9 Juta Hektar Tanah di Sumsel Hanya 1 Juta Dikuasai Rakyat

0 Comments




Barometer99- Setahun sudah KRASS mendorong agar terwujudnya Reforma Agraria di Sumatera Selatan (Sumsel) dengan melalui 10 kasus konflik Agraria di 8 Kabupaten dan Kota.

Terkait hal itu Komite Reformasi Agraria Sumatera Selatan (KRASS) menggelar diskusi evaluasi atau Refleksi Reformasi Agraria, di Aula Sekretariat PWNU Sumsel, Rabu, 27 Januari 2021.

Gubernur Sumsel H. Herman Deru diwakili oleh Plt Asisten Pemerintahan dan Kesra Drs H Edward Candra MH sebagai narasumber acara ini menyampaikan.

Menurutnya, apa yang dilakukan KRASS, Pemerintah Provinsi (Pemprov) sangat mengapresiasi dalam melakukan refleksi dan evaluasi reforma agraria khususnya di Sumsel.

“Melalui pertemuan ini kita harapkan masukan-masukan untuk bersinergi dengan Pemprov melalui Gugus Tugas Reforma Agraria,” kata Edward.

Ia berharap Pemprov dapat mendorong percepatannya melalui Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten dan Kota.

“Kabupaten dan Kota sendiri sudah terbentuk masing-masing Gugus Tugas Reforma Agrarianya. Langkah-langkah dari Pemprov Sumsel yang kita harapkan untuk melakukan identifikasi peta konflik di masing-masing kabupaten dan kota khususnya yang di dorong oleh KRASS,” jelasnya.

Sementara Dedek Chaniago Sekjen KRASS usai diskusi menyampaikan tentang ketimpangan penguasaan tanah yang berujung munculnya konflik.

“Ketimpangan tanah itu ada di reforma agraria. Pemerintah sudah memberi instrumen regulasi hukum, jadi aturan hukum untuk mewujudkannya sudah ada di Perpres No.86 Tahun 2018,” kata Dedek.

Menurut ia, Perpres tersebut mengatur bagaimana mewujudkan reforma agraria, mewujudkan soal ketimpangan penguasaan atas tanah.

Lanjut Dedek menuturkan, disini terdapat Gugus Tugas Reforma Agraria yang sudah dibentuk Tahun 2021. Sangat disayangkan Gugus Tugas Reforma Agraria ini tidak berjalan.

“Tidak adanya program kerja untuk menyusun dan mengidentifikasi keadaan tanah-tanah yang terlantar. Nah, ini yang perlu kita evaluasi dan Alhamdulillah dari evaluasi ini kita berharap KRASS bisa dilibatkan dalam Gugus Tugas Reforma Agraria,” ujarnya.

Pada tempat yang sama Ki Edi Susilo, sebagai Sekjen Serikat Tani Nasional (STN) Sumsel merupakan bagian dari KRASS, berharap setidaknya permasalah agraria ini ada solusi dan tidak serta merta langsung digiring ke arah pidana. Menurut dia jauhilah dulu logika seperti itu.

“Kita jauhi dulu logika-logika hukum seperti itu. Kita kembalikan soal reforma agraia itu, bahwa tanah itu salah satu fungsinya itu di manfaatkan untuk fungnsi sosial, artinya tanah terlantar itu ya harus di manfaatkan kalau emang subjek objeknya ada, masyarakat yang mengelola itu ada,” kata Sekjen STN

Ini reforma agraria soal mengatur ketimpangan-ketimpangan. Sangat timpang sekali. Ia menyebutkan dari pihak pemerintah sudah menjelaskan.

“Tadi kan sudah dijelaskan dengan tegas oleh pihak pemerintah bahwa dari sembilan juta hektar di provinsi Sumatera Selatan hanya satu juta hektar yang dikuasai oleh rakyat. Selebihnya dikuasai oleh korporasi. Artinya satu juta dikuasai oleh penduduk yang sangat banyak ini,” jelas Ki Edi. (NV/ Yl)

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

0 Comments: