Tanggapan Andi Nurpati, Sengketa Cakada Di Kabupaten Ogan Ilir

0 Comments

Barometer99 - Palembang

Pemilihan Umum (Pemilu)  yang serentak di Indonesia pada bulan Desember mendatang untuk Calon kepala daerah (Cakada) terkhusus disumsel yang sempat didiskualifikasi cakada Ogan ilir beberapa hari yang lalu.

Pada awalnya ditujukan untuk memilih anggota lembaga perwakilan, yaitu DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota. Namun pada tahun 2007 berdasarkan Undang - Undang Nomor 22 tahun 2007, Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) juga dimasukkan dalam bagian dari Pemilu.

Uraian sejarah Pilkada yang disampaikan oleh Deputi Badan Pemenangan Pemilu (BAPPILU) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat Andi Nurpati Baharuddin di sela - sela kegiatannya sebagai pembicara Deklarasi dan Pengkaderan Bintang Muda Indonesia (BMI) di Hotel Grand Ina Daira Palembang, Senin (09/11/2020) lalu.

Andi Nurpati sebagai Deputi Badan Pemenangan Pemilu (BAPPILU) sekaligus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dari Partai Demokrat menerangkan bahwa PILKADA serentak di Sumatra selatan secara umum berjalan baik bahkan disorot kondusif  dengan waktu hanya menghitung hari,Tapi sengketa untuk kabupatn Ogan Ilir cukup menyorot.

"Saya perhatikan yang saya tau kasus Ogan Ilir (OI) itu salah satu dari CAKADA didiskualifikasi oleh KPU atas dasar rekomendasi dari BAWASLU. Dalam undang-undang PILKADA rekomendasi Bawaslu wajib dilaksanakan oleh KPU, jadi KPU tidaklah, BAWASLU juga melakukan prosesnya sesuai peraturan Perundang-Undangan, kalau memang Inkamben melakukan pelanggaran-Pelanggaran.

Sebagaimana dimaksud oleh undang -undang PILKADA, maka memang wajb didiskulifikasi, apa yang dilakukan keputusan BAWASLU sudah benar dan sesuai Undang-undang Pilkada no 16 tahun 2020" kata Andi.

Menurut Andi, sebebarnya KPU harus menegakkan aturan bahwa keputusan Mahkamah Agung (MA) , Menyatakan keputusan KPU itu tidak benar ,padadasarnya KPU melaksanakan tugasnya sesuai Undang-Undang PILKADA, Yang sudah direkomendasikan oleh BAWASLU Ogan Ilir (OI).

"Seharus nya KPU menggunakan Haknya mengajukan banding, jadi kita pertanyakan Bungkamnya KPU, harusnya keadilann itu ditegakkan secara hukum sesuai undang -undang PILKADA yang sudah jelas " terang Andi (Ati).

Rizqy Zurriyati

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

0 Comments: