Kajati Aceh : Dugaan Korupsi PPSR Aceh T.A 2018 Hingga 2020 Di Tingkatkan Ke Tahap Penyidikkan

0 Comments


Barometer99, Banda Aceh -
Penyelidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Program Peremajaan Sawit Rakyat di Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2018, 2019 dan 2020 di Tingkatkan ke Tahap Penyidikan.

Hal tersebut di sampaikan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Aceh, Dr. Muhammad Yusuf, SH. MH, melalui siaran persnya yang diterima Barometer99, Jum'at, 12 Maret 2021.

Kajati juga memaparkan, Bahwa Tim Penyelidik Kejaksaan Tinggi Aceh telah berhasil melakukan Penyelidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Program Peremajaan Sawit Rakyat di Provinsi Aceh Tahun 2018, 2019 dan 2020. dan dari hasil penyelidikan tersebut ditingkatkan ke tahap penyidikan, ujarnya.

Lanjutnya kembali, Adapun sumber anggaran Program Peremajaan Sawit Rakyat berasal dari Badan Layanan Umum (BLU) Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) yang berada di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia, ungkapnya.

"Besaran anggaran Dana Peremajaan Sawit Rakyat yang telah disalurkan ke Provinsi Aceh Tahun 2018 sebesar Rp. 16.060.682.500,-, dan Tahun 2019 sebesar Rp. 243.268.345.000,- serta di
Tahun 2020 sebesar
Rp. 425.547.659.500,-, kemudian yang kedua di tahun yang sama sebesar Rp. 684.876.687.000,-. Kata Kajati.

Lebih lanjut kajati menjelaskan, Dalam proses pengajuan dana, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Program Peremajaan Sawit Rakyat mengacu kepada
Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 18/Permentan/KB.330/5/2016 Tentang Pedoman Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit dan perubahannya dengan mengikuti Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor : 29/KPTS/KB.120/3/2017 Tentang Pedoman Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Pekebun, Pengembangan Sumber Daya Manusia Dan Bantuan Sarana Dan Prasarana Dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit dan perubahannya, imbuhnya.

Sambung Kajati kembali, Bahwa Perjanjian tiga pihak meliputi Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), Koperasi dan juga Pihak Bank, Tukasnya.

Press Release Kajati Aceh, Dr. Muhammad Yusuf, SH, MH, Di Gedung Kejaksaan Tinggi Aceh, Jum'at, 12 Maret 2021. (Barometer99 - Aceh)

"Berdasarkan Tim Penyelidikan, Bahwa permasalahan yang ditemukan Dalam Proses pelaksanaan program Peremajaan Sawit rakyat terdapat prosedur dan mekanisme yang harus dilaksanakan oleh pekebunan melalui kelompok tani, gabungan kelompok tani dan Koperasi, jadi yang mengajukan permohonan itu adalah ketiga pihak tersebut dan permohonannya diajukan ke Dinas Perkebunan Kabupaten selanjutnya Dinas Perkebunan Kabupaten melakukan verifikasi terhadap permohonan/usulan dari masing-masing kelompok tani, gabungan kelompok tani dan koperasi, Kemudian dari hasil verifikasi oleh pihak Kabupaten di teruskan ke Dinas Perkebunan Provinsi ,dan hasil verifikasi selanjutnya diteruskan ke Direktorat Jenderal Perkebunan Kementrian RI," Terangnya.

lebih lanjut Kajati menjelaskan, Bahwa hasil verifikasi dari Dirjenbun menghasilkan rekomendasi teknis yang didalamnya yaitu berupa nama pengusul, lokasi kebun, jumlah luas dan calon penerima dan calon lahan (CPCL). selanjutnya Dirjenbun mengirimkan rekomendasi teknis tersebut ke BPDPKS sebagai syarat penyaluran dana ke para pekebun, Sebut Kajati.

"Maka Penerima dana adalah pekebun dan secara mekanisme dana yang sudah masuk ke rekening pekebun langsung di pindah buku kan (Escrow Account) ke rekening Poktan, Gapoktan dan Koperasi. Dan para pihak itulah yang memanfaatkan dana dari BPDPKS untuk peremajaan kelapa sawit tersebut.

Tim Penyidik Kajati Aceh juga menemukan Fakta-fakta secara garis besar yakni,
Adanya kelemahan dalam proses verifikasi
Dana yang diperuntukan untuk peremajaan sawit tidak dapat dipertanggung jawabkan dalam setiap item kegiatan/pengadaan, dengan Adanya syarat-syarat pengajuan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku seperti tumpang tindih alas hak atas lahan para pengusul, Kata Kajati.

Berdasarkan hasil temuan dari
Tim Penyelidik Kejaksaan Tinggi Aceh maka telah dilakukan permintaan keterangan dan pengumpulan data dari pihak-pihak terkait, antara lain

- Pihak BPDPKS Kementrian Keuangan.

- Pihak Direktur Jenderal Perkebunan Kementrian Pertanian.

- Pihak Dinas Pertanian Provinsi Aceh.

- Pihak Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten.

- Pihak Koperasi.

- Pihak Kelompok tani dan gabungan kelompok tani
Pihak Ketiga yang melakukan kerja sama dengan Koperasi, Tambah Kajati.

Dengan ditingkatkannya ke Tahap Penyidikan, kita semua berharap Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejati Aceh dapat segera menetapkan pihak - pihak yang bertanggungjawab terhadap adanya kerugian keuangan negara, Pungkas Dr. Muhammad Yusuf, SH. MH.(*)

Editor : Jefry Boy Isny

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

0 Comments: