memperhatikan dan berdasarkan keyakinan yang diperoleh dari alat bukti yang diajukan dimuka persidangan.

Andreas menyesalkan Selain, alat bukti cek tanda tangan pemohon yang diajukan oleh JPU, dikaitkan pasal 32 ayat (4) UU Nomor : 28 tahun 2007 tentang KUP sangatlah tidak tepat.

Karena cek yang ditanda tangani pemohon tentunya ada kuasa dari Direksi yang didaftarkan ke Bank. Dalam dunia bisnis tidak ada yang salah, siapa yang menandatangani cek.

Menurut Andreas, dalam Pasal 32 ayat (4) UU Nomor : 28 tahun 2007 tentang KUP dimana setiap orang terutama bagian marketing yang memiliki wewenang dalam menentukan harga dan menandatangani kontrak.

Bahkan, menandatangani cek berpotensi dijadikan tersangka. Sebab, menurut pasal 32 ayat (4) pemohon dianggap pengurus, direksi dan pemilik PT AM sangatlah tidak tepat dan keliru, sesal Andreas.

Berdasarkan, kesaksian YM pegawai kantor pajak Palembang yang merupakan pengawas pajak PT Astica Mas,   dimuka persidangan menyatakan, ketika kasus ini masih menjadi administrasi perpajakan, pemohon banding, "tidak pernah dilibatkan", bebernya.

Bahkan, "tidak pernah dihubungi" untuk menyelesaikan kasus ini. Hal ini telah bertentangan dengan Asas Hukum Pajak (Ultimum Remidum), jelas Andreas.

Sedangkan, alat bukti berupa pengakuan HDB di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian menyatakan, bahwa ia selaku Direktur Utama (Dirut) PT Astica Mas yang diduga dikesampingkan. 

Bahkan, diduga tidak dilihat oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini. Baik pada peradilan tingkat pertama dan kedua," Andreas mengatakan sedikit kecewa atas putusan Majelis Hakim di Pengadilan Tinggi namun kita harus tetap menghormati Keputusan Majelis Hakim.

Alat bukti yang diajukan oleh Penasihat Hukum (PH) terdakwa berupa legalitas PT Astica Mas terlihat jelas, pemohon bukanlah direksi atau pemilik modal. 

Bahkan, dalam SPT tahunan PPh Badan PT Astica Mas di bagian 1771 V di susunan komisaris dan direksi tidak ada nama pemohon. 

Berdasarkan, PER-28/PJ/2015 dalam Pasal 2 dijelaskan, siapa itu pengurus dalam badan, jelas Andreas.

Berdasarkan pertimbangan hukum ini, Andreas memohon, kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung RI yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat membatalkan putusan Pengadilan Tinggi  Palembang Nomor : 156/PID/2020/PT PLG jo putusan PN Palembang Nomor : 267/Pid.Sus/2020/PN.PLG.

Dengan putusan, menerima permohonan kasasi dan memori kasasi pemohon dengan menjatuhkan putusan oleh Mahkamah Agung RI "Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palembang” Andreas berharap.

Bahkan sampai saat ini salinan putusan di tingkat pertama belum kami terima. 

Diberitakan sebelumnya, alam sidang Majelis Hakim yang diketuai Sunggul Simanjuntak SH., CN., MHum., menyatakan, terdakwa Iwan Setiawan, terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan  Jaksa Penuntut Umum (JPU) Pasal 39 Ayat 1 Huruf i UU KUP No 16 tahun 2009. 

"Memutuskan, terdakwa dipidana selama 1 tahun penjara dan denda sebesar Rp 2 Miliar atau dua kali lipat dari pajak yang tidak dibayarkan. Apabila tidak dibayarkan, maka akan di tambahkan pidana kurungan selama 6 bulan penjara", ucap hakim ketua.

"Silahkan kepada para pihak (JPU dan PH, red) yang terkait, apabila kurang puas silahkan untuk mengajukan upaya hukum", tugas kami telah selesai", ujar Sunggul.

Sementara JPU Suhartono SH., terkesan enggan berkomentar pada awak media ketika dikonfirmasi. Suhartono mengarahkan konfirmasi keatasannya. Senada, atasannya meminta konfirmasi ke Kasi Penkum Kejati Sumsel, elaknya.

Hingga berita ini di terbitkan ke online, pihak terkait pada kasus ini belum dapat dikonfirmasi.

Melalui Penasihat Hukum (PH) nya Andreas Budiman SE., SH., MSi., MH., CTL., BKP., 

Pasca divonis 12 bulan dan denda 2x lipat dari jumlah pajak yang tidak dibayar kasus Penggelapan pajak dengan terdakwa Iwan Setiawan memasuki babak perjuangan untuk kebebasan. Senin (20/07/2020).

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya Andreas Budiman SE., SH., M.Si., MH., CTL., BKP., mengajukan upaya hukum yakni banding. Banding diajukan karena memang hak terdakwa dan diatur dalam KUHAP. Yang menjadi dasar Banding adalah  tidak ada hubungan secara hukum bahwa Terdakwa adalah Pengurus PT Astica Mas. Semua dokumen legalitas PT tidak ada nama terdakwa. Bahkan sampai tagihan pun masuk ke rekening PT Astica Mas.

Penasihat Hukumnya Andreas Budiman SE., SH., M.Si., MH., CTL., BKP.,  akan tetap berusaha mencari upaya hukum yang terbaik buat kliennya.



Laporan : Noviyanti, SH.

Share:
Komentar

Berita Terkini