Kejari Langsa Berhasil Selamatkan Uang Negara Kurang Lebih 14 Milyar Di Tahun 2020

0 Comments

Kepala Kejaksaan Negeri Langsa, Ikhwan Nul Hakim SH, didampingi 4 Kepala Seksi-nya saat menggelar konferensi pers tentang perkara yang dituntaskan sepanjang tahun 2020.
(Baroneter99.com - Aceh) 

Kota Langsa - Baroneter99.com
Kejaksaan Negeri (Kejari) Langsa berhasil memyelesaikan dua kasus perkara korupsi, 266 Kasus Tindak Pidana Umum (Pidum), dan 18 perdata dan tata negara (datun). 

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Langsa, Ikhwan Nul Hakim SH, Selasa, 29 Desember 2020, Sekira Pukul : 10.30 wib.
kepada Barometer99.com Dalam Paparannya mengatakan, Pada Kesempatan ini, Kami dari Kejaksaan Negeri Langsa menyampaikan,  Refleksi akhir tahun atas Kinerja yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2020, Syukur Allhamdulillah, atas izin dan khadirat Allah SWT, Karena dalam perjalanan di tahun 2020 ini,  Walaupun banyak tantangan dan rintangan terutama dalam penanganan perkara Pidana Umum (Pidum) yang dilaksanakan secara Daring, akan tetapi seluruh perkara dapat berjalan dengan baik, Ungkap Ikhwan Nul Hakim.

Jelasnya kembali, Kemudian kinerja Kejaksaan di tahun 2020 ini meliputi, Bidang Pembinaan terutama masyarakat dan Para stafnya, Dengan hasil yang kita dapatkan telah membangun ruang Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan serta Rumah Dinas Kepala Kejaksaan Negeri Langsa yang cukup megah.

Bahwa, Di tahun ini Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dihasilkan oleh Kejaksaan Negeri Langsa yaitu sebesar, Rp. 2.540.113, 000, - yang terdiri dari penjualan barang Rampasan dari perkara Pidum dan perkara Pidana Khusus (Pidsus) lainnya, Ujar Kajari.

"Kemudian, Dari denda perkara Pidsus sebesar 150.000,000,-  dan uang penganti, Pidsus yang nantinya akan menjelaskan secara detail yaitu sebesar, Rp. 465.000,000, - dan penghasilan lainnya, jadi total keseluruhan mencapai Rp. 2.000 540.113, - dan itu adalah angka yang sangat sinigfikan sekali dalam hal bukan pajak.

Lanjut Kajari, Dan untuk di tahun ini kita akan mendapatkan Alokasi anggaran di bukan PNBP ini yaitu sebesar Rp. 200.000,000, - yang mana nantinya akan kita gunakan untuk membangun Gudang Barang Bukti Sepeda Motor (Sepmor)  di halaman Kantor sesuai ruangan yang cukup untuk itu.

Dirinya juga mengatakan, untuk perkara tindak pidana korupsi ada 2 tindak pidana meliputi, pengadaan genset 500 KVA + instalasi RSUD Langsa tahun 2016 dengan kerugian negara Rp 269.675.200, dengan 3 terpidana dikenakan denda Rp 150 juta masing-masing Rp 50 juta yang sudah disetorkan ke kas negara. 

Dan dalam perkara tersebut melibatkan 4 orang pelaku yaitu 2 oknum Aparatur Sipil Negara yang berasal dari RSUD Langsa dan 2 orang dari pihak swasta. Saat ini 3 orang terpidana yang telah divonis bersalah masing-masing 1 tahun 6 bulan penjara langsung di eksekusi ke Lapas IIB Langsa Kota.

Sedangkan 1 orang terpidana dari pihak swasta atas nama Doni Sukma, Pihak Kejaksaan Langsa saat ini masih menunggu terbitnya  petikan putusan dari Mahkamah Agung (MA) RI

Selanjutnya perkara tindak pidana korupsi dana BOS di SMKN 2 Langsa dengan kerugian negara Rp 416.449.000. Terdakwa dalam hal ini meninggal dunia, sehingga hukum pidana harus dijalani terpidana secara hukum batal


Kajari Langsa juga menambahkan, untuk perkara tindak pidana umum total ada 266 jenis perkara, dan untuk perkara tertinggi adalah narkotika yang mencapai 164 perkara atau 62 persen dari total perkara yang ada.

Tertinggi kedua perkara pencurian dengan pemberatan ada 64 perkara, penipuan/penggelapan ada 10 perkara, KDRT, perlindungan anak masing-masing ada 7 perkara.

Kemudian, pencurian biasa 5 perkara, pembunuhan ada 4 perkara, lakalantas 3 perkara, senjata tajam UU Darurat 3 perkara.

Sedangkan perkara uang palsu 3 perkara, ITE 2 perkara, perikanan 2 perkara, sumpah palsu dan ilegal loging masing-masing 1 perkara.

Sementara itu untuk perdata dan tata negara (datun), jelas Kejari Langsa, ada 18 Surat Kuasa Khusus (SKK) dengan pemulihan keuangan mencapai Rp 12.131.736.726 yang masuk ke kas Pemko Langsa.

Dana sebesar itu berasal dari tunggakan pajak pihak swasta terhadap daerah (Pemko Langsa), termasuk pembayaran iuran BPJS Tenaga Kerja dengan total 18 objek atau SKK. 

"Dalam perkara datun 18 SKK ini kita berhasil membantu Pemko Langsa dalam hal pemulihan keuangan daerah senilai Rp 12.231.736.726," paparnya. 

Kajari Langsa menyebutkan, Pada tahun 2020 ini, PNBP yaitu penerimaan negara bukan pajak yang dihasilkan oleh Kejaksaan Negeri Langsa senilai Rp 2.540.113.000.

Dana yang sudah dimasukan ke kas negara tersebut berasal dari penjualan barang rampasan dari perkara pidana umum dan pidana lainnya, serta pidana khusus imbuhnya.

kami sudah melakukan Lit yang pada sa'at ini belum bisa disebutkan demi keamanan dan peraturan yang berlaku dengan dapat ditingkatkan ke tingkat penyelidikkan dan diawal tahun 2021 jika berkas perkaranya lengkap akan kita lakukan penahanan.

"Maka untuk di tahun 2021 yang mana nanti tingkat sensitif masyarakat dari segi sosial ekonominya merosot akibat dampak dari Pandemi Covid -19 maka diharapkan tingkat penegakkan hukum dapat terlaksana dengan semestinya dengan jangan memandang dari segi holistik saja akan tetapi juga dapat dipadang dari segi dampak dan akibatnya kemasyarakat dengan suatu keputusan yang Arif dan bijaksana.

Dengan harapan baik itu dibidang Datun dan BB Rampasan serta juga yang utama di Pekara Pidana Umum agar senantiasa dapat menunjukkan peningkatan yang lebih baik lagi serta dapat menimbulkan anemo masyarakat, bahwa nantinya warga masyarakat juga dapat merasakan keadilan yang sebenar-benarnya, Demikian Penjabaran Kejari Langsa, Ikhwan Nul Hakim SH.

Laporan : Kaperwil Aceh
Editor     : Korwil Aceh

KORWIL ACEH

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

0 Comments: