Terkait PMK No.17 Tahun 2021 66 Gampong Di Kota Langsa Akan Revisi APBG

0 Comments


Barometer99, Kota Langsa -
Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 17/PMK 07/2021, Pemko Langsa akan menindak lanjutinya melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong (DPMG) Kota Langsa, untuk segera memerintahkan seluruh Geuchik dan Tuha Peut 66 Gampong di Pemerintah Kota (Pemko) Langsa agar segera mempersiapkan perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Gampong (APBG) masing - masing.

Hal ini diutarakan, menyusul diterbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) RI dengan berpedoman kepada perubahan Perwal Kota Langsa terkait penggunaan Dana Gampong.

Selain itu, juga harus merujuk kepada Keputusan Wali Kota Langsa tentang Perubahan Pagu Anggaran Gampong yang bersumber dari dana APBK 2021 yang mana mengalami perubahan akibat refocusing anggaran dari Pemerintah pusat terhadap DAU Kota Langsa.

Seperti diketahui sebelumnya, terdapat 7 Gampong dari 66 Gampong dalam wilayah Pemko Langsa, hingga kini belum bisa mencairkan dana Gampong tahap I ditahun 2021.

Pasalnya, terhambat karena adanya PMK RI Nomor 17/PMK.07/2021, yang intinya 8 persen pada setiap kegiatan dalam Dana Desa (DD) harus dialihkan ke penanganan covid-19.

Walikota Langsa, Usman Abdullah SE, melalui Kepala DPMG Kota Langsa, Al Azmi S.S.T.P. M.SP, kepada Barometer99, Jumat, 12 Maret 2021, Sore, mengatakan, ketujuh Gampong belum mencairkan DD tahap I APBN 2021 ini meliputi Gampong Sungai Pauh Tanjung, Kecamatan Langsa Barat, Gampong Matang Panyang dan Gampong Seuneubok Antara, Kecamatan Langsa Timur, serta Gampong Alue Beurawe, Kecamatan Langsa Kota, Kemudian, Gampong Serambi Indah, Gampong Paya Bujok Seuleumak, Gampong Paya Bujok Teungoh, Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa.

Menurut Al Azmi, ketujuh Gampong ini belum bisa mencairkan DD tahap I ini karena adanya peraturan terbaru yakni Peraturan Menteri Keuangan (PMK) RI Nomor : 17/PMK.07/2021.Tentang pengelolaan transfer ke daerah dan Dana Desa tahun anggaran 2021 dalam rangka mendukung penanganan Covid-19, ungkapnya.


"Pencairan DD tahap I APBN ini harus mengubah beberapa kegiatan yang ada dengan mengacu ke PMK Nomor 17, yakni 8 persen kegiatan setiap Gampong harus dialihkan untuk penanganan Covid-19," ujarnya.

Sedangkan 59 Gampong lainnya, tambah Al Azmi, telah duluan mencairkan DD tahap I ini sebelum terbitnya PMK Nomor 17 tersebut.

Namun demikian, ke 59 Gampong yang telah mencairkan DD tahap I dalam pengajuan pencairan DD tahap II ke depan harus tetap mengacu PMK Nomor 17.

"Ke 59 Gampong yang telah duluan mencairkan DD tahap I, pada pencairan tahap II nantinya harus mengalihkan 8 persen setiap kegiatannya ke penanganan Covid-19," jelasnya.

Sementara ke - 7 gampong yang belum bisa melakukan pencairan DD tahap I, kini Pemerintah Gampong terkait sedang merevisi kegiatan APBG yang ada agar dapat mengalihkan 8 persen untuk penanganan Covid-19 sesuai PMK Nomor 17.

Secara Keseluruhan Pemerintah di 66 Gampong dalam Wilayah Pemko Langsa harus segera melakukan perubahan pada APBG , yang mana nantinya untuk tahap II Dana Gampong dapat di cairkan ke masing - masing Gampong tersebut, Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tersebut, bertujuan agar Dana Gampong dapat segera di cairkan dengan cepat dan juga nantinya dapat dipergunakan sesuai program Gampong yang tertuang di APBG, Imbuhnya.

Atas dasar aturan terkait penggunaan dana Gampong sewaktu - waktu nantinya dapat berubah dengan situasi kondisi Pandemi Covid - 19 yang mana hingga saat ini masih melanda dunia sehingga diharapkan para Pemerintah Gampong harus siap serta cepat untuk merealisasikan dana Gampong yang ada dan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku saat ini, Terangnya.

Dan untuk proses penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk tahun 2021, yang mana nantinya dapat dilaksanakan dengan sistem penyaluran perbulan yang di cairkan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Keuangan, Misalnya setelah penyaluran BLT di bulan pertama januari selesai dibagikan ke Keluarga Penerima Manfaat (KPM),
selanjutnya baru kembali dilakukan pengajuan kepada Kementerian Keuangan dan untuk bulan februari yang tentunya dengan melampirkan Lembaran Pertanggung Jawaban (LPJ) berupa tanda terima dibulan sebelumnya dan juga seterusnya hingga 12 bulan kedepan dengan ketentuan bagi para KPM harus di terima pada setiap bulannya dan diharapkan Pemerintah Gampong untuk lebih exstra ketat dalam mengawal proses mekanisme pencairan BLT sehingga Keluarga Penerima Manfaat dapat memperoleh BLT - DD lebih cepat, Pungkasnya.(*)

Editor : Jefry Boy Isny

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

0 Comments: