Barometer99- KARAWANG,- Presiden Joko Widodo melakukan groundbreaking pembangunan pabrik baterai kendaraan listrik pertama di Indonesia. Tak hanya di Indonesia, pabrik milik PT HKML Battery Indonesia yang berlokasi di Kompleks Karawang New Industrial City, Kabupaten Karawang tersebut juga merupakan pabrik baterai kendaraan listrik pertama yang ada di Asia Tenggara, Rabu 15 September 2021 pagi.

"Kita patut bersyukur hari ini bisa menyaksikan groundbreaking pembangunan pabrik baterai kendaraan listrik pertama di Indonesia dan bahkan yang pertama di Asia Tenggara," ujar Presiden Jokowi dalam sambutannya saat peresmian berlangsung.

Presiden Jokowi mengatakan bahwa pemerintah Indonesia akan berkomitmen penuh untuk memberikan dukungan dan pengembangan ekosistem industri baterai dan kendaraan listrik. Pemerintah juga akan terus menggulirkan reformasi struktural untuk memberikan kepastian hukum dan kemudahan perizinan kepada para pelaku usaha dan para investor dalam mengembangkan usahanya di Tanah Air.

"Pemerintah juga terbuka atas berbagai inisiatif kerjasama dengan negara-negara sahabat," ucap Presiden.

Presiden juga berharap kolaborasi antara perusahaan Korea Selatan dengan perusahaan Indonesia akan makin diperkuat serta melibatkan usaha mikro, kecil, dan usaha menengah yang ada di Tanah Air, termasuk realisasi kerja sama investasi dalam industri baterai dan kendaraan listrik.

"Saya berpesan agar kolaborasi yang terbangun bukan hanya di antara perusahaan-perusahaan besar atau BUMN-BUMN kita tetapi juga melibatkan usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah," ujar Presiden.

Sementara itu, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dalam laporannya menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan koordinasi terkait kolaborasi tersebut. Menurutnya, pemerintah Korea Selatan sepakat untuk mewujudkan kolaborasi tersebut.

"Kami bicara dengan Menkonya di Korea, Motie-nya (Ministry of Trade, Industry, and Energy) sepakat bahwa lapangan pekerjaan akan diprioritaskan ke lapangan pekerjaan dalam negeri dan juga kolaborasi antara BUMN, LG grup, kemudian UMKM dan pengusaha nasional yang ada di daerah," ujar Bahlil Lahadalia.

Untuk diketahui, groundbreaking ini merupakan tindak lanjut dari kunjungan kerja Presiden Jokowi ke Busan, Korea Selatan, pada November 2019 lalu. Setelah melalui proses negosiasi yang panjang, Kementerian Investasi/BKPM telah berhasil meyakinkan rencana investasi Group Konsorsium Perusahaan Korea Selatan di bidang industri baterai terintegrasi pertambangan, smelter, refinery, precursor cathode, dan sel baterai untuk mobil listrik dengan total investasi sebesar USD9,8 miliar.

Turut hadir mendampingi Presiden dalam peresmian tersebut adalah Duta Besar Republik Korea untuk Indonesia Park Tae Sung, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana, dan CEO PT HKML Battery Indonesia William Hong.

Sumber: Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden

Published: Yon

Barometer99- SURAKARTA,- Perguruan tinggi harus dapat melahirkan mahasiswa yang unggul dan utuh sehingga sehingga memiliki jasmani dan rohani yang sehat, serta budi pekerti dan visi kebangsaan yang baik. Pernyataan ini disampaikan Presiden Joko Widodo ketika memberikan sambutan pada Pertemuan Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia yang dilaksanakan di Auditorium Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret, Kota Surakarta pada Senin, 13 September 2021.

Presiden mengingatkan bahwa tugas tersebut bukanlah tugas yang ringan bagi perguruan tinggi namun harus dapat dicapai. "Karena kalau enggak (tercapai), kebawa ke mana-mana anak-anak kita nantinya. Sekali lagi, sehat jasmani, sehat rohani, budi pekertinya baik, kebangsaannya baik," ujar Presiden. 

Untuk itu, Presiden mengingatkan bahwa tugas rektor dan seluruh jajarannya bukan hanya mendidik di dalam kampus saja, apalagi hanya mengajar di ruangan kelas. 

"Artinya, di luar kampus pun menjadi tugas rektor dan seluruh jajarannya, hati-hati. Di dalam kampus dididik mengenai budi pekerti, di luar kampus enggak ada yang mendidik, jadi pecandu narkoba. Nah, untuk apa kita kalau enggak bisa menjangkau ke sana? Di dalam kampus dididik mengenai Pancasila, kebangsaan, tapI di luar kampus ada yang mendidik mahasiswa kita jadi ekstremis garis keras, jadi radikalis garis keras, lha untuk apa?," kata Presiden.

Presiden memberikan contoh dimana peran rektor dan jajarannya tidak hanya di dalam kampus. Saat dirinya menjadi mahasiswa di UGM, ucap Presiden, seringkali mahasiswa terkena penyakit secara bersamaan, seperti hepatitis dan typhus. 

"Karena apa? Warung-warung makan mencuci piringnya di ember, airnya satu ember, dipakai pagi sampai tengah malam. Berikan mereka air mengalir," ujar Presiden Jokowi.

Untuk itulah, Presiden kembali mengingatkan pentingnya peran rektor di dalam dan luar kampus. "Hal-hal kecil-kecil, tetapi ya percuma kalau orang sepintar apapun kalau tidak sehat, untuk apa? Itu yang tadi saya sampaikan, unggul dan utuh," tutur Presiden.

Turut hadir mendampingi Presiden dalam pertemuan tersebut, Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Rektor Universitas Sebelas Maret selaku Ketua Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia Prof. Dr. Jamal Wiwoho, SH, M.Hum dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Sumber: Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden

Published: Yon

Barometer99- JAWA TENGAH,- Presiden Joko Widodo mengawali kegiatan kunjungan kerja ke Provinsi Jawa Tengah dengan meninjau langsung program vaksinasi Covid-19 kepada masyarakat secara pintu ke pintu (door to door). Kegiatan vaksinasi ini dilaksanakan kepada 500 warga di Dukuh Ngledok, Desa Segaran, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten, pada Senin, 13 September 2021.

“Pagi hari ini saya datang untuk meninjau vaksinasi dari pintu ke pintu, vaksinasi door to door yang dilaksanakan secara jemput bola mendatangi masyarakat, mendatangi rakyat, petugas datang dari rumah ke rumah,” ucap Presiden dalam keterangannya usai meninjau kegiatan vaksinasi di Kabupaten Klaten.

Melalui peninjauan kegiatan vaksinasi ini, Kepala Negara memastikan bahwa program vaksinasi massal berjalan dengan baik di seluruh provinsi di Indonesia. 

"Setiap kali saya kunjungan ke daerah saya selalu mengusahakan pertama yang saya lihat adalah vaksinasinya seperti apa,” tuturnya.

Presiden menuturkan, kegiatan vaksinasi secara pintu ke pintu ini merupakan bentuk pelayanan kepada masyarakat untuk mendapatkan kemudahan akses vaksin Covid-19.

“Kita harapkan semua masyarakat mudah mengakses vaksin, mudah mengakses program vaksinasi ini. Sehingga semuanya bisa segera divaksin agar terhindar dari penyebaran Covid,” tuturnya.

Selain di Kabupaten Klaten, Presiden juga meninjau kegiatan vaksinasi yang digelar di Dukuh Brontowiryan, Desa Ngabeyan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo. Secara keseluruhan, total peserta vaksinasi secara pintu ke pintu pada hari ini adalah sebanyak 8.000 warga.

Turut hadir mendampingi Presiden dan Ibu Iriana dalam peninjauan kali ini adalah Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo,Pangdam IV/ Diponegoro Mayjen TNI Rudianto, Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Luthfi, Bupati Klaten Sri Mulyani, dan Ketua DPRD Kabupaten Klaten Hamenang Wajar Ismoyo. 

Sumber: Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden

Published: Yon

Barometer99- KALSEL,- Kepala Pusat Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Dr. H. Yusra., M.Pd kembali mengajak para Pendamping Desa atau Tenaga Pendamping Profesional Program P3MD yang berada dalam manajemen dan pengendalian BPSDM, Kemendesa PDTT agar terus melakukan penguatan kapabilitas dan kapasitas diri mereka melakukan kerjasama dan kolaborasi dengan stakeholder terkait Desa, termasuk pihak Perguruan Tinggi dalam upaya melaksanakan tugas besar pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. 

Salah satu indikator yang harusnya diwujudkan ialah lahirnya berbagai komunitas kader masyarakat Desa, baik bidang sosial, ekonomi, budaya, keagamaan dan lingkungan sesuai kewenangan dan prioritas pembangunan berkelanjutan yang dimiliki desa atau SDGs Desa. 

Demikian, rilis yang disampaikan ke Media terkait Kunjungan Kerja Kepala Pusat Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi ke Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan dalam rangka sounding kerjasama pengembangan dan pemberdayaan masyarakat Desa antara pihak ULM dengan Kementerian Desa PDTT, Jumat, (10/09/21).

Kapus Yusra didampingi Anggota DPRD Kota Banjarmasin, Hilyah Aulia, Korwil 1, Muh.Arwani, Korprov Program P3MD, Yassiana Damhudie, Staf Pusdatin, Adi Saputra dan Irfan Firmana beserta rombongan menuju Kampus ULM dan diterima langsung oleh Rektor, Prof. Dr. H. Sutarto Hadi, M.Si., M.Sc, didampingi Prof. Dr. Ir. H. Yudi Firmanul Arifin., M. Sc. Setelah itu rombongan melanjutkan kegiatan koordinasi dengan Tim Tenaga Ahli Provinsi dan Para Koordinator Kabupaten di Kantor Sekretariat KPW 3 (Koordinator Pendampingan Wilayah 3) Provinsi Kalimantan Selatan. 

Dalam kesempatan tersebut, Yusra kembali mengingatkan pada para Tenaga Pendamping Profesional dalam melaksanakan tugas dan fungsi mereka untuk tetap kompak menjadi Super Tim. Bekerja secara kompak, solid dan profesional untuk sukseskan program Kementerian, utamanya dalam konteks pembangunan yang berkelanjutan di Desa atau SDGs Desa, Pemulihan Ekonomi Nasional, Pogram Prioritas Nasional

sesuai kewenangan desa

dan Adaptasi kebiasaan baru Covid-19 serta BLT Dana Desa. 

"Suksesnya Pendampingan Desa dibutuhkan adanya Super Tim yang bekerja secara kompak, solid dan profesional", katanya. 

Dia juga menyampaikan terima kasih pada Tim TPP Provinsi hingga PLD dan Stakeholder terkait Desa atas capaian penyaluran dan pemanfaatan Dana Desa per Tanggal 10 September, yakni 67.78% yang setara dengan 1 Triliun lebih dari Pagu 1.5 Triliun untuk 1864 Desa, 11 Kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan. Sedangkan BLT Dana Desa untuk KPM (Keluarga Penerima Manfaat) Telah tersalur senilai 312 Miliar dan Dana Desa (8 %) untuk Penanganan Covid-19 juga diharapkan terealisasi dengan baik. 

Yusra juga berharap seluruh TPP di masing-masing level melakukan kolaborasi dengan Pemerintah Daerah hingga Pemerintah Desa untuk capaian kinerja maksimal, baik dalam konteks pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. 

"Pendamping Desa juga perlu mendorong lahirnya Kader Penggerak Masyarakat Desa maupun Komunitas Desa, dengan output kinerja yang terukur. Bekerja dengan semangat dan tegak lurus dengan Kementerian Desa PDTT untuk mengawal Desa menuju desa mandiri, maju dan makmur", pungkasnya. (Rilis Ar) 

Published: Yon

Barometer99- BLITAR,- Presiden Joko Widodo menyampaikan apresiasinya kepada masyarakat Kota Blitar yang telah antusias mengikuti program vaksinasi Covid-19. Apresiasi tersebut disampaikan Kepala Negara saat meninjau pelaksanaan vaksinasi Covid-19 bagi masyarakat yang digelar di Pusat Informasi Pariwisata dan Perdagangan (PIPP), Kota Blitar, pada Selasa, 7 September 2021.

"Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada masyarakat yang sudah sangat antusias untuk ikut divaksin," ucap Presiden dalam keterangannya usai peninjauan.

Menurut Presiden Jokowi, kesadaran masyarakat untuk mendapatkan vaksinasi sangat penting mengingat Covid-19 tidak dapat hilang sepenuhnya dari kehidupan manusia. Presiden Jokowi pun mendukung pemerintah daerah setempat untuk terus memenuhi target vaksinasi.

"Saya senang karena tadi Pak Wali Kota, Pak Wakil Wali Kota menginformasikan bahwa yang telah di vaksin 76 persen artinya memang ini tinggal sedikit yang belum divaksin," imbuhnya.

Presiden Jokowi juga tidak lupa mengingatkan masyarakat untuk tetap menerapkan prokotol kesehatan secara ketat. Banyaknya varian baru dari virus corona yang muncul mengharuskan masyarakat untuk tetap waspada dan tidak lengah terhadap penyebaran Covid-19.

"Kita semuanya harus percepat proses vaksinasi ini dan tetap taat terhadap protokol kesehatan," ujar Presiden.

Dalam kesempatan terpisah, Kepala Dinas Kesehatan Kota Blitar dr. Muhammad Muchlis, juga mengajak masyarakat Kota Blitar dan sekitarnya untuk bersama-sama menyukseskan program vaksinasi Covid-19.

"Mari kita laksanakan vaksinasi dengan senang hati, dengan rela hati, jaga diri, jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan," ucap dr. Muhammad Muchlis.

Turut mendampingi Presiden dalam peninjauan tersebut adalah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Wali Kota Blitar Santoso, dan Wakil Wali Kota Blitar Tjutjuk Sunario.

Sumber: Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden

Published: Yon

Barometer99- BANYUWANGI,- Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto dalam rangkaian kunjungan kerjanya ke Jawa Timur, melakukan kunjungan ke Industri Pertahanan (Indahan) Swasta dalam bidang perkapalan PT Lundin Industry Invest di Banyuwangi, Jawa Timur. Dalam kunjungan tersebut, Menhan Prabowo di terima oleh Pemimpin PT Lundin John Lundin dan Lizza Lundin, Selasa (7/9/2021).

Selama berada di PT Lundin, Menhan Prabowo berksempatan meninjau kapal perang buatan PT Lundin, yakni Kapal Cepat Rudal (KCR) Trimaran yang diberi nama KRI Golok-688 dan Tank Boat Antasena. Menhan berharap, industri perkapalan dalam negeri di bidang pertahanan terus dikembangkan dan yakin dapat bersaing dengan produk-produk industri pertahanan luar negeri.

KRI Golok-688 merupakan kapal perang yang terbuat dari bahan komposit, memiliki keunggulan kekuatan yang tinggi, lebih ringan, serta mempunyai ketahanan lelah dan ketahanan korosi sangat baik. Kapal memiliki spesifikasi panjang seluruhnya (Loa) 62,53 meter, lebar 16 meter, tinggi kapal dari draft 18,7 meter dengan bobot 53,1 ton. Kecepatan maksimum 28 knots, kecepatan jelajah 16 knots, dan kapal perang ini juga dipersenjatai meriam 30 mm, senapan 12,7 mm serta mampu mengangkut 25 ABK. Pada akhir Agustus lalu TNI AL secara resmi menerima kapal perang ini untuk menjaga wilayah Indonesia.

Selain KRI Golok-688, Menhan Prabowo juga meninjau pembangunan Tank Boat Antasena. Badan kapal Tank Boat Antasena terbuat dari karbon komposit, memiliki kekuatan 10 kali lebih kuat dari baja.

Meski begitu, karena bobotnya yang ringan, kendaraan ini bisa bergerak cepat dan mampu menghancurkan musuh dari jarak 5 kilometer. 

Antasena adalah prototipe tank boat buatan PT Pindad (Persero), yang diproduksi di PT Lundin dan masuk dalam jajaran Alat Utama Sistem Kesenjataan (alutsista) TNI Angkatan Darat. 

Sumber: Biro Humas Setjen Kemhan

Published: Yon

Barometer99-Presiden Joko Widodo pada Kamis, 2 September 2021, bertolak menuju Provinsi Lampung untuk melakukan kunjungan kerja. Presiden bersama rombongan lepas landas dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, sekitar pukul 08.00 WIB dengan menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1.

Setibanya di Bandar Udara Radin Inten II, Kabupaten Lampung Selatan, Kepala Negara akan langsung menuju Politeknik Kesehatan (Poltekkes) Tanjung Karang untuk meninjau pelaksanaan vaksinasi Covid-19 bagi masyarakat di Provinsi Lampung.

Selain di Poltekkes Tanjung Karang, Presiden juga akan meninjau kegiatan vaksinasi Covid-19 di SMA Negeri 2 Kota Bandar Lampung dan SMP Negeri 1 Pesawaran, Kabupaten Pesawaran. Pada kedua lokasi tersebut diselenggarakan vaksinasi Covid-19 bagi tenaga pendidik dan pelajar.

Dalam kunjungan kerja kali ini, Presiden Jokowi turut diagendakan untuk memberikan pengarahan kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Provinsi Lampung yang digelar di Aula Mahan Agung, Kota Bandar Lampung.

Mengakhiri kunjungan kerjanya di Provinsi Lampung, Presiden Jokowi akan meresmikan Bendungan Way Sekampung yang ada di Kabupaten Pringsewu. Setelahnya, Presiden bersama rombongan akan langsung menuju Bandar Udara Radin Inten II untuk kembali ke Jakarta.

Turut mendampingi Presiden dalam penerbangan menuju Provinsi Lampung antara lain Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri BUMN Erick Thohir, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Sekretaris Militer Presiden Marsda TNI M. Tonny Harjono, Komandan Paspampres Brigjen TNI Tri Budi Utomo, serta Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin.(hd) 

Sumber:Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden

Barometer99-Melalui Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kepala Negara beserta rombongan terbatas lepas landas menuju Kota Cirebon dengan menggunakan Pesawat Khusus ATR 72-600 sekitar pukul 07.30 WIB.

Presiden Joko Widodo bertolak menuju Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat, dalam rangka kunjungan kerja pada Selasa, 31 Agustus 2021, di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, 

Presiden Joko Widodo bertolak menuju Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat, dalam rangka kunjungan kerja pada Selasa, 31 Agustus 2021. Melalui Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kepala Negara beserta rombongan terbatas lepas landas menuju Kota Cirebon dengan menggunakan Pesawat Khusus ATR 72-600 sekitar pukul 07.30 WIB.

Setibanya di Bandar Udara Cakrabhuwana, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, Presiden langsung menuju Kampung Pengampaan, untuk meninjau pelaksanaan vaksinasi Covid-19 bagi masyarakat secara pintu ke pintu. Kemudian, Presiden beserta rombongan menuju SMA Negeri 1 Beber, Kabupaten Cirebon, guna meninjau pelaksanaan vaksinasi Covid-19 untuk para pelajar.

Setelah itu, Presiden Jokowi beserta rombongan akan melanjutkan perjalanan menuju Kabupaten Kuningan, tepatnya Kampung Tonjong, untuk meninjau vaksinasi Covid-19 bagi masyarakat secara pintu ke pintu.

Selanjutnya, Presiden Jokowi diagendakan menuju Pondok Pesantren Miftahul Falah, untuk meninjau kegiatan vaksinasi Covid-19 bagi para santri. Di sana, Presiden akan turut menyapa peserta vaksinasi di beberapa pondok pesantren lainnya melalui konferensi video.

Selain meninjau kegiatan vaksinasi Covid-19, Presiden Jokowi juga akan memberikan pengarahan kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Provinsi Jawa Barat yang rencananya digelar di Pendopo Kabupaten Kuningan. Mengakhiri rangkaian kunjungan kerja di Kabupaten Kuningan, Presiden akan meresmikan Bendungan Kuningan sebelum kembali ke Jakarta pada sore harinya.

Turut mendampingi Presiden dalam penerbangan menuju Kota Cirebon antara lain Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Sekretaris Militer Presiden Marsda TNI M. Tonny Harjono, Komandan Paspampres Brigjen TNI Tri Budi Utomo, dan Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin.(Hd) 

Sumber : BPMI Setpres

Barometer99- JAKARTA,- Presiden Joko Widodo membeberkan tiga strategi besar ekonomi di hadapan para ekonom saat memberikan sambutan dalam kegiatan Peresmian Pembukaan Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Istana Negara. Tiga strategi besar tersebut yaitu hilirisasi industri, digitalisasi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta ekonomi hijau, Kamis 26 Agustus 2021

Barometer99-Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan bahwa pemanggilan untuk menyelesaikan tunggakan hutang kepada negara terkait Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), dilakukan kepada semua obligor dan debitur, tidak hanya kepada Tommy Soeharto. 

Dalam video rilis di youtube Kemenko Polhukam Rabu (25/8),  Mahfud MD yang juga Ketua Pengarah Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih (Satgas BLBI)

mengatakan bahwa pemanggilan dilakukan untuk sekitar 48 obligor dan debitur terkait BLBI, dengan total kewajiban mengembalikan hutang kepada negara sebesar Rp 111 triliun, 

Tommy Soeharto sendiri hingga perhitungan terakhir hutangnya Rp 2,6 triliun. Di luar Tommy, masih banyak yang hutangnya belasan triliun untuk BLBI, dan semua dipanggil.

“Ini adalah uang rakyat, dan saat ini rakyat sedang susah, sehingga tidak boleh hutang tidak dibayar” tegas Mahfud. 

Menko Mahfud juga mengatakan dirinya sudah bicara dengan para penegak hukum; Ketua KPK, Kapolri dan Jaksa Agung. “Saya sampaikan, kalau semua mangkir, tidak mengakui padahal ada dokumen hutangnya, maka jika tidak bisa diselesaikan secara perdata, maka bisa jadi kasus pidana,” tegasnya. 

Menurutnya, jika mangkir, hal tersebut sudah memenuhi unsur pidana korupsi, yaitu; memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau korporasi, merugikan keuangan negara, dan dilakukan dengan melanggar hukum. Tidak kooperatif dan mangkir dimaknai sebagai melanggar hukum. 

Oleh sebab itu, Mahfud meminta para obligor dan debitur yang dipanggil agar kooperatif, karena pemerintah akan tegas soal ini. Karena hanya diberi waktu tidak lama oleh Presiden, hanya sampai Desember 2021. Ia berharap semua bisa selesai sebelum tenggat waktu tersebut. (*)(Hd) 

Barometer99- KALTIM,- Presiden Joko Widodo meresmikan Jalan Tol Balikpapan-Samarinda Ruas Balikpapan-Samboja (Seksi 1 dan Seksi 5) dalam kunjungan kerja ke Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, pada Selasa (24/8/2021) sore waktu setempat.

Dengan beroperasinya dua seksi terakhir tersebut, maka jalan tol Balikpapan-Samarinda yang merupakan jalan tol pertama di Pulau Kalimantan tersebut akan beroperasi secara penuh.

"Ini capaian yang patut kita syukuri karena kita ingin pembangunan infrastruktur itu tidak hanya terpusat di Pulau Jawa saja atau di Pulau Sumatra tapi juga merata ke pulau-pulau yang lain," ujar Presiden Jokowi dalam sambutannya saat peresmian yang berlangsung di Gerbang Tol Manggar, Kota Balikpapan.

Presiden Jokowi pun berharap keberadaan jalan tol ini dapat membantu menciptakan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru di Provinsi Kalimantan Timur dan juga memperbaiki jaringan logistik yang lebih efektif dan efisien.

"Sehingga akan memperbaiki daya saing kita, utamanya komoditas-komoditas yang diproduksi di Provinsi Kalimantan Timur sehingga akses semakin lancar dan bisa menurunkan biaya logistik," imbuhnya.

Selain itu, keberadaan jalan tol sepanjang 97,27 Km tersebut juga diyakini akan membantu meningkatkan daya saing produk-produk ekspor yang dimiliki Provinsi Kalimantan Timur.

"Sehingga menjadikan ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur semakin efisien dan semakin kompetitif," ucap Presiden.

Untuk diketahui, jalan tol Balikpapan-Samarinda terbagi menjadi lima seksi, yakni Seksi 5 Ruas Manggar-Karang Joang (10,74 km), Seksi 1 Ruas Karang Joang-Samboja (21,66 km), Seksi 2 Ruas Samboja-Muara Jawa (30,98 km), Seksi 3 Ruas Muara Jawa-Palaran (17,30 km) dan Seksi 4 Palaran-SS Mahkota II (16,59 km).

Turut hadir mendampingi Presiden dalam peresmian tersebut adalah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor, dan Direktur Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk Subakti Syukur.

Sumber: Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden

Barometer99- JAKARTA,- Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) M. Herindra secara daring menjadi keynote speaker dalam 4th International Maritime Security Symposium (IMSS) 2021 yang diselenggarakan Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut (Seskoal) dan dibuka oleh Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Yudo Margono, S.E., M.M, Senin (23/08/2021).

Pada IMSS yang merupakan agenda tahunan, kali ini mengambil tema “International Maritime Security Cooperation For Security, Peace And Prosperity” (Kerjasama Internasional Keamanan Maritim untuk Keamanan, Perdamaian, dan Kemakmuran) serta diikuti 259 peserta dari 58 negara sahabat.

Wamenhan M. Herindra dalam penjelasannya mengatakan, bahwa pada Pertemuan Menteri Pertahanan ASEAN Bulan Juni 2021, telah disepakati Makalah Diskusi Outlook ASEAN, tentang Indo-Pasifik dari Perspektif Pertahanan. Indonesia sebagai inisiator ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP) memandang pentingnya pendekatan ASEAN terhadap Indo-Pasifik dari perspektif pertahanan, khususnya kerja sama pertahanan dengan mitra dialog ASEAN, yang telah berkontribusi besar dalam menciptakan perdamaian dan kemakmuran di dunia. 

“ASEAN Outlook on the Indo-Pacific dari Perspektif Pertahanan, berfungsi sebagai panduan bagi ASEAN di bidang kerja sama pertahanan dan interaksi ADMM dengan mitra dialog. Selain itu, AOIP juga bertujuan menjembatani kepentingan negara-negara Indo-Pasifik dalam menjaga perdamaian, keamanan, dan kemakmuran dengan peran sentral serta strategis ASEAN”, kata Wamenhan.

Hal ini merupakan respon dari dinamika geopolitik yang berkembang saat ini, demi memastikan kawasan tetap stabil, damai, dan sejahtera. Dengan adanya AOIP, negara-negara ASEAN mengedepankan dialog, saling kepercayaan dan win-win solution. Sedangkan tujuan dan prinsip AOIP, dapat memberikan panduan bagi keterlibatan ASEAN di kawasan Asia-Pasifik dan Samudra Hindia, guna mendorong mitra eksternal ASEAN dalam melakukan kerja sama praktis pada empat bidang utama yang diidentifikasi dalam AOIP.  

Dari keempat bidang kerja sama tersebut, salah satunya adalah bidang kerja sama maritim mencakup peningkatan penyelesaian sengketa secara damai, peningkatan keselamatan dan keamanan maritim, kebebasan navigasi dan penerbangan, serta penanganan kejahatan internasional. Hal lainnya, juga mencakup kerjasama untuk pengelolaan sumber daya kelautan yang berkelanjutan, kerjasama mengatasi masalah lingkungan laut serta kerjasama teknis dalam ilmu kelautan. (Biro Humas Setjen Kemhan) 

Publikasi: Yon

Barometer99-Pengelola kawasan perumahan Pantai Indah Kapuk (PIK) hari Senin (23/8) memenuhi permintaan Kemenko Polhukam untuk mengklarifikasi berbagai isu miring yang beredar di publik, baik di media massa maupun media sosial. Misalnya, kasus terakhir yang terjadi pada tanggal 17 Agustus yang lalu tentang tudingan pelarangan memasang bendera merah putih di kawasan itu. 

Meski sudah dibantah sebelumnya oleh pihak pengelola bahwa tidak ada pelarangan pemasangan bendera merah putih di kawasan itu, Kemenko Polhukam merasa perlu mengklarifikasi pula berbagai kritik publik di media sosial yang dinilai seakan-akan kawasan PIK seperti negara dalam negara. “Kami sengaja mengundang bapak-bapak untuk menjelaskan berbagai kasus yang viral di publik, sekaligus melalukan klarifikasi karena ini mengundang perdebatan dan bisa mempengaruhi kondisi politik dan keamanan tanah air” ujar Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, Irjen Pol Armed Wijaya saat memimpin pertemuan. 

Sejumlah video yang viral di media sosial tentang beberapa kejadian pelarangan bagi masyarakat untuk masuk ke kawasan tertentu di PIK, ditayangkan pada rapat itu. Pihak Pengelola yang diwakili oleh pimpinan Perusahaan, Restu Mahesa, menjelaskan bahwa tudingan itu tidak benar dan sudah dibantah oleh pihaknya. “Kami tidak pernah melarang pemasangan bendera merah putih, juga tidak benar kalau masuk ke kawasan PIK harus menggunakan paspor. Tentang tidak boleh ormas tertentu memasang bendera merah putih tanggal 17 Agustus lalu, karena kami khawatir terjadi kerumunan. Kami sendiri memasang bendera merah putih pak,” ujar Restu. 

Deputi bidang Koordinasi Hukum dan HAM Kemenko Polhukam, Sugeng Purnomo, mengingatkan pihak pengelola PIK untuk lebih peka dan sensitif terhadap respons publik di berbagai media. Bila kenyataannya pengelola PIK tidak melarang masyarakat seperti di berbagai video yang viral, pengelola kawasan perumahan harus melakukan strategi komunikasi yang tepat.

“Misalnya, pengelola membuat pengumuman atau publikasi bahwa area publik di kawasan itu terbuka untuk masyarakat luas, sehingga tidak muncul kesan kompleks ini elite dan hanya bisa diakses oleh orang tertentu saja karena secara hukum itu tidak dibenarkan” ujar Sugeng. 

Pihak pengelola berjanji untuk lebih cermat ke depan dan akan memperbanyak sosialisasi agar terbangun hubungan baik dengan warga dan masyarakat. Sementara pihak Kemenko Polhukam mengingatkan pengelola PIK agar tidak lagi terjadi perdebatan di publik, baik di media mainstream maupun media sosial, karena kebijakan pengelola kawasan itu yang dianggap membatasi hak masyarakat sebagai warga negara.(Hd) 

Barometer99- JATIM,- Sebelum kembali ke Jakarta selepas kunjungan kerja di Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur, pada Kamis, 19 Agustus 2021, Presiden Joko Widodo menyempatkan diri bertemu para penerbang Garuda Flight dan Nusantara Flight di Pangkalan TNI AU Iswahjudi, Kabupaten Magetan.

Para penerbang Garuda Flight dan Nusantara Flight adalah mereka yang melakukan atraksi _flypass_ dan terbang membawa bendera raksasa Merah Putih, di atas Istana Merdeka, Jakarta, pada Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan RI, Selasa, 17 Agustus 2021 lalu. 

Selain berdialog singkat, Presiden juga berfoto bersama dengan para penerbang pesawat tempur F-16 Fighting Falcon, Helikopter NAS-332 Super Puma, dan Helikopter EC-725 Caracal TNI AU. Presiden menyampaikan apresiasi dan rasa bangga kepada para penerbang Garuda Flight dan Nusantara Flight.    

"Terima kasih telah melakukan atraksi pada Hari Ulang Tahun ke-76 Kemerdekaan Republik Indonesia," ujar Presiden.

Sementara itu, Kepala Dinas Penerangan Angkatan Udara (Kadispenau) Marsma TNI Indan Gilang Buldansyah mengatakan bahwa kehadiran Presiden di Lanud Iswahjudi akan makin memotivasi para prajurit TNI AU, khususnya para penerbang F-16 dan helikopter.

"Kami bangga dengan kehadiran langsung Bapak Presiden di Pangkalan TNI AU Iswahjudi. Tentunya apresiasi yang diberikan Bapak Presiden makin memotivasi segenap prajurit TNI AU dalam melaksanakan tugas pengabdian kepada bangsa dan negara," kata Marsma Indan.

Dalam foto bersama tersebut tampak antara lain, Danskadron Udara 3 Letkol Pnb. Agus Dwi Ariyanto sebagai _flight leader_ Garuda Flight, Danskadron Udara 6 Letkol Pnb. Akhmad Mulyono sebagai _flight leader_ Nusantara Flight, Danskadron Udara 8, Danskadron Udara 46, dan para penerbang dari skadron udara 3, 16, 6, 8, dan 45. 

Turut hadir dalam acara tersebut antara lain Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Sekretaris Militer Presiden Marsda TNI M. Tonny Harjono, Pangkoopsau II Marsda TNI Minggit Tribowo, Danlanud Iswahjudi Marsma TNI Untung Suropati, dan Kadispenau Marsma TNI Indan Gilang Buldansyah.

Sumber: Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden 

Publikasi: 

Barometer99- JAKARTA,- Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menuturkan saat ini Badan Pengkajian MPR RI bekerjasama dengan Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR RI serta melibatkan pakar/akademisi dari berbagai disiplin ilmu dan perguruan tinggi, Lembaga Negara dan Kementerian Negara, sedang menyelesaikan kajian Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN), sebagaimana rekomendasi MPR RI periode 2009-2014 dan 2014-2019. Diharapkan kajian PPHN berikut naskah akademiknya akan selesai awal tahun 2022.

"Badan Pengkajian MPR RI yang terdiri dari para anggota DPR RI lintas fraksi dan kelompok DPD bersama sejumlah pihak terkait terus menyusun hasil kajian PPHN dan naskah akademiknya. Jadi, keliru jika ada yang mengatakan PPHN tidak pernah dibahas di Parlemen," ujar Bamsoet di Jakarta, Jumat (20/8/21).

Mantan Ketua Komisi III DPR RI dan Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan pentingnya menghadirkan PPHN sebagai bintang arah pembangunan nasional itu, tidak muncul begitu saja. Tetapi, sudah menjadi rekomendasi MPR RI periode 2009-2014 dan MPR RI periode  2014-2019. Rekomendasi mengusulkan amandemen terbatas UUD NRI 1945 agar MPR memiliki kewenangan menetapkan pedoman pembangunan nasional ‘model GBHN’, yang disebut PPHN.

"MPR RI periode saat ini hanya melaksanakan rekomendasi dari MPR RI periode sebelumnya. Perlunya kehadiran PPHN ini juga telah mendapat dukungan dari Forum Rektor Indonesia, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Pengurus Pusat Muhammadiyah, hingga Majelis Tinggi Agama Konghucu (MATAKIN), serta sejumlah kampus di Indonesia," kata Bamsoet. 

Anggota Dewan Pakar KAHMI ini memaparkan bentuk hukum yang ideal bagi PPHN adalah melalui ketetapan MPR. Bukan melalui undang-undang yang masih dapat diajukan judicial review melalui Mahkamah Konstitusi. Juga bukan diatur langsung dalam konstitusi. Karena PPHN adalah produk kebijakan yang berlaku periodik, dan disusun berdasarkan dinamika kehidupan masyarakat, serta bersifat direktif, maka materi PPHN tidak mungkin dirumuskan dalam satu pasal atau satu ayat saja dalam konstitusi.

“Pemilihan Ketetapan MPR sebagai bentuk hukum yang ideal bagi PPHN, mempunyai konsekuensi perlunya perubahan dalam konstitusi atau amandemen terbatas UUD NRI 1945. Sekurang-kurangnya berkaitan dengan dua pasal dalam UUD NRI 1945. Antara lain penambahan 1 ayat pada pasal 3 yang memberi kewenangan kepada MPR untuk mengubah dan menetapkan PPHN, serta penambahan ayat pada pasal 23 yang mengatur kewenangan DPR untuk menolak RUU APBN yang diajukan oleh presiden apabila tidak sesuai dengan PPHN,” urai Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menambahkan setelah kajian PPHN selesai, pimpinan MPR RI akan menjalin komunikasi politik dengan para pimpinan partai politik, kelompok DPD dan para stake holder lainnya. Tujuannya, untuk membangun kesepahaman kebangsaan tentang pentingnya Indonesia memiliki PPHN sebagai bintang penunjuk arah pembangunan bangsa dalam jangka panjang.

"Apabila semua pimpinan partai politik sudah sepaham serta sepakat dan menugaskan anggotanya untuk mengajukan dukungan tanda tangan sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR yang terdiri dari DPR dan DPD, barulah pimpinan MPR RI akan mengurus teknis administrasi pengajuan usul amandemen UUD NRI Tahun 1945 sesuai pasal 37 UUD NRI 1945, yang hanya fokus pada penambahan dua pasal. Sehingga, amandemen terbatas tidak akan mengarah kepada hal lain diluar PPHN," jelas Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menegaskan, proses amandemen UUD NRI 1945 sudah diatur dalam ketentuan Pasal 37 ayat 1-3 UUD NRI 1945. Ayat 1 menjelaskan, bahwa usul perubahan pasal-pasal UUD dapat diagendakan dalam sidang MPR apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR, yakni sekitar 237 dari 711 jumlah anggota MPR.

"Di ayat 2 Pasal 37 UUD NRI 1945 dijelaskan pula bahwa setiap usul perubahan pasal-pasal UUD diajukan secara tertulis dan ditujukan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya. Disetujui tidaknya amandemen terbatas UUD NRI 1945 untuk menghadirkan PPHN sangat tergantung dinamika politik yang berkembang serta keputusan partai politik dan kelompok DPD. Perjalanan masih panjang. Jadi, tidak usah marah-marah apalagi sampai kebakaran jenggot. Karena MPR saat ini hanya melaksanakan tugas konstitusional yang menjadi rekomendasi MPR periode sebekumnya," pungkas Bamsoet. (*)

Barometer99- JAKARTA,- Menko Polhukam Mahfud MD selaku Ketua Komisi Kepolisian Nasional secara khusus memberikan apresiasi tinggi kepada Kapolri dan jajarannya yang selama setahun terakhir ini, telah membuat berbagai inovasi pelayanan kepada masyarakat, seperti Tilang Elektronik (ETLE), pembuatan SIM online (SINAR), Dumas Presisi, SP2HP online, call center 110, dan sebagainya. 

“Inovasi pelayanan tersebut sejalan dengan tantangan di era Revolusi Industri 4.0, sehingga membuat masyarakat merasa dilayani dengan cepat, transparan, akuntabel, efektif dan efisien,” ujar Menko Polhukam. 

Apresiasi tersebut disampaikan dalam sambutannya selaku Ketua Kompolnas, dalam pertemuan seluruh Komisioner Kompolnas dalam Rapat Evaluasi pelaksanaan tugas selama satu tahun pertama, sejak dilantik oleh Presiden pada tanggal 19 Agustus 2020 lalu. Acara dilakukan secara hybrid pada Kamis (19/8/2021). 

Hadir dalam acara seluruh Komisioner Kompolnas secara daring. Hadir dari kepolisian, Wairwasum Polri, Irjen Pol. Agung Wicaksono. 

Mahfud menyampaikan bahwa, ia memberikan apresiasi kepada Irwasum Polri selaku pengawas internal Polri yang telah membuat inovasi sistem pengawasan internal secara online yaitu Dumas Presisi. 

“Hal ini sangat membantu Kompolnas selaku pengawas eksternal Polri karena semua dilakukan secara online. Sinerji antara pengawas internal dan pengawas eksternal Polri sangat diperlukan agar Polri professional dan mandiri,” kata Menko.  

Sebagai wujud sinerji tersebut, juga juga diresmikan pengintegrasian antara aplikasi e-office Kompolnas Kompolnas dengan Dumas Presisi. 

Dalam kesempatan itu, Ketua Harian Kompolnas, Benny Mamoto melaporkan sejumlah perombakan perbaikan, terutama perbaikan bidang IT dan penyempurnaan alur pelaporan. Ia mengatakan, “Kedepan tidak ada lagi komisioner piket. Kedepan modelnya adalah komisioner menerima laporan dalam bentuk pleno untuk diputuskan arahan dan sebagainya.”  

Kemudian Benny juga memaparkan, apresiasi kepada Irwasum Polri, atas inisiatif inovasi sistem Dumas Presisi dengan ketersambungan terintegrasi. “Ini memudahkan tugas Kompolnas meneruskan pengaduan-pengaduan ke pihak Polri,” ujar Benny.  

Menko lantas juga menyoroti bahwa, selama pandemik Covid 19 ini Kepolisian dihadapkan pada tantangan dan keterbatasan. Termasuk tantangan baru sebagai dampak sosial, ekonomi, gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. 

“Kita menghadapi keterbatasan di bidang anggaran (refocusing), mobilitas, dan akses dalam melakukan penelitian lapangan. Namun tantangan dan keterbatasan itu justru akan membuat kita semakin inovatif dan kreatif untuk mengatasinya,” demikian Menko Mahfud berpesan. (*) 

Barometer99- JAKARTA,- Istana Kepresidenan menyelenggarakan geladi kotor upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang gelar di halaman Istana Merdeka. Geladi kotor tersebut dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan ketat, Sabtu 14 Agustus 2021.

Geladi kotor tersebut diikuti oleh Paskibraka dan pasukan dari TNI maupun Polri. Geladi dilaksanakan sebagaimana prosesi upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang sesungguhnya.

Prosesi geladi tersebut dimulai dengan masuknya pasukan berjumlah 40 orang, masing-masing 10 orang dari matra TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara, TNI Angkatan Laut, dan Kepolisian RI ke lapangan upacara untuk kemudian diikuti oleh perangkat upacara lainnya.

Selanjutnya, Presiden, Ibu Negara, Wakil Presiden, dan istri Wakil Presiden disimulasikan memasuki tempat upacara sebelum dimulainya Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang ditandai dengan tembakan dentuman meriam.

Prosesi geladi tersebut kemudian dilanjutkan dengan simulasi pengibaran Sang Merah Putih menggunakan bendera latihan, hingga selesainya Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. 

Geladi kotor tersebut merupakan yang kedua kalinya digelar oleh pihak Istana Kepresidenan setelah pada hari Jumat, 13 Agustus 2021, geladi kotor pertama digelar.

Turut hadir menyaksikan prosesi geladi tersebut ialah Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Deputi Bidang Administrasi dan Pengelolaan Istana Sekretariat Presiden Rika Kiswardani, dan Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin.

Sumber: Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden 

Publikasi: Yon

Barometer99- JAKARTA,- Presiden Joko Widodo mengukuhkan 68 pelajar SMA menjadi anggota Pasukan Pengibar Bendara Pusaka (Paskibraka) di halaman Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis, 12 Agustus 2021. Upacara pengukuhan dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

Dalam upacara tersebut, Presiden bertindak sebagai pembina upacara. Sedangkan pemimpin upacara merupakan anggota Paskibraka 2021 dari DKI Jakarta atas nama Febitri Nur Tsabitah. Ia juga mewakili rekan-rekannya untuk memegang bendera Merah Putih saat pengucapan ikrar Putra Indonesia. 

Selanjutnya, Presiden membacakan pernyataan pengukuhan sebagai anggota Paskibraka yang akan bertugas pada saat Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2021 mendatang di Istana Merdeka, Jakarta. Sementara pada sore harinya, mereka juga akan kembali bertugas dalam upacara penurunan bendera.

“Dengan memohon rida Allah Yang Mahakuasa, pada hari ini saya mengukuhkan saudara-saudara sebagai Pasukan Pengibar Bendera Pusaka yang akan bertugas di Istana Merdeka pada tanggal 17 Agustus 2021. Semoga Tuhan Yang Mahakuasa memberikan rahmat dan kemudahan dalam tugas negara,” ucap Presiden. 

Penyelenggaraan upacara HUT ke-76 RI masih digelar secara terbatas dengan hanya mengundang pihak yang bertugas untuk hadir secara fisik di istana. 

Namun, ada sedikit perbedaan dalam formasi Paskibraka tahun ini dibandingkan tahun lalu yaitu pasukan pengibaran dan penurunan bendera Merah Putih akan dilakukan dengan formasi lengkap 17-8-45.

Adapun nama-nama anggota Paskibraka dari 34 provinsi yang bertugas pada 17 Agustus 2021 mendatang yaitu:

1. Aldi Syahputra (Provinsi Aceh)

2. Nisa Ulhusna (Provinsi Aceh)

3. Rifaldi Prayoga (Provinsi Sumatera Utara)

4. Ardelia Muthia Zahwa (Provinsi Sumatera Utara)

5. M. Bimantara Widyanto (Provinsi Sumatera Barat)

6. Flora Flecia Tanjung (Provinsi Sumatera Barat)

7. Hervi Shendykha Wiratama (Provinsi Riau) 

8. Dwita okta Amelia Herdian (Provinsi Riau) 

9. Bintang Erlangga Bagaskoro (Provinsi Kepulauan Riau)

10. Syarifah Azwa Nafia (Provinsi Kepulauan Riau)

11. Bintang Gustikha Pratama (Provinsi Jambi)

12. Winda Ratih Suidarlistia (Provinsi Jambi)

13. M. Farhan Pratama Susilo (Provinsi Sumatera Selatan) 

14. Anisa Takwarani Rizajandita (Provinsi Sumatera Selatan)

15. Muhammad Agung Fakhri (Provinsi Bangka Belitung)

16. Via Tiara Ningrum (Provinsi Bangka Belitung)

17. Muhamad Husein Rifai (Provinsi Bengkulu) 

18. Alpiani Ulandari (Provinsi Bengkulu)

19. Ridho Hafidzar Armadhani (Provinsi Lampung) 

20. Aurel Febrina (Provinsi Lampung)

21. Kiandra Muchlisya (DKI Jakarta) 

22. Febitri Nur Tsabitah (DKI Jakarta) 

23. Dika Ambiya Rahman (Provinsi Jawa Barat)

24. Qyara Maharani Putri (Provinsi Jawa Barat)

25. Abdi Ramazie (Provinsi Banten)

26. Amara Latifa (Provinsi Banten)

27. Zaidaan Kamal Anwar (Provinsi Jawa Tengah)

28. Rahmatika Hendrianabila (Provinsi Jawa Tengah)

29. David Setyo Budi (Daerah Istimewa Yogyakarta)

30. Eserinda Budhis Gayatri (Daerah Istimewa Yogyakarta)

31. Hafiz Habibullah (Provinsi Jawa Timur)

32. Anggita Larasati Suhartiwi (Provinsi Jawa Timur)

33. I Made Wahyu Surya Prayoga (Provinsi Bali) 

34. Valentina Dyastika (Provinsi Bali) 

35. Yasser Ramadhani (Provinsi Nusa Tenggara Barat)

36. Mery Agustina (Provinsi Nusa Tenggara Barat)

37. Jossy Reggyandro Lobo (Provinsi Nusa Tenggara Timur) 

38. Aurellya Valerini Sampelan (Provinsi Nusa Tenggara Timur) 

39. Khairi Rifqi Saputra (Provinsi Kalimantan Utara) 

40. Aurellia Salma Ningsih (Provinsi Kalimantan Utara) 

41. Falih Pangestu (Provisi Kalimantan Barat)

42. Iree Odelia Astono (Provisi Kalimantan Barat)

43. Muhammad Andre Catur Prakoso (Provinsi Kalimantan Tengah)

44. Anjelina Canesia (Provinsi Kalimantan Tengah)

45. Azhar Khaitamy (Provinsi Kalimantan Selatan) 

46. Regyna Intan Cahyani Tamales (Provinsi Kalimantan Selatan)  

47. Luqman Doddy Rahmadani (Provinsi Kalimantan Timur)

48. Raissa Radinka Putri Syailendra (Provinsi Kalimantan Timur)

49. Arel Tangkilisan (Provinsi Sulawesi Utara)

50. Chyanda Ravoella Johannes (Provinsi Sulawesi Utara)

51. Muhammad Juandi Aly (Provinsi Sulawesi Barat) 

52. Anggie F. Tamantuan (Provinsi Sulawesi Barat) 

53. Muh. Fahdil Aslam (Provinsi Sulawesi Tengah)

54. Gendis Rizka Mujiamani (Provinsi Sulawesi Tengah)

55. Aditya Arya Anandtha Bahtiar (Provinsi Sulawesi Tenggara) 

56. Ainun Jahria Ismail (Provinsi Sulawesi Tenggara) 

57. A. Tegar Ahri Mahesti (Provinsi Sulawesi Selatan)

58. Ginaya Desembria Muliadi (Provinsi Sulawesi Selatan)

59. Aditya Yogi Susanto (Provinsi Gorontalo) 

60. Shevia Puspita Sari (Provinsi Gorontalo) 

61. Julyand Aryo Waremra (Provinsi Maluku)

62. Nabila Nurya Rahmi A. Kelrey (Provinsi Maluku)

63. Julfian N.M. Noval (Provinsi Maluku Utara) 

64. Putri Regina Dogoruru (Provinsi Maluku Utara) 

65. Allowisius Arfa (Provinsi Papua Barat)

66. Falentina Nafurbenan (Provinsi Papua Barat)

67. Aser Jhosua Werimon Rouw (Provinsi Papua)

68. Fedelia Angganita Itaar (Provinsi Papua)

Kedelapan calon komandan upacara yang turut mengikuti pengukuhan kali ini ialah:

1. Kolonel Inf. Faisol Izuddin Karimi

2. Kolonel Mar. Danuri

3. Kolonel Pnb. Putu Sucahyadi

4. Kombes Pol. Iwan Saktiadi

5. Kolonel Laut (P) Bagus Badari Amarullah

6. Kombes Pol. Juli Agung Pramono

7. Kolonel Inf. Tunjung Setiabudi

8. Kolonel Pnb. R. Endri Kargono

Adapun calon perwira upacara yang turut serta dalam upacara pengukuhan adalah Brigjen TNI Novi Helmy Prasetya (Kasgartap I/Jakarta).

Turut hadir dalam upacara pengukuhan Paskibraka 2021 ialah Menteri Pemuda dan Olahraga, Zainudin Amali, Kepala Sekretariat Presiden, Heru Budi Hartono, dan Sekretaris Militer Presiden, Marsda TNI M. Tonny Harjono.

Sumber: Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden 

Publikasi: Yon

Barometer99- JAKARTA,- Pandemi Covid-19 yang masih terjadi di Indonesia telah menyebabkan adanya penyesuaian dalam berbagai kegiatan masyarakat, termasuk aktivitas keagamaan. Presiden Joko Widodo mengatakan, penyesuaian tersebut merupakan bentuk ikhtiar untuk perubahan yang lebih baik dan contoh hijrah yang diamanahkan oleh Nabi Muhammad saw.

“Itu adalah ikhtiar kebaikan, itu salah satu contoh dari hijrah yang diamanahkan oleh Nabi Muhammad saw. Kesadaran untuk menjadi lebih baik, kesadaran untuk rela berkorban demi hal-hal yang lebih besar, kesadaran untuk membangun budaya hidup baru yang lebih bermanfaat dan produktif,” ujar Presiden Joko Widodo dalam sambutannya pada peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1443 Hijriah sebagaimana ditayangkan akun YouTube Sekretariat Presiden pada Senin, 9 Agustus 2021.

Presiden Joko Widodo berharap agar momen tahun baru 1 Muharam 1443 Hijriah yang juga bertepatan dengan bulan kemerdekaan dapat dimanfaatkan untuk melipatgandakan ikhtiar baik lahiriah maupun batiniah dalam melawan pandemi Covid-19. 

"Proklamasi 17 Agustus 76 tahun yang lalu merupakan wujud hijrah kita melepaskan diri dari kolonialisme untuk menjadi bangsa yang merdeka dan berdaulat. Momentum ini harus kita manfaatkan untuk melipatgandakan ikhtiar lahiriah dan batiniah dalam melawan pandemi," tegasnya. 

Menurut Kepala Negara, masa pandemi juga memberikan pelajaran berharga untuk direnungkan. Banyak pelajaran yang dapat diambil dari perjuangan Nabi Muhammad saw. semasa hijrah dari Makkah ke Madinah yang telah membuat Islam berkembang pesat, menyebar luas, dan menjadi kekuatan yang disegani di jazirah Arab. Untuk mencapainya, dibutuhkan pengorbanan untuk meninggalkan hal-hal yang menghambat kemajuan, serta kebersamaan, keberanian, dan solidaritas untuk mengatasi ancaman.

“Perbedaan latar belakang sosial dan budaya justru menjadi kekuatan. Persaudaraan kaum muhajirin dan ansar dalam menyukseskan perjuangan dakwah nabi merupakan uswah, merupakan contoh,” lanjutnya.

Presiden menuturkan bahwa kepatuhan umat Islam dalam mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak, dan membatasi mobilitas mencerminkan semangat hijrah dalam perilaku keseharian kita.

“Semua itu untuk menghindari terinfeksi virus Covid-19 demi keselamatan dan kesehatan bersama serta membangun pola hidup yang lebih sehat dan meninggalkan kebiasaan yang merugikan kesehatan,” tuturnya. 

Pada kesempatan tersebut, Kepala Negara juga mengajak seluruh umat Islam terus meneguhkan ukhuwah islamiah, ukhuwah wathaniah, dan ukhuwah basyariah. Presiden pun meminta masyarakat untuk meningkatkan sikap moderasi beragama, toleransi, inklusivitas, dan _ta'awun_ atau tolong menolong antarsesama umat muslim. 

“Sebarkan nilai-nilai Islam _rahmatan lil alamin_. Teladani akhlak nabi dengan mengajarkan kebersamaan dan toleransi serta menghindari syiar kebencian,” tambah Presiden.

Di penghujung sambutannya, Presiden juga mengucapkan terima kasih kepada para _masyayikh_, para ulama, para kiai, dan para habaib, serta seluruh pimpinan umat agama lain yang turut membantu dan bekerja sama dengan pemerintah, serta terus memanjatkan doa dan melakukan ikhtiar batin untuk keselamatan bangsa dan negara. 

“Mari kita masuki tahun baru dengan penuh harapan, dengan doa, dan keyakinan. Semoga Allah Swt. senantiasa memberkahi dan melindungi bangsa Indonesia, segera dibebaskan dari berbagai wabah dan mara bahaya,” tandasnya. 

Sumber: Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden 

Publikasi: Yon

Barometer99-Informasi palsu atau biasa disebut hoax berpotensi memecah persatuan bangsa. Di masa pandemi covid 19, hoax benar-benar menjadi ancaman. 

"Di era digital kita berhadapan dengan media sosial yang susah dikontrol. Misal pemerintah mau tutup satu akun, itu bisa jadi perkara, tidak boleh sembarangan," ujar Mahfud saat dialog virtual dengan pimpinan pergurian tinggi keagamaan negeri/swasta, Jumat, (6/8). 

Menurut Mahfud, perguruan tinggi memiliki peran penting dalam membendung narasi-narasi yang tidak sehat yang tidak jelas sumbernya. 

"Perlu kerjasama pengertian hak tentang menjaga bagsa ini bukan hanya berdasar aturan hukum resmi. Tapi juga berdasar sikap moral kita untuk melindungi bangsa ini," ujar Mahfud sembari menegaskan beberapa hari lalu dirinya melakukan dialog dengan Dewan Pers, Asosiasi Media dan pimpinan media nasional terkait bagaimana semua elemen bangsa bergandeng tangan melawan hoax dan fake news. 

Dalam kesempatan yang sama, Rektor Universitas Hindu Indonesia - Bali, Danriasa menjelaskan era pandemi covid 19 maysarakat sangat sensitif dan mudah terprovokasi. Oleh sebab itu, dirinya sepakat pentingnya pergurian tinggi turut serta menebarkan informasi yang positif yang menjadi kebijakan dari pemerintah, terutama menghadapi informasi hiax yang ada di media sosial. 

"Oleh karena itu beberapa universitas di Bali sudah aktif membuat program dalam bentuk Podcast, untuk menyampaikan informasi informasi yang menjadi kebijakan pemerintah pusat yang diturunkan menjadi kebijakan pemerintah daerah," ujarnya. 

Danriasa menambahkan,  perguruan tinggi sangat strategis dalam menjaga stabilitas keamanan, politik, maupun hal lain yang berdampak pada masyarakat. 

Sementara itu, Ketua Sekolah Tinggi Agama Budha Negeri Sida - Banten, Sapardi menjelaskan pentingnya komunikasi integral secara menyeluruh sehingga sampai ke bawah, dan masyarakat memahami bagaimana pemerintah sudah berupaya dengan sebaik mungkin dalam menangani kasus  covid 19. 

"Bagaimana kita memberikan pembelajaran kepada masyarakat, sehingga masyarakat bisa memiliki pemahaman yang tepat dan tidak terjadi hoax di media sosial," ujarnya. (*)(HD)