BPJS Kesehatan Gelar Rapat Evaluasi dan Advokasi Implementasi Terkait Perpres dan Permendagri

0 Comments

Barometer99- PALEMBANG,- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan menggelar rapat evaluasi dan advokasi Implementasi terkait peraturan presiden no 64 tahun 2020 dan peraturan Mentri Dalam negeri no 70 tahun 2020 ,disalah satu hotel berada dikawasan Bandara Provinsi sumatra selatan,rabu (02/06/2021)

Kepala Dinas kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Lesty Nuraini diwakili oleh Kasi Rujukan Ifan Fahriansyah didampingi oleh dr. Widia Anggraini mengatakan bahwa rapat hari ini sangat penting karena harus menyamakan persepsi terkhusus aturan baru terkait JKN KIS antara hak dan kewajiban yang memang harus ada jaminan kesehatan terutama di Sumsel. 

"Karena kita memang paham sekali bahwa program JKN KIS ini sangat tergantung dengan koletivitas anggaran yang dihimpun kemudian untuk keberlangsungan sistem negrilitas program JKN KIS ini,"kata Ifan
Ketika disinggung soal kenaikan iuran BPJS Kesehatan ia membeberkan bahwa didalam perpres no 64 ini salah satunya adalah tentang iuran, saat ini sedang dirundingkan.

"Pada dasarnya iuran itu disesuaikan dengan kebutuhan, secara global dihitung berapa jumlah anggaran yang dibutuhkan sehingga nanti itulah faktor pengalinya ,seluruh peserta berapa yang harus menanggung beban karena BPJS Kesehatan ini tidak mencari keuntungan berapa total yang dibutuhkan dari situlah harga iuran perorang itu keluar",beber Ifan

Ia mengharapkan agar program JKN KIS ini terus berlangsung karena memang dibutuhkan oleh masyarakat.
"kita berharap BPJS Kesehatan ini menemukan formula yang tepat sehingga nanti biaya kesehatan ini jauh kebih efektif dan efisien pada akhirnya iurannya lebih ringan bagi masyarakat ."harapnya

Dalam rapat tersebut turut hadir Siti Farida Hanoum Deputi Direksi Wilayah Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung dan Bengkulu BPJS Kesehatan, Nunki Malahayati T. Asdep Bidang MIUR PPU, Wasja analis keuangan pusat dan daerah ahli muda kemendagri, dan Kresnadi Prabowo Mukti kasubdit data non keuangan daerah dit. Evaluasi dan sistem informasi dirjen pertimbangan keuangan kemenkeu. (Yon)

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

0 Comments: