DPRK Bireuen "Full Suport" Pilkada Serentak Tahun 2022

0 Comments

KETUA DPRK BIREUEN
RUSYIDI MUKHTAR S.Sos
(Barometer99.com - Aceh)

Bireuen - Barometer99.com
Sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan Pemilu Serentak tahun 2022 mendatang, Pemerintah Kabupaten Bireuen siapkan Dana hampir Rp 20M pada pos BTT (Biaya  Tidak Terduga) dalam anggaran tahun 2021 yang bakal disahkan beberapa saat lagi pada sidang paripurna, Rabu, 16 Desember 2020.

Ketua DPRK Bireuen, Rusyidi Mukhtar S.Sos menyampaikan, terkait rencana pemilu serentak Tahun 2022 mendatang, acuan pelaksanaannya merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) dan Qanun Aceh Nomor 12 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Namun demikian, Kata Ketua DPRK bireuen ," dari 23 Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh, hanya 3 Kabupaten/Kota jadwalnya yang berbeda yaitu Subulussalam, Aceh Selatan dan Pidie Jaya. Sedangan 20 Kabupaten/Kota lainnya  berada pada jadwal yang serentak, kata Rusyidi mukhtar yang akrab disapa Ceulangiek

Hingga awal Desember 2020, Jumlah Dana Pemilu belum dimasukkan dalam Nomenklatur pada pos penganggaran belanja kabupaten bireuen  tentang penyelenggaraan pilkada tahun 2022, oleh karena pemerintah dan DPRK Bireuen belum menerima surat dari pemerintah pusat atau pemerintah Aceh terkait Pilkada serentak tahun 2022,

Pemerintah Kabupaten Bireuen telah mengalokasikan anggaran pada pos BTT (Biaya Tidak  Terduga) lebih kurang  Rp. 20M (Milyar) walaupun dana  kebutuhan yang diajukan KIP (Komisi Independen Pemilihan) Bireuen lebih kurang berkisar Rp. 47M. Untuk memenuhi anggaran kebutuhan tersebut, nantinya akan dibahas dalam anggaran perubahan ( APBK-P ) tahun 2021, ujar Rusyidi yang juga politikus partai Aceh

Masih Ceulangiek," DPRK serta Pemerintah Kabupaten Bireuen mendukung penuh, atas upaya (Lobi) Pemerintah Aceh dan DPRA kepada pemerintah pusat terkait pelaksanaan pemilu serentak tahun 2022 mendatang. Oleh karena itu jika pemilu tidak terjadi, sebahagian besar kepala daerah baik Bupati/Wali Kota hingga Gubernur tidak mungkin berstatus Plt, melainkan harus dijabat oleh Pj, berdasarkan pada akhir tahun 2022 semua kepala daerah berakhir masa jabatan.

"Diharapkan kepada semua pemangku jabatan baik Bupati/Wali Kota / Gubernur serta DPRA/DPRK  untuk bersama memperjuangkan kekhususan Aceh. Mohon dukungan dari semua masyarakat Aceh secara umum dan masyarakat Bireuen khususnya terkait pilkada yg telah dituangkan dalam UUPA bahwa,  pemilihan dilakukan hanya lima tahunan setiap satu priode masa jabatan, Ketua DPRK Bireuen menuturkan.

Laporan : Juwaini Husen
Editor     : Korwil Aceh

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

0 Comments: