Sidang Terbuka DPP KAI Mengangkat 43 Advokat di Palembang

0 Comments

Barometer99- Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia  menyelenggarakan Sidang Terbuka dengan agenda Pengangkatan Advokat, sebanyak 43 Advokat diangkat di Hotel Beston, Jumat (11/12).

Sidang Terbuka DPP KAI ini dipimpin langsung Presiden Kongres Advokat Indonesia (KAI) Adv. H. Tjoetjoe Sandjaja Hernanto, SH. MH. CLA. CIL. CLI. CRA., Sebanyak 43 Advocad KAI (Kongres Advocad Indonesia) di kukuhkan  wilayah hukum Pengadilan Tinggi Palembang.

Dalam arahannya, TSH selaku Ketua Majelis mengatakan  pengangkatan Advokat diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 18 Tahun 2018 tentang Advokat.  Selanjutnya saudara-saudara akan mengucapkan sumpah dan atau janji di Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan Pasal 4 Ayat (1) UU Advokat, dalam menjalankan profesi ini tidak boleh melanggar Undang-Undang, Kode Etik, Ikrar Advokat KAI dan Sumpah Advokat. Sesuai dengan tradisi pengukuhan advokat KAI, maka Advocad yang di kukuhkan harus terlebih dahulu  mengucapkan sumpah, kemudian persiapkan diri dan mental serta percaya diri.

"Advokat dituntut untuk lebih profesional, modern, dan harus senantiasa menambah pengetahuan. Profesi Advocad itu menjadi tempat masyarakat yang membutuhkan bantuan mencari keadilan dan kebenaran dan inilah garis perjuangan sebuah profesi sebagai Advokat," katanya.
“Saat ini KAI sangat serius mengembangkan digitalisasi sistem databased, sistem manajemen organisasi dan kantor hukum untuk membantu anggota KAI dalam menjalankan profesinya.  Kalau di Mahkamah Agung ada e-court, di KAI ada e-lawyer, kalau di MA ada SIPP, maka saat ini KAI lagi mengembangkan sistem manajemen kantor hukum”.

“KAI memperhatikan betul tentang peningkatan kemampuan para anggotanya melalui pendidikan lanjutan profesi Advokat serta pendidikan kompetensi dan Bimtek penanganan-penanganan perkara tertentu”.  Tanggal 9 Desember 2020 KAI mengirimkan 350 Anggotanya untuk  mengikuti Bimtek Virtual / online Hukum Acara Hasil Pemilu Kepala Daerah Tahun 2020 yang diselenggarakan  Mahkamah Konstitusi.

Masih kata TSH seorang advokat dalam menjalankan tugas profesi tidak boleh melanggar hukum, tidak boleh melanggar anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Kongres Advokat Indonesia, Selain itu tidak boleh juga melanggar kode etik, serta tidak boleh melanggar sumpah Kongres Advokat Indonesia. Apabila ada yang melanggar, maka akan di skorsing hingga sampai di berhentikan, ujarnya.

Sementara itu, Dody yuspika SH MH Sekretaris Daerah DPD KAI Sumsel mengatakan, dengan pengukuhan ini menjadikan mereka sebagai penegak hukum yang profesional dan option mobile.

" Di tahun 2021 nanti, Advokad akan menghadapi resesi, apalagi sejak Pandemi Covid-19 melanda, banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum," katanya.

Pihaknya berharap kedepannya, Advokat Sumsel lebih dapat menegakkan keadilan dan kebenaran di wilayah Sumsel khususnya dan umumnya di Indonesia.

"Semoga semua menjadi advokat yang benar-benar profesional, dan Option Mobile, saya ucapkan selamat bekerja dan semoga sukses," pungkasnya.(Ir)

Admin

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

0 Comments: