Barometer99 - Berita Terkini Indonesia: Politik

Tampilkan postingan dengan label Politik. Tampilkan semua postingan

Bamsoet: Rencana Amandemen Terbatas UUD NRI 1945 Tidak Bahas Perpanjangan Periodisasi Presiden

Barometer99, BALI | Ketua MPR RI Bambang Soesatyo bersama Ketua Bidang Hukum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Busyro Muqoddas dan Ketua Fraksi Partai Demokrat Benny Harman sepakat tentang pentingnya Indonesia memiliki Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) sebagai bintang penunjuk arah pembangunan. MPR RI melalui Badan Pengkajian bekerjasama dengan Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR RI serta melibatkan pakar/akademisi dari berbagai disiplin ilmu, termasuk Lembaga Negara dan Kementerian Negara, sedang menyelesaikan Rancangan PPHN berikut naskah akademiknya. Ditargetkan pada awal tahun 2022 sudah selesai.

Badan Pengkajian MPR RI juga telah melakukan kajian tentang pilihan bentuk hukum PPHN, yakni bisa dimasukan dalam konstitusi, Ketetapan MPR, ataupun undang-undang. Paling ideal menurut laporan Badan Kajian MPR yang disampaikan pada pimpinan MPR pada Januari 2021 lalu dilakukan dalam bentuk Ketetapan MPR. Bukan melalui undang-undang yang masih dapat diajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi.

"Juga bukan diatur langsung dalam konstitusi, karena PPHN adalah produk kebijakan yang berlaku periodik, dan disusun berdasarkan dinamika kehidupan masyarakat, serta bersifat direktif, tidak normatif seperti halnya konstitusi. Maka materi PPHN tidak mungkin dirumuskan dalam satu pasal atau satu ayat saja dalam konstitusi," ujar Bamsoet dalam Webinar yang diselenggarakan Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) PP Muhammadiyah, secara virtual dari Bali, Senin (13/9/21).

Turut hadir antara lain Ketua LHKP PP Muhammadiyah Yono Reksoprodjo, Wakil Sekretaris LHKP PP Muhammadiyah Titi Anggraini, Peneliti Senior LIPI Siti Zuhro, dan Peneliti Senior Pusat Kajian Konstitusi dan Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Jakarta Iwan Satriawan.

Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan, pemilihan Ketetapan MPR sebagai bentuk hukum yang ideal bagi PPHN, mempunyai konsekuensi adanya amandemen terbatas, sekurang-kurangnya berkaitan dengan dua pasal dalam konstitusi. Antara lain penambahan ayat pada pasal 3 yang memberi kewenangan kepada MPR untuk mengubah dan menetapkan PPHN, serta penambahan ayat pada pasal 23 yang mengatur kewenangan DPR untuk menolak RUU APBN yang diajukan oleh Presiden apabila tidak sesuai PPHN.

"Kekhawatiran amandemen terbatas akan membuka kotak pandora dan membuka peluang dilakukannya amandemen pada substansi lain di luar PPHN, juga tidak beralasan dan terlalu premature . Proses panjang amandemen sudah diatur dalam ketentuan pasal 37 ayat 1-3 UUD NRI 1945. Ayat 1 menjelaskan, usul perubahan pasal-pasal konstitusi dapat diagendakan dalam sidang MPR apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR, sekitar 237 dari 711 jumlah anggota MPR dan pengambilan keputuasannya harus memenuhi quorum 2/3 anggota MPR yang terdiri dari 9 Fraksi di DPR dan 136 anggota DPD," jelas Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI dan Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menambahkan, di ayat 2 dijelaskan bahwa setiap usul perubahan pasal-pasal konstitusi harus diajukan secara tertulis dan ditujukan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya. Sedangkan di ayat 3, dijelaskan untuk mengubah pasal-pasal konstitusi, sidang MPR harus dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR, sekitar 474 dari 711 anggota MPR.

Sementara di ayat 4 dijelaskan, putusan mengubah pasal-pasal UUD dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota MPR, sekitar 357 dari 711 anggota MPR.

"Sehinggak tidak mungkin ada penumpang gelap di luar PPHN. Seperti untuk merubah periodisasi jabatan kepresidenan menjadi 3 periode," pungkas Bamsoet.

Sumber : Rilis

SELENGKAPNYA

Barometer99- WINA- AUSTRIA.

Ketua DPRI RI, Puan Maharani, telah memimpin delegasi parlemen Indonesia menghadiri rangkaian kegiatan 5th World Conference of Speaker Parliament (WCSP) yang digelar pada tanggal 6 – 9 September 2021 di kota Wina, Austria.

Partisipasi delegasi DPR RI dalam forum tersebut merupakan salah satu wujud dari komitmen parlemen Indonesia untuk konsisten dalam menjalankan diplomasi parlemen sejalan dengan diplomasi yang dilakukan oleh Pemerintah.

“Dengan mengikuti WCSP dan rangkaian acaranya, parlemen Indonesia dapat berkontribusi dengan berbagi pandangan bagaimana meningkatkan kepemimpinan parlemen dalam berbagai isu dalam situasi pandemi dan juga pasca pandemi yang bersifat berkelanjutan seperti melalui proses legislasi, mekanisme penganggaran, dan pengawasan terhadap eksekutif” tutur Ketua DPRI RI, Puan Maharani.

Selaku Ketua DPR RI, Puan Maharani telah mengambil peran penting dalam persiapan WCSP dengan menjadi bagian dari Prepatory Committee yang bertugas mempersiapkan substansi, tema, format format dan hasil pertemuan.

Pada hari pertama, delegasi RI yang didampingi oleh Duta Besar untuk Austria dan PBB, Dr. Darmansjah Djumala, telah berpartisipasi aktif dalam pertemuan 13th Summit of Women Speaker (SWS) yang merupakan bagian dari rangkaian acara WCSP.

Dalam forum tersebut, Ketua DPR RI telah berkontribusi menjadi salah satu panelis pada debat dengan mosi mengenai peran petugas kesehatan perempuan di lini depan penanganan pandemi.

Selain menjalankan diplomasi parlemen multilateral di forum WCSP, delegasi parlemen Indonesia pada hari pertama juga melakukan pertemuan bilateral dengan Ketua Parlemen Austria selaku tuan rumah dan juga Ketua Parlemen Vietnam.

WCSP merupakan pertemuan multilateral 5 tahun-an yang diorganisir oleh Inter-Parliamentary Union (IPU), dan kali ini bekerja sama dengan parlemen Austria selaku tuan rumah dan juga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Tema besar yang diusung WCSP tahun 2021 ini adalah kepemimpinan parlemen dalam menggerakkan kerja sama multilateral yang efektif agar dapat menghasilkan perdamaian dan pembangunan berkelanjutan untuk umat manusia dan dunia.(YL)

SELENGKAPNYA

Barometer99- WINA (28 Juni 2021). “Verba volant, scripta manent adalah peribahasa Latin kuno yang artinya kurang lebih 'apa yang terucap mudah lenyap, apa yang tercatat pasti melekat. Itulah motivasi saya menuangkan ide dan pemikiran ke dalam tulisan. Sebab, jika pikiran hanya diucapkan, akan mudah hilang. Tapi jika dituliskan dan dibukukan akan mudah diingat untuk dijadikan bahan pembelajaran", ungkap Dubes RI untuk Austria, Slovenia, dan PBB , Dr. Darmansjah Djumala, dalam acara Bedah Buku “Diplomasi Membumi: Narasi Cita Diplomat Indonesia” yang diselenggarakan oleh Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan (BPPK), Kemlu bersama FISIP Universitas Sriwijaya (Unsri) pada tanggal 28 Juni 2021.

Acara bedah buku tersebut. merupakan bagian dari acara Forum Debriefing Kepala Perwakilan RI yang diselenggarakan secara daring oleh BPPK Kemlu. Lebih lanjut Dubes Djumala mengatakan, diplomat sering menjadi saksi sejarah, baik peristiwa nasional maupun internasional. Banyak cara untuk memahami dan memaknai sejarah. Salah satunya dengan cara mencatat dan menganalisis peristiwa itu, kemudan menuliskannya di media dengan niat berbagi dengan publik. Jika dalam menyampaikan ide dan pemikirannya, diplomat mampu memetik "makna dan nilai" dari peristiwa sejarah itu, maka ia telah berkontribusi dalam wacana publik dan akademik. "Itulah cara sederhana memaknai sejarah: memetik nilai dari sebuah peristiwa sebagai bahan pembelajaran", demikian ditegaskan Dubes Djumala.

Diplomasi di era Presiden Jokowi dan Menlu Retno lebih diarahkan pada upaya memberi manfaat langsung dan konkrit bagi rakyat. Untuk mencapai itu diplomasi bisa dilakukan melalui jalur bilateral dan multilateral. Kedua jalur diplomasi itu tidak perlu diperhadapkan secara dikotomis, sebab keduanya bisa memberi manfaat langsung bagi rakyat. "Diplomasi Membumi yang memberi manfaat langsung dan konkrit bagi rakyat bisa dicapai baik melalui jalur bilateral maupun multilateral", pungkas Dubes Djumala.

“Buku setebal 518 halaman tersebut merupakan kumpulan artikel di media massa dengan rentang waktu 35 tahun, sejak mahasiswa, awal karir Kemlu, hingga tulisan beberapa bulan lalu” papar Djumala. Tulisan dibagi ke dalam 8 bagian dan berjumlah 112 artikel yang terbagi dalam dua bagian besar yaitu konsep kebijakan “Diplomasi Membumi” dan mengenai isu-isu nasional, regional dan global serta isu tematik” yang dikontekstualisasikan dengan kebijakan politik luar negeri RI. Buku tersebut memuat Kata Sambutan dari Presiden RI Joko Widodo dan Menlu RI, serta Kata Pengantar dari Prof. Azyumardi Azra, intelektual UIN.

Sebagai pembahas buku adalah Trias Kuncahyono, wartawan senior Kompas, yang menyebut Dubes Djumala sebagai “pencatat sejarah yang baik” dan “mendudukkan perkara dengan baik”, serta mengkontekstualisasikan berbagai peristiwa nasional dan internasional dalam perspektif diplomasi dan politik luar negeri. “Dubes Djumala merupakan sedikit diplomat intelektual dan juga diplomat kolumnis. Dia mengamati, menganalisis dan menulis sesuai dengan kompetensinya sebagai diplomat dan pelaku diplomasi. Buku ini sangat penting bagi pemerhati hubungan internasional, mahasiswa hubungan internasional, dan juga diplomat muda. Buku ini bagus karena mampu menjawab pertanyaan apa yang dimaksud dengan Diplomasi Membumi” lanjut Trias.

Acara di platform Zoom dan Youtube Live yang dihadiri oleh sekitar 300 peserta tersebut, selain membahas buku yang baru diluncurkan oleh Gramedia, utamanya juga merupakan forum reguler yang diselenggarakan oleh BPPK bersama berbagai mitra dunia akademia untuk menyebarluaskan capaian diplomasi Indonesia dan sebagai sarana pertanggungjawaban publik para Duta Besar RI selama bertugas di luar negeri.

Pada kesempatan tersebut Kepala BPPK Dr. Siswo Pramono, LL.M. dalam pembukaannya sampaikan pentingnya forum Debriefing Kepala Perwakilan RI, “BPPK mengupayakan untuk terus perkaya rekomendasi kebijakan bagi Pimpinan dengan melibatkan civitas akademia melalui forum silaturahmi yang berkesinambungan. Kali ini acara cukup istimewa dengan dilakukannya penandatanganan nota kesepahaman Kemlu dan Unsri… serta juga dirangkai dengan bedah buku “Diplomasi Membumi” tulisan Dubes Darmansjah Djumala… seorang diplomat senior dan juga alumnus Unsri” tutur Siswo.

Dalam sambutan pembukaannya, Rektor Unsri Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE, IPU sampaikan apresiasinya kepada Kemlu, khususnya BPPK, yang selalu mengajak Unsri di berbagai diskusi dalam forum Debriefing. “Melalui kerja sama yang telah terbangun sejak tahun 2017, Unsri siap untuk berdiskusi memberikan masukan dan sumbangsih pikiran kepada Pemerintah untuk memajukan Indonesia” tutur Prof. Anis.

Pada sesi Forum Debriefing Y.M. Tri Tharyat, S.H., LL.M, Duta Besar RI untuk Kuwait periode 2019-2021 menggarisbawahi arti penting kemitraan Indonesia dan Kuwait, baik secara bilateral maupun secara multilateral, terutama ketika sama-sama menjabat sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB di tahun 2019. Sebagai pembahas adalah Prof. Dr. Alfitri, M.Si, Wakil Dekan 1 FISIP Unsri yang tekankan pentingnya hubungan RI-Kuwait antara lain dalam investasi di sektor migas, pekerja migran sebagai sumber devisa, dan pentingnya kerja sama penguatan kapasitas anti-korupsi dengan Kuwait, serta peluang diplomasi budaya dan olah raga di masa mendatang.

Di akhir sesi tanya jawab, 3 penanya terbaik pilihan panitia BPPK-Unsri masing-masing mendapatkan buku “Diplomasi Membumi: Narasi Cita Diplomasi Indonesia” yaitu Sdri. Lona Hutapea Tanasale, Sdri. Lucyana Kumala, dan Sdr. Eddy Ganefo.

(YL)

Wina, 28 Juni 2021

SELENGKAPNYA

Barometer99- Parlemen Indonesia idealnya diisi oleh kalangan profesional. Kalangan ini diyakini dapat menjadikan parlemen menjalankan fungsi konstitusional dengan baik. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu dilakukan langkah-langkah konkret.

Anggota DPR Periode 2014-2019 Anang Hermansyah mengatakan idealnya DPR diisi oleh kalangan ahli di berbagai sektor publik. Tujuannya, imbuh Anang, DPR dapat menjalankan fungsi konstitusionalnya dengan baik dan maksimal. "DPR harus diisi oleh kalangan ahli. Tentu DPR tetap diisi oleh kalangan politisi," ujar Anang, Selasa (22/6/2021).

Musikus asal Jember Jawa Timur ini menguraikan secara teoritis, parlemen di era modern berasal dari tiga sumber yakni perwakilan partai politik (political representation), perwakilan daerah (teritorial representation) dan perwakilan para ahli (functional representation). "Nah, wakil dari para ahli itu sejatinya merupakan functional representation," kata Anang.

Dalam praktik parlemen di Indonesia, Anang menguraikan, hanya diwakili dari dua sumber saja yakni perwakilan partai politik (DPR RI) dan perwakilan daerah (DPD RI). "Namun, dalam praktiknya, perwakilan dari partai politik dan perwakilan daerah tidak jarang juga diisi oleh kalangan ahli. Tapi sifatnya tidak by design, hanya kebetulan saja," tambah Anang.

Akibatnya, kata Anang, wajah parlemen di Indonesia lebih kuat di sisi politiknya yang merupakan representasi kekuatan partai politik. Namun lemah dari perdebatan substansial yang fokus pada pokok persoalan. "Sebut saja, saat saya di DPR membahas RUU Permusikan, pembahasannya betul-betul perkara substansi permusikan. Sama sekali tidak menyentuh pada urusan kepentingan partai. Bahwa prosesnya melalui jalur politik, itu sebuah keniscayaan," tegas Anang.

Karena itu, Anang mengusulkan agar sumber rekrutmen anggota Parlemen kembali dibuka untuk kalangan ahli atau profesional. "Saya kira perlu ada design besar agar parlemen diisi oleh kalangan profesional. Salah satu mekanisme yang bisa dilakukan dengan melakukan amandemen konstitusi dengan memasukan kalangan profesional/ahli sebagai perwakilan dalam parlemen," tegas Anang.

Menurut dia, skema yang pernah terjadi sebelum amandemen konstitusi paska reformasi dengan keberadaan Utusan Golongan di parlemen sebagai upaya pendiri bangsa untuk memberikan ruang di parlemen diisi oleh perwakilan fungsional. "Desain konstitusional para pendiri bangsa itu sagat visioner dengan memasukan utusan golongan sebagai salah satu sumber dari Parlemen," cetus Anang.

Menurut dia, pikiran untuk mengembalikan perwakilan fungsional ini secara konstitusional sah-sah saja dilakukan sebagaimana tertuang dalam Pasal 37 UUD 1945 yang mengatur perubahan UUD 1945. "Ide ini sama sekali tidak haram, diperkenankan untuk dimasukkan dalam perubahan UUD 1945," tandas Anang.(Fendi/YL)

SELENGKAPNYA

Barometer99- JAKARTA- Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menanggapi isu Papua yang kembali memanas. Senin, (21 Juni 2021).

Menurut Mahfud MD, Pemerintah Indonesia sudah bersenyawa dengan rakyat Papua.

Mahfud MD melanjutkan, sesuai dengan Inpres nomor 9 tahun 2020, pemerintah akan membangun Papua dlm bingkai kedamaian menuju Kesejahteraan.

Hal ini tulis Mahfud MD di akun Twitter pribadinya pada Minggu, 20 Juni 2021.

"Pemerintah Indonesia sdh bersenyawa dgn rakyat Papua utk membangun Papua dlm bingkai kedamaian menuju Kesejahteraan sesuai Inpres No. 9/2020," ujar Menko Polhukam melanjutkan.

Namun Mahfud MD mengatakan ada pihak yang tidak kooperatif yakni kelompok Teroris OPM. Karena itu penegakan hukum harus dilakukan terhadap pelanggar kedaulatan negara.

"Penegakan hukum terhadap teroris bersenjata harus dilakukan, sebab kelompok ini merusak harmoni di tengah2 kedamaian masyarakat," lanjutnya.

Selain itu, Mahfud MD juga menambahkan jika pemerintah sudah berkali-kali melakukan dialog dan diskusi baik dengan tokoh gereja, tokoh adat, DPRD, MPR dan lain-lain.

Pemerintah juga sudah berkali-kali berdialog dengan tokoh gereja, tokoh adat, DPRD, MRP dan lain-lain.

Mahfud MD juga menegaskan jika pemerintah akan menekankan pada dialog dengan prinsip dan batas.

"Pemerintah tetap menekankan pd dialog dengan prinsip dan batas.

“NKRI yang mencakup Papua sudah final secara politik, konstitusi, dan hukum Internasional” pungkasnya.(***)

SELENGKAPNYA

Barometer99- Bertemunya Ketua Dewan Pembina partai Gerindra Prabowo Subianto dengan Ketua Umum DPP PKB Abdul Muhaimin Iskandar banyak hal yang dibicarakan untuk kemaslahatan masyarakat Indonesia.

Dalam kesempatan pertemuan dua tokoh itu, Prabowo Subianto menyampaikan sempat diskusi politik dan diskusi ekonomi dan ada usaha untuk mencemarkan partai politik

Ditegaskan Prabowo ada usaha untuk mencemarkan nama politik jika itu sampai diembuskan tanpa ada bendungan kepercayaan publik terhadap partai akan pudar.

"Bagaimana disisi politik tanpa ada partai politik, tidak mungkin", tanya Prabowo dihadapan para wartawan saat itu. Senin (21/06).

Oleh karena itu lanjut Prabowo yang didampingi Ketua Umum DPP PKB Abdul Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Gus AMI, mengajak insan politik agar bekerja lebih baik tentu untuk membangun kekuatan ekonomi dan mensejahterakan rakyat.

"Dipartai politik mari bekerja lebih baik", ajak mantan Danjen Kopassus

Prabowo menyinggung soal PKB sekarang punya peranan yang sangat penting di Republik ini, selain sebagai kontrol keseimbangan juga peredam (penyejuk) dari berbagai gejolak.

"PKB stabilitator penyejuk perekat dan kita ingin seperti itu", pungkas Prabowo yang didampingi beberapa pengurus partai Gerindra.(fendi)

SELENGKAPNYA

Barometer99-Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Pagar Alam dalam waktu dekat segera laksanakan Musyawarah cabang (Muscab) ,hal ini disampaikan langsung Karateker PKB Kota M. Oktafiansyah,ST,MM Rabu 16/06.

"Yah kalau tidak ada halangan Partai PKB Pagar Alam segera lakukan Muscab tanggal 26 Juni mendatang bertempat di Gedung serba guna Hotel Gunung Gare Pagar Alan mohon doa dan dukungan agar kegiatan tersebut berjalan lancar, "ujar Pria yang Akrab disapa engga ini.

Sambung Engga yang juga anggota DPRD Davil VII Provinsi Sumsel siapapun nanti yang terpilih menjadi ketua PKB Pagar Alam tugas baru sudah menanti yakni wajib mengembangkan sayap dan memajukan PKB sampai ke Pelosok desa .

"Saat ini kami sedang mempersiapkan segala perlengkapan menjelang Muscab diantaranya pemasangan umbul, penyebaran undangan, Konsumsi, akomodasi dan lain nya kunci sukses dari acara tersebut tak lain kekompakan dari para panitia, "tegas Engga.

(Aceng)

Editor : Alea

SELENGKAPNYA

Barometer99- Pagar Alam- SUMSEL

DPD Partai Nasdem Kota Pagar Alam gelar Rakorda. Kali ini, kegiatan rakorda mengangkat tema

"Menciptakan loyalitas dan solidaritas anggota dalam persaingan infernal dari eksternal, serta mewujudkan intergritas tinggi menuju kemenangan Pemilu 2024".

Kegiatan Rakorda yang dilaksanakan di Gedung serba guna Hotel Gunung gare Kota Pagar Alam 15/06/2021.

Dalam kesempatan itu, Ketua DPW Partai Nasdem Provinsi Sumsel H Herman Deru mengatakan secara virtual, dalam kegiatan rakorda kali ini juga diadakan di daerah-daerah lainnya. Dengan begitu, Partai Nasdem dapat bersama-sama melakukan rakorda ini untuk melakukan konsolidasi dan penguatan struktur organisasi partai.

Disamping itu, diharapkan khususnya Partai Nasdem dapat terus maju bersama. Seperti di dalam kata Mars Partai Nasdem yang menyebutkan adil dan makmur, bukan hanya di mars nasdem, tetapi harus di wujudkan ditengah-tengah masyarakat.

"Mari kita bawa Sumsel maju bersama. Dengan begitu, semua masyarakat baik dari desa sampai ke kota ikut merasakan pembangunan," tutur Herman Deru.

Herman deru juga menambahkan dalam Rakorda partai terus membangun struktur partai dan infrastruktur. Baik itu, berupa fasilitas dan juga struktur partai. Dimana, harus ada wadah untuk berkonsolidasi didalam partai. Untuk itulah, rakorda ini diadakan.

"Kita juga berharap kedepan, bagi calon wakil masyarakat tidak semata-mata pada finansial. Dimana, masyarakat sudah cerdas dalam memilih wakil rakyatnya," jelasnya.

Sedangkan, Ketua DPD Partai Nasdem Kota Pagar Alam Muhammad Fadli, SE mengatakan, saat ini Partai Nasdem memiliki 3 kursi yang duduki anggota DPRD Kota Pagar Alam , untuk kesiapan struktur organisasi sampai ke ranting semuanya sudah lengkap dan sudah siap untuk dilaporkan. Dengan siapnya sturuktur partai, maka DPD Partai Nasdem siap untuk memenangkan dan merebut dengan 6 kursi dan tetap mempertahankan kursi ketua DPRD Kota Pagar Alan.

"Dan tak kalah pentingnya bahwa BG 1.2.3 Kota Pagar Alam berasal dari partai Nasdem", tuturnya.

Di tempat yang sama Walikota Pagar Alam Alpian Maskoni mengatakan, semoga dengan rakorda ini partai Nasdem semakin solid dalam bekerja dalam mencapai cita-cita besar partai nasdem.

Dimana partai dapat memunculkan ide-ide yang cemerlang. Dan, Partai Nasdem ini patut diacungi jempol dan apresiasinya dalam ikut membangun atas ide dan gagasan partainya.

"Dan hari ini saya resmi sebagai kader Partai Nasdem dan kedepan siap memajukan Partai Nasdem untuk lebih maju lagi, "tegas Alpian.

K Plan juga menambahkan, melalui rakorda moga Partai Nasdem dapat meningkatkan karya dan kontribusinya untuk terus memajukan Kota Pagar Alam secara merata dan dapat dirasakan seluruh masyarakat. Sebab, tidak cukup pemerintah saja, tetapi didukung seluruh semua pihak salah satunya partai nasdem untuk bersama-sama memajukan Kota Pagar Alam .

"Pemerintah Kota Pagar Alam siap bekerja sama untuk terus bersama-sama memberikan terbaik kepada masyarakat," tukasnya.

(Aceng).

SELENGKAPNYA

Barometer99- LAHAT . Partai Nasdem mengadakan Rakorda ( rapat kordinasi daerah) dan di hadiri oleh 24 DPC Kabupaten Lahat yang siap mendukung serta mensukseskan Pemilu mendatang, dengan mengusung tema ”Konsolidasi dan Penguatan Struktur Organisasi Partai", Dengan tetap menjalankan prokes kesehatan dimasa pandemi Covid- 19.

Kegiatan tersebut langsung dibuka oleh Ketua DPW Partai Nasdem Provinsi Sumsel, H, Herman Deru dengan secara Virtual, dan dihadiri langsung oleh Seketaris DPW Nasdem, Bupati Lahat, Cik Ujang SH, Wakil Bupati Lahat, Pimpinan Partai, Ketua beserta jajaran DPD Partai Nasdem Kabupaten Lahat, DPC Partai Nasdem Kabupaten Lahat dan tamu undangan lainya. Senin (14/6/2021)

Laporan Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Lahat Hj. Sri Nurdiani yang dalam hal ini disamapikan Wakil Ketua OKK DPD Partai Nasdem Ari Md mengucapkan selamat datang kepada perwakilan DPW Partai Nasdem di Bumi Seganti Setungguan serta tamu undangan lainya dalam rangka kegiatan Rakorda pada hari ini.

“Untuk kegiatan ini diikuti seluruh pengurus DPD Partai Nasdem Lahat dan diikuti DPC 24 Kecamatan yang ada di Kabupaten Lahat, dan DPD Lahat telah menyiapkan mobil Ambulance untuk di pergunakan bagi masyarakat Kabupaten Lahat secara gratis. Dalam kesempatan ini kami DPD Partai Nasdem Lahat siap mendukung dan berjuang 2 periode untuk H. Herman Deru menjadi Gubernur Sumatera Selatan, ” tegasnya.

Kaperwil Sumatera 3 Fauzi. H Amro Kantor Nasdem harus ada diseluruh DPD, DPC, hendaknya Kader perdesa harus 50 orang sehingga penguatan Struktur Organisasi, Partai Nasdem nantinya tidak akan mengambil Mahar sesenpun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati. Saya yakin H. Herman Deru dan Percha membesarkan Partai Nasdem

Bupati lahat sangat mengapresiasi partai nasdem yang anggotanya sangat bekerja keras dalam membantu kinerja pemerintah kabupatan lahat "Mari kita bersama sama bersatu untuk memajukan kabupaten lahat, dan terus kompak, insyaallah apa yang di cita2 kan akan berhasil" ucap Cik ujang

" Selamat untuk partai Nasdem atas Terlaksana nya RAKERDA Partai Nasdem terus la menjadi pendamping di kabupaten lahat, semoga sukses dan jaya selalu untuk partai Nasdem, semoga kegiatan ini berjalan lancar dan sukses, disini kami meminta agar selalu berjalan dan bersenergi kerjasamanya antara Pemerintah, insaallah kalau kita kompak semua yang kita inginkan akan berjalan dengan baik, ” lanjutnya

Selaku Ketua DPW Sumsel lll partai Nasdem Herman Deru tak lupa menyampaikan secara virtual, dalam kegiatan rakorda kali ini juga diadakan di daerah- daerah lainnya.Partai Nasdem dapat bersama- sama melakukan Rakorda ini untuk melakukan konsolidasi dan penguatan struktur organisasi partai. Disamping itu, diharapkan khususnya Partai Nasdem dapat terus maju bersama. Seperti di dalam kata Mars Partai Nasdem yang menyebutkan adil dan makmur, bukan hanya di mars nasdem, tetapi harus di wujudkan ditengah-tengah masyarakat.

"Mari kita ciptakan kebersamaan, dalam visi di butuhkan solidaritas bersama, mitra2 nasdem di kabupaten lahat. Nasdem ini bisa menerima dan di terima, ini menandakan bahwa partai kita dapat di terima oleh masyarakat dan animo masyarakat dapat di buktikan dengan kinerja pengurus partai nasdem, Langkah langkah kita tentu berbeda degan partai lain terus pertahankan secara eksternal. Maka dari itu saya berharap bekerjalah dengan hati nurani, jangan bekerja di saat kita membutuhkan suara di saat pemilu saja." Jelasnya

Dalam Rokorda Partai terus membangun struktur Partai dan Infrastruktur. Baik itu, berupa fasilitas dan juga struktur partai. Dimana, harus ada wadah untuk berkonsolidasi didalam partai. Untuk itulah, rakorda ini diadakan.

“Kita juga berharap kedepan, bagi calon wakil masyarakat tidak semata- mata pada finansial. Dimana, masyarakat sudah cerdas dalam memilih wakil rakyatnya,” pungkas Herman deru. ( Nita )

SELENGKAPNYA

Barometer99- PEKANBARU- Pengurus Perkumpulan Jurnalis Indonesia Demokrasi (PJID) Provinsi Riau membentuk panitia dalam rangka rapat kerja daerah (Rakerda) PJID Riau.

Kegiatan berlangsung di Sekretariat PJID Riau, Jalan Guru, Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Minggu (13/6/2021.

Rapat dipimpin langsung Ketua PJID Riau Jetro Sibarani SH.MH dan Sekretaris PJID Riau Anhar Rosal.

Dalam pertemuan tersebut, Rakerda PJID Provinsi Riau disepakati yang direncanakan pada tanggal 5 Juli 2021.

Panitia Rakerda juga telah terbentuk, Ketua Nata Edy Nyo SE.MH, Sekretaris Nuri Hamzah Panggabean dan Bendahara Rinawati SH,MH.

"Kita sudah sepakati bersama bahwa Rakerda akan diadakan pada awal bulan Juli 2021. Rencana dalam rakerda akan dibahas hal teknis untuk kemajuan organisasi," kata Ketua PJID Riau Jetro Sibarani SH.,MH.

Jetro berharap, panitia yang sudah terbentuk bisa memanfaatkan waktu tersisa, agar kegiatan bisa terlaksana.

"Kita juga membahas anggota yang aktif dan tidak aktif. Nantinya kita akan verifikasi anggota aktif dan tidak aktif," ujar Jetro.

Dalam rapat, sebut Jetro, diputuskan bahwa dalam Rakerda akan diundang pihak terkait, yakni Pemerintah Provinsi Riau.

"Nanti kita juga minta masing-masing bidang, program kerja apa yang nantinya akan dilaksanakan kedepannya," tutup Jetro.

(Anhar Rosal)

SELENGKAPNYA

Barometer99- JAKARTA- (13/06).

Bupati Merauke Romanus Mbaraka mengatakan, orang asli Papua tidak ada yang ingin merdeka atau lepas dari NKRI. Yang diinginkan saat ini adalah peningkatan kesejahteraan.

Hal ini disampaikan nya dalam Dialog Kenegaraan yang digelar DPD RI bertajuk ”RUU Otsus Papua, Apakah Menyejahterakan Rakyat?” di Media Center Parlemen, Jakarta, Rabu (9/6/2021).

Lebih lanjut bupati mengatakan saat ini untuk meningkatkan kemajuan, salah satu programnya adalah mendorong anak-anak dari Merauke untuk disekolahkan dibidang IT, kedokteran, engineering dan lain-lain.

"Saya harus dorong anak-anak Merauke untuk lebih maju, isu begini harus didorong pada orang Papua, jadi dia akan mendunia,” ujarnya.

Romanus menilai tidak tepat dan keliru jika Papua dilabeli sebagai wilayah yang identik dengan kerusuhan.

“Jangan dibuat stigma chaos melulu. Mari kita membuat Papua ini menjadi bagian integral dari Indonesia,” ungkapnya bersemangat.

Romanus mengatakan, masalah-masalah di Papua harus diselesaikan dengan berbagai pendekatan. Sebagai contoh, ia menyinggung soal program lumbung pangan nasional.

Menurut Romanus, sebenarnya lumbung pangan itu layak dibangun di Papua.

“Yang paling penting adalah pendekatan kesejahteraan. Kita gali untuk pengembangan pertanian, tetapi hari ini kebijakan Presiden sudah ada tetapi action-nya menjadi cadangan lumbung pangan nasional sampai hari ini belum terealisasi, ini yang harus di-clearance dengan baik,” katanya.

“Saya diskusi dengan Pangdam, Kapolda, semua harus melihat secara utuh permasalahan di Papua, sehingga penanganan lebih baik,” ujarnya.

Menurut Romanus, masalah di Papua tidak bisa digeneralisir begitu saja, namun harus dipetakan secara baik, mana yang perlu pendekatan keamanan dan mana yang perlu dengan pendekatan kesejahteraan.

“Papua itu, orang Timur itu, mulai dari NTT ke sana, saya pikir seluruh Indonesia, orang Indonesia itu ramah, orang Papua itu ramah. Kalau mau pendekatan, pendekatan kemanusiaan, suruh gereja duluan, masjid duluan. Insya Allah puji Tuhan negeri ini damai,” pungkasnya

(Ril/red).

SELENGKAPNYA

Barometer99- H. Ganjar Pranowo, S.H., M.I.P. lahir di Karanganyar, Jawa Tengah, 28 Oktober 1968; umur 52 tahun adalah Gubernur Jawa Tengah periode kedua yang menjabat sejak 5 September 2018. Sebelumnya, ia adalah Gubernur Jawa Tengah periode pertama sejak 23 Agustus 2013 hingga 23 Agustus 2018 Selain itu, Ganjar juga menjabat sebagai Ketua Umum KAGAMA (Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada) periode 2014–2019 berdasarkan Kongres KAGAMA November 2014 di Kendari dan Munas 2019 di Denpasar, Bali.

Ganjar Pranowo dilahirkan dari keluarga sederhana di sebuah desa di lereng Gunung Lawu, Karanganyar dari ayah bernama S. Pamudji (1933-2017) dan ibu Sri Suparni. Ganjar Sungkowo, demikian nama awalnya, merupakan anak kelima dari enam bersaudara.

Saudara kandung dari Ganjar Pranowo antara lain Pri Kuntadi, Pri Pambudi Teguh (salah satu hakim agung di Indonesia, yaitu Hakim Agung Kamar Perdata, Joko Prasetyo, Prasetyowati, dan yang terakhir Nur Hidayati.

Ayah Ganjar Pranowo sendiri merupakan seorang polisi dan sempat ditugaskan untuk mengikuti operasi penumpasan Pemberontak PRRI/Permesta.

Seperti halnya Joko Widodo, Ganjar Pranowo juga memiliki kisah penggantian nama yang lazim terjadi pada tradisi anak-anak di tanah Jawa-Mataraman zaman dahulu. Nama asli dari Ganjar Pranowo adalah Ganjar Sungkowo yang berarti "Ganjaran dari Kesusahan/Kesedihan (Sungkowo)". "Ganjar berarti hadiah dari Sang Pencipta, sedangkan nama belakang ini berhubungan dengan keadaan ketika Ibu mengandung dirinya. Saat itu keluarga kami sedang banyak dirundung kesusahan. Sungkowo sendiri memiliki arti kesedihan," seperti dikutip di dalam novel "Anak Negeri; Kisah Masa Kecil Ganjar Pranowo" (2017). Namun, ketika memasuki masa sekolah nama Sungkowo diganti dengan Pranowo. "Ibu dan Bapak takut kalau hidupku kelak selalu berkubang kesialan dan kesusahan bila memakai nama Sungkowo."

Kehidupan di Tawangmangu

Menurut Ganjar, ada kenangan manis yang juga membekas ketika sekeluarga diusir dari rumah. Ceritanya, rumah masa kecil Ganjar di Tawangmangu, Karanganyar harus dijual. Ayahnya sepakat dengan pembeli rumah bahwa mereka masih diizinkan menempati rumah sampai mendapat rumah kontrakan.

Tiba-tiba, pada suatu malam sang pembeli rumah meminta keluarga Ganjar segera pindah karena rumahnya akan segera ditempati oleh pembelinya. Meski merasa dilanggar perjanjiannya, akan tetapi sang ayah memilih untuk mengalah. ”Semalaman hingga subuh ia pergi mencari rumah kontrakan. Akhirnya mereka terpaksa tinggal di rumah yang bersebelahan dengan pabrik gamping,” tuturnya.

Ganjar dari SD sudah mempunyai jiwa kepemimpinan. Dia selalu terpilih menjadi ketua kelas. Jiwa kepemimpinannya sudah terlihat sejak kecil. Kalau istirahat sering memimpin teman-temannya bermain, dan mengajak kembali ke kelas, jika sudah habis waktunya. “Herannya, teman-teman Ganjar itu juga nurut semua sama Ganjar,” kenang Suparmi, ibunya. Menurut Suparmi, saat masih duduk di bangku SD, pemilik nomor induk 2003 tersebut, sangat menyukai pelajaran Bahasa Indonesia sehingga tak heran apabila ulangan Bahasa Indonesia Ganjar selalu mendapatkan nilai tertinggi dibandingkan teman-teman lainnya. “Ganjar itu paling suka Bahasa Indonesia. Dulu, pelajaran sekolah tidak sebanyak seperti saat ini. Ganjar paling senang bahasa, kalau sudah jam pelajaran itu, Ganjar paling serius mendengarkannya,” tutur ibunya.

Ganjar Pranowo sudah ditempa disiplin sejak kecil. Saat masih SD, anak kelima pasangan S. Parmuji dan Sri Suparni ini harus bangun dini hari untuk menjalankan sholat, belajar, sekaligus menyemir sepatu “boots” milik ayahnya yang seorang polisi. Disiplin dan kerja keras yang ditanamkan orang tuanya sejak kecil itu telah membuat Ganjar menjadi sosok yang mandiri.

Pindah ke Kutoarjo

Tatkala keluarganya pindah ke Kutoarjo untuk mengikuti tempat tugas ayahnya, ketika masih SD untuk menopang kebutuhan keluarganya Ganjar sewaktu SMP sempat berjualan bensin di pinggir jalan.

Saat bersekolah di SMA BOPKRI 1 Yogyakarta dan kemudian melanjutkan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Ganjar yang ketika itu sudah hidup sendiri di kos tak pernah mengeluhkan kiriman uang saku yang pas-pasan.

Keterbatasan ekonomi orang tuanya justru telah mendorong semangat dia untuk melakukan kerja sambilan. Ganjar Pranowo remaja juga dikenal sangat pendiam dan nerima (penurut).

Laku prihatin karena keterbatasan ekonomi keluarga dengan berjualan bensin eceran telah menempa dirinya menjadi politisi tangguh sekaligus mengantarkannya menjadi “lurahe wong Jateng” (Gubernur Jawa Tengah).

Kehidupan masa kecil Ganjar juga diceritakan teman satu kampungnya, Kelik Sudiyono. Dia melihat tidak ada yang menonjol saat SMP tetapi memang hobinya berorganisasi di Palang Merah Remaja (PMR), Pramuka, dan Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS). “Kalau di Pramuka, saya sering jadi anak buahnya,” katanya. Kelik yang saat SMP tiap hari berangkat sekolah bersama Ganjar menyebutkan,

Ganjar juga tidak tergolong sebagai bintang di sekolah. Bakat di dunia politik juga belum terlihat saat itu karena Ganjar menjadi pribadi yang pendiam. “Dia termasuk anak rumahan,” ujar laki-laki yang ikut menjadi relawan Ganjar Heru di Kutoarjo ini. Meskipun demikian, Kelik mengungkapkan saat SMP Ganjar memang sangat menyukai pelajaran sejarah. Dia juga sering bercerita bahwa dia senang dengan buku-buku Soekarno. “Dulu habis pulang sekolah kami sering main ke tempat teman untuk menembak burung atau mencari jangkrik,” katanya.

Kelik melihat perbedaaan Ganjar begitu kuliah di Yogyakarta. Setiap kali pulang, Ganjar cenderung serius setiap kali berbincang. “Kalau cerita sering dikaitkan dengan pelajaran hukum yang diterimanya saat kuliah.

Saya jadi kaget dan mulai tidak nyambung. Sejak saat itulah mulai jarang ketemu,” katanya. Dia mengaku tidak tahu kalau ternyata Ganjar sudah menjadi Anggota DPR-RI sejak 2004. Dia baru tahu setelah melihat acara secara live Rapat Panitia Khusus Century di salah satu stasiun televisi. “Pengalaman hidup, bekal pendidikan formal dan keikutsertaannya dalam organisasi politik selama ini saya yakin akan menjadi modal tersendiri bagi perubahan Jawa Tengah nantinya,” katanya.

Lulus SMA

Masa sulit yang berkesan pernah dialami oleh Ganjar Pranowo ketika ayahnya, S Pamudji, pensiun dari kedinasannya di Polri pada akhir dekade 1980-an.

“Bapak pensiun saat Ganjar mau lulus SMA Bopkri 1 Yogyakarta. Saat itu, kehidupan ekonomi keluarga Ganjar Pranowo sangat pas pasan karena sedang butuh uang banyak untuk kebutuhan sekolah anak-anak. Ganjar paham betul dan sangat resah kalau sampai tidak bisa melanjutkan kuliah karena kakaknya langsung (Prasetyowati Tyas Purwati) memang terpaksa tidak bisa kuliah karena keterbatasan biaya,” ujar Suparmi.

Setelah Pamudji pensiun, untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, Suparmi membuka warung kelontong di dekat gang masuk ke rumahnya. Warung tersebut juga menyediakan bensin eceran dan Ganjar itu serius untuk mengelola warung ini. Pagi setelah subuh, Ganjar sering kulakan bensin ke SPBU Andong kemudian di takari. “Jadi sejak kecil memang Ganjar itu hidupnya prihatin,” katanya.

Diceritakan Suparmi, tahun 1987 saat Ganjar lulus SMA, sekitar jam 05.00 setelah membuka warung dia lari kerumah dan langsung sujud di kaki ibunya. “Dia bilang diterima di Fakultas Hukum UGM sesuai yang dikehendaki. Saya ingat betul dia memohon agar bisa kuliah bahkan rela tidak minta apa-apa, termasuk sepeda motor. Katanya yang penting bisa kuliah. “Saya jadi tidak tega, meskipun kondisi ekonomi sedang sulit ya bagaimanapun nantinya saya mengiyakan,” paparnya.

Benar saja, selama menjalani kuliah sering kali Ganjar meminta dispensasi pembayaran kuliah dengan bukti surat pernyataan bermaterai dari orang tuanya. “Saya sering tanda tangan surat pernyataan dispensasi uang kuliah. Tapi Alhamdulillah akhirnya dia lulus juga,” katanya.

Diceritakan Suparmi, di antara enam orang anaknya, Ganjar memang yang tergolong pendiam sejak kecil. Politikus PDIP ini pun saat kecil tidak banyak bicara dan cenderung menerima. “Diberi makanan apa saja ya tidak pernah protes. Tapi bapaknya sayang sekali sama dia, karena kalau nyemir-kan sepatu bapaknya hasilnya paling kinclong,” kenangnya. Hal yang sama diungkapkan kakak Ganjar, Prasetyowati. Sejak masih SD adiknya itu memang tergolong anak pendiam. “Sejak kecil saya melihat Ganjar sebagai pribadi yang berprinsip. Selalu dia bilang kalau jadi orang jangan kagetan, apa pun kondisi atau keadaan yang dialami. Jadi saya yakin meskipun dia jadi gubernur tidak akan berubah karakter itu,” katanya.

Pendidikan

Ia menempuh pendidikan sekolah dasar di SD Kutoarjo, Purworejo. Kemudian, ia melanjutkan pendidikannya di SMP Negeri 1 Kutoarjo dan SMA BOPKRI 1 Yogyakarta.

Di SMA Bopkri 1 Yogyakarta, ia aktif dalam kegiatan kepramukaan (Dewan Ambalan).

Setelah lulus sekolah menengah atas, kemudian ia melanjutkan pendidikannya di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

Ketika kuliah di Universitas Gadjah Mada, kemampuan kepemimpinannya semakin terasah melalui kegiatan di *Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI)* (yang saat itu disamarkan dengan nama GeMiNI) dan Majestic 55 (Mahasiswa Pencinta Alam Fakultas Hukum UGM).

Selain itu, Ganjar Pranowo juga aktif di Gelanggang Mahasiswa UGM (semacam tempat perkumpulan bagi mahasiswa UGM berbagai fakultas. Mirip dengan Sunken Court ITB).

Selama kuliah di UGM, ia mengaku sempat cuti kuliah selama dua semester akibat tidak memiliki biaya untuk perkuliahan. Karena hal ini pula, ia sempat berhutang ketika makan di Gelanggang Mahasiswa UGM. Untuk menyambung biaya hidup, Ia menjadi pembina pecinta alam di Majestic 55 dan SMA Negeri 8 Yogyakarta.

Ia mengaku sempat mendapat nilai C dalam kuliah P4 model 100 jam. Meski sudah mengikuti selama itu, namun ternyata masih memperoleh nilai C. Menurutnya, dasar permasalah hanya karena ia bermaksud bertanya balik pada si pengajar. "Saya bingung waktu itu, lalu bertanya, mengapa kita harus melakukan nilai-nilai seperti yangJuga bapak omongkan tapi bapak sendiri tidak seperti itu? Karena saya pikir kita butuh keteladanan, tapi saya dimarahi karena bertanya, lalu dapat C dan harus ikut mata kuliah lanjutan," katanya.

Selain itu, Ganjar memiliki hobi demonstrasi semasa kuliah. Ketika mendemo rektor UGM kala itu (periode 1986-1990) Koesnadi Hardjasoemantri, Ganjar punya cerita menarik. Dia dan teman-temannya malah diajak ngobrol oleh sang rektor. "Saat itu pak Koesnadi, beliau malah bilang 'ngobrol sini, daripada demo-demo'. Jadinya kami ngobrol banyak," ceritanya.

Karier Professional

Setelah lulus dari Fakultas Hukum UGM dengan skripsi yang mengambil tema hukum dagang (merger dan akuisisi) dengan dosen penguji skripsi Prof. Nindyo Pramono,

Ganjar Pranowo mencoba mencari rezeki di Jakarta dengan bekerja di lembaga konsultan HRD yaitu PT. Prakasa.

Selain itu, ia juga pernah bekerja di PT. Prastawana Karya Samitra dan PT. Semeru Realindo Inti.

Karier Politik

Karena pernah aktif di GMNI dan mengagumi Soekarno, secara ideologis Ganjar masuk ke dalam simpatisan PDI. Tahun 1996, PDI dilanda konflik internal antara pendukung Soerjadi dan Megawati Soekarnoputri sebagai representasi trah Bung Karno.

Tahun 1996 menjadi tonggak perubahan yang diinginkan masyarakat kelas bawah melalui figur Megawati Soekarnoputri. Ganjar ikut mendukung Megawati. Slogan pro Mega (Promeg) dipakainya bahkan sempat membuat Ganjar remaja bersitegang dengan orang tua.

Maklum saja, ayah Ganjar adalah seorang polisi sedangkan kakaknya seorang hakim yang oleh Orba seluruh pejabat publik dilarang berpolitik dan harus mendukung Golkar sepenuhnya.

Setelah tumbangnya Orde Baru, Ganjar sempat disarankan mendaftar sebagai calon anggota legislatif pada Pemilu 1999 akan tetapi dia menolak dan memilih berkeluarga dan mengurus bisnis di PT. Prastawana Karya Samitra dan PT. Semeru Realindo. Sebelum menjadi Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo adalah anggota DPR RI selama dua periode, 2004-2009 dan 2009-2014.

Namun, pada periode kedua tidak diteruskan karena terpilih sebagai Gubernur Jawa Tengah. Sebenarnya, pada periode 2004-2009 dia tidak lolos ke Senayan, akan tetapi ia menerima tugas sebagai pengganti antar waktu (PAW) untuk menggantikan rekan separtainya yang berada dalam daerah pemilihan yang sama (Jawa Tengah 7 (Kabupaten Kebumen, Purbalingga, dan Banjarnegara), Jakob Tobing, yang ditugaskan oleh Presiden Megawati Sukarnoputri menjadi duta besar untuk Korea Selatan

Ganjar adalah salah satu putra terbaik bangsa ini dan salah satu dari calon next presiden Indoneaia , impian saya sih berpasangan dengan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok kalok bisa ga kebayang Indonesia benar-benar mencapai masa keemasan.

(*/DD)

Salam kedaulatan rakyat 🇮🇩

SELENGKAPNYA

Barometer99- Wina-Austria. Indonesia sambut baik rangkaian pertemuan Komisi Bersama (Joint Commission) Joint Comprehensive Plan Action (JCPOA) yang telah berlangsung di Wina dalam dua bulan terakhir dan dorong para pihak lanjutkan dialog untuk mencapai implementasi kesepakatan JCPOA secara penuh.

Demikian disampaikan Dubes/ Watap RI untuk Austria dan PBB, Dr. Darmansjah Djumala, dalam Pertemuan Dewan Gubernur (Board of Governors/ BoG) Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) di Wina, Austria (8/6).

JCPOA merupakan kesepakatan terkait nuklir Iran yang dicapai oleh Iran dengan P5 +1 (Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Perancis, RRT dan Rusia dan Jerman), serta Uni Eropa. Amerika Serikat menarik diri dari kesepakatan tersebut pada tahun 2018.

“Sebagai salah satu pengusung implementasi yang berimbang dari 3 pilar Perjanjian Non Proliferasi Nuklir, JCPOA merupakan elemen penting arsitektur non-proliferasi nuklir global“, jelas Dubes Djumala, sambil menambahkan bahwa JCPOA merupakan sebuah capaian diplomatik penting yang disahkan melalui resolusi 2231 Dewan Keamanan tahun 2015.

Pada Februari 2021, Iran mengumumkan penghentian implementasi langkah-langkah transparansi sukarela terkait program nuklirnya kepada IAEA, namun baik IAEA dan Iran berhasil menyepakati kesepahaman teknis sementara pada bulan yang sama dan kembali memperpanjang hingga 24 Juni 2021.

Indonesia sambut baik berlangsungnya pertemuan Komisi Bersama JCPOA yang telah berlangsung 5 putaran di Wina, termasuk potensi kembalinya AS dalam upaya diplomasi multilateral dalam kerangka JCPOA.

Selain pada agenda isu verifikasi dan pengawasan atas program nuklir Iran dalam konteks Resolusi 2231, dalam Pertemuan Dewan Gubernur IAEA ini, Indonesia juga sampaikan apresiasi atas sejumlah kerja sama teknis IAEA dengan Indonesia pada 2020, termasuk bantuan peralatan deteksi COVID-19, pengembangan varietas pangan melalui teknik mutasi radiasi, penguatan infrastruktur kesehatan nasional dalam penanganan kanker. Untuk tahun 2021, IAEA juga mempersiapkan kerja sama penanganan sampah plastik global, termasuk di kawasan Asia dan Pasifik.

Pertemuan Dewan Gubernur IAEA yang diselenggarakan 7-11 Juni 2021 merupakan forum bagi negara anggota IAEA untuk mendiskusikan sejumlah isu terkait tenaga/ energi nuklir.(YL/RL)

---oo0oo---

SELENGKAPNYA

Barometer99- JAKARTA- Universitas Pertahanan (Unhan) menganugerahi gelar Profesor Kehormatan (Guru Besar Tidak Tetap) kepada presiden RI ke-5, yang notabene adalah Ketum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri. Gelar kehormatan ini diberikan karena Megawati dinilai mampu krisis multidimensional selama menjadi presiden di usia yang relatif singkat.

Pengukuhan gelar profesor kehormatan Ilmu Pertahanan bidang kepemimpinan Strategis akan dilangsungkan, pada Jumat (11/6), bertempat di Gedung Auditorium Universitas Pertahanan Republik Indonesia Kawasan IPSC Sentul, Bogor.

“Dengan ini mengucapkan selamat atas pengukuhan guru besar,” ujar Dr. Firman Wijaya, S.H., M.H, asisten staf khusus wakil presiden bidang Hukum, pada Kamis (10/6/2021)

Sebelum pengukuhan gelar profesor kehormatan dilakukan oleh Ketua Senat Unhan, Megawati terlebih dahulu menyampaikan orasi ilmiah bertemakan Kepemimpinan Strategis pada Masa Kritis. Firman menyebut gagasan-gagasan yang disampaikan ibu Megawati melalui orasinya diharapkan turut memperkokoh konsep kepemimpinan nasional.

“Yang mulia ibu profesor doktor honoris causa, ibu Megawati Soekarnoputri, semoga orasi ilmiah ibu profesor doktor honoris causa, ibu Megawati Soekarnoputri tentang kepemimpinan strategis di masa krisis pandemi menyumbangkan pemikiran kritis, dialektis, akademis yang memperkokoh konsep kepemimpinan nasional,” tambahnya

Di masa pemerintahan Megawati sendiri, memang Indonesia hadapkan dengan beragam krisis multidimensi, mulai dari ekonomi hingga sosial politik. Kendati demikian, tercatat Megawati mampu mengatasinya, seperti dalam kasus penyelesaian konflik di Ambon, Poso, pemulihan peristiwa pasca Bom Bali.

Selain Megawati tercatat sebagai presiden perempuan pertama di Indonesia, juga pada masa pemerintahannya untuk kali pertama Indonesia melangsungkan Pemilu legislatif dan Pemilu presiden secara langsung.(DD/*)

SELENGKAPNYA

Barometer99- Dalam rangka memeriahkan Bulan Juni Bulan Bung Karno, DPC PDI Perjuangan Kabupaten Cirebon Gelar Sarasehan Bulan Bung Karno, Selasa, 8 Juni 2021.

Saresehan Bulan Bung Karno yang kali ini mengambil tema "Bhineka Tunggal Ika, Kerja Gotong Royong untuk Desa Maju, Indonesia Kuat dan Berdaulat", dengan narasumber Ir. Ketut Sustiawan Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Barat. Sarasehan yang dilaksanakan dengan pembahasan "Sejarah Kelahiran Pancasila 1 Juni 1945" ini bertempat di RM. Sakowes (Saung Kopi Gowes) Desa Sarwadadi Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon dengan suasana pedesaannya yang sangat kental, sebagaimana tema Bulan Bung Karno tahun ini.

Acara sarasehan yang dihadiri oleh jajaran pengurus DPC PDI Perjuangan Kab. Cirebon, Anggota Fraksi PDI Perjuangan Kab. Cirebon, Bupati Cirebon yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan, Wakil Bupati Cirebon yang juga Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Cirebon, Ketua, Sekretaris dan Bendahara PAC PDI Perjuangan Se- Kabupaten Cirebon serta Kepala dan Anggota Badan-badan Partai serta Satgas Cakrabuana PDI Perjuangan Kab. Cirebon.

Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Cirebon Drs. H. Imron, M.Ag yang juga Bupati Cirebon, dalam sambutan pembukaan saresehan berharap melalui forum saresehan ini dapat menguatkan semangat nilai-nilai yang telah diajarkan oleh Bung Karno yang merupakan Bapak Bangsa

Saresehan ini bukan hanya untuk mendengar seseorang bercerita Bung Karno semata namun menjadi obor penyemangat untuk menjaga Pancasila, dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari dalam berbangsa dan bernegara.

"Pancasila jangan dijadikan sebagai simbol dan slogan semata, namun menjadi pijakan kuat warga negara yang baik dan konsisten dalam penerapannya dalam berkehidupan sehari-hari" ungkap Pria yang biasa disapa Kang Imron ini.

"Momentun Bulan Karno yang di dalamnya terangkai hari kelahiran Pancasila 1 Juni 1945, Hari Kelahiran Bung Karno 6 Juni 1901, dan hari wafatnya Bung Karno 21 Juni 1970, agar dijadikan alat ukur Jas Merah untuk jangan sekali-kali meninggalkan sejarah bangsa ini, serta tugas sebagai Kader Partai untuk tetap menjaga ideologi bangsa dan Partainya" imbuhnya.

Sementara Wakil Bupati Cirebon Hj. Wahyu Tjiptaningsih, SE, M.Si dalam sambutan pembukaan mewakili unsur Kepala Daerah ini mengharapkan adanya sinergitas tiga pilar (Partai, Eksekutif dan Legislatif) agar segala program yang menyangkut kemasyarakatan dapat dijalankan secara maksimal.

"Tanpa adanya sinergitas antar Tiga Pilar, maka sulit maksimal bagi kepala daerah yang merupakan usungan PDI Perjuangan untuk menyerap dan mengimplementasikan setiap kebijakan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat" ungkap perempuan yang biasa di sapa Ibu Ayu ini.

"Maka melalui momen Bulan Bung Karno ini, mari kita perkuat Tiga Pilar dengan azas kegotongroyongan agar setiap kebijakan tentunya dapat dirasakan manfaatnya untuk masyarakat, khususnya masyarakat PDI Perjuangan di Kabupaten Cirebon ini", imbuhnya.

Sementara Ir. Ketut Sustiawan yang merupakan Narasumber Bulan Bung Karno, mengupas tuntas penjabaran sila-sila yang terkandung dalam Pancasila 1 Juni 1945 ini.(*/DD)

SELENGKAPNYA

Barometer99- Universitas Pertahanan RI (Unhan RI) dijadwalkan akan menggelar sidang senat terbuka dalam rangka pengukuhan gelar Profesor Kehormatan (Guru Besar Tidak Tetap) Universitas Pertahanan RI kepada Presiden Kelima RI, Megawati Soekarnoputri.

“Pada hari Jumat (11/6) akan dilakukan sidang senat terbuka Universitas Pertahanan RI dalam rangka pengukuhan gelar Profesor Kehormatan (Guru Besar Tidak Tetap) Ilmu Pertahanan Bidang Kepemimpinan Strategik pada Fakultas Strategi Pertahanan Universitas Pertahanan RI kepada Ibu Megawati Soekarnoputri,” jelas Rektor Unhan RI Laksamana Madya TNI Prof. Dr. Amarulla Octavian, S.T., M.Sc., DESD., CIQnR., CIQaR., IPU.

Rektor Unhan RI mengatakan sidang senat akademik Unhan RI telah menerima hasil penilaian Dewan Guru Besar Unhan RI atas seluruh karya ilmiah Megawati Soekarnoputri sebagai syarat pengukuhan menjadi Profesor Kehormatan Ilmu Pertahanan bidang Kepemimpinan Strategik pada Fakultas Strategi Pertahanan.

Dijelaskannya, pemberian gelar itu juga tidak terlepas dari kepemimpinan Megawati dalam menghadapi krisis multi dimensi di era pemerintahannya.

Para Menteri Kabinet Gotong Royong di bawah kepemimpinan Megawati dan sejumlah guru besar dari dalam dan luar negeri pun mengakui peran Megawati dan telah memberikan rekomendasi akademik atas kuatnya karakter kepemimpinan Megawati.

Beberapa guru besar dari dalam negeri yang memberikan rekomendasi akademik berasal dari beberapa Perguruan Tinggi Negeri papan atas. Sedangkan guru besar dari luar negeri berasal dari Jepang, Cina, Korea Selatan dan Perancis.

Ditambahkannya, sebelum pengukuhan gelar Profesor Kehormatan oleh Ketua Senat Unhan RI dilakukan, Megawati akan menyampaikan orasi ilmiah. Selaku kandidat penerima gelar, Megawati juga akan didampingi sejumlah Guru Besar pendamping kandidat.

Rencananya, acara ini akan dihadiri sejumlah pejabat termasuk Presiden RI dan Wakil Presiden RI serta sejumlah Menteri Kabinet serta undangan lainnya, dan dalam pelaksanaanya menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat.(*)

#PDIPerjuangan

#PDIPerjuanganJabar

SELENGKAPNYA

Barometer99- Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Republik Indonesia Komjen Pol Boy Rafli Amar kembali menegaskan label Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua sebagai kelompok Teroris.

Hal ini disampaikan Boy saat melakukan kunjungan kerja di Timika, Rabu (9/6/2021).

Ia mengatakan, sesuai dengan undang-undang nomor 5 tahun 2018 tentang Pemberatasan Tindak Pidana Terorisme, ada pendekatan yang sifatnya pendekatan lunak (Soft Approach), ada pendekatan yang sifatnya perang melawan terorisme (Hard Approach) yakni menegakan hukum.

"Karena terorisme itukan identik dengan kekerasan atau ancaman kekerasan berarti yang bisa menimbulkan efek ketidaknyamanan, ketakutan yang luas kepada masyarakat,” kata Boy Rafli.

Untuk itu, perlu adanya pendekatan pendekatan lunak yang harus dipromosikan kepada masyarakat.

Pendekatan lunak itu kata Boy, pendekatan sinergi di dalam penanggulangan terorisme yang berorientasi antara lain, membangun karakter-karakter bangsa.

“Karakter yang cinta damai, karakter yang toleransi, karakter yang menghargai perbedaan sebagaimana nilai- nilai tersebut terkandung didalam ideologi negara kita, negara pancasila,” tegasnya.

Saya yakin kita semua sebagai bangsa Indonesia adalah bangsa yang cinta damai, karena salah satu dari tujuan nasional kita itu adalah turut serta mewujudkan perdamaian dunia,” imbuhnya.

Jadi kita semua mempromosikan ke arah sana (Soft Approach), ini tentu berlaku untuk seluruh negara Republik Indonesia, dari Aceh sampai Papua. Program – program ini yang harus kita ajak kepada seluruh lapisan masyarakat,” paparnya.

Saat ditanya apakah KKB memiliki tujuan mengganggu agenda besar di Papua, yakni PON XX, Boy Rafli mengatakan jika dipelajari dari motif teroris antara lain adalah memiliki motif ideologi, politik, gangguan keamanan, ingin mengganggu masyarakat, ingin masyarakat itu tidak boleh hidup dengan tenteram.

"Jadi kalau itu faktanya ternyata ada berarti itu adalah pihak-pihak yang layak diduga melakukan upaya upaya terorisme. Jadi kita lihat dari aspek hukum semuanya,” kata Boy.

"Intinya kita semua ingin mewujudkan kedamaian, mewujudkan sebuah kondisi yang kondusif, agar proses kegiatan masyarakat, pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah pusat dan daerah bisa berjalan dengan baik dan berdampak pada lahirnya kesejahteraan bagi masyarakat kita,” pungkas Boy Rafli.(*)

SELENGKAPNYA

Barometer99- Palembang- SUMSEL Melalui Ilham Anggota DPRD Kabupaten Empat Lawang Nakhodai Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kabupaten Empat Lawang ,Ilham terpilih dalam musyawarah cabang (Muscab) Partai Hanura Empat Lawang yang di laksanakan di Kantor Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Hanura Sumatera Selatan yang berada di Palembang Pada Hari Senin, (7/06/2021).

Kepada Wartawan Ketua DPC terpilih Partai Hanura Bumi Saling Keruani saling Kerawati Ilham mengatakan Alhamdulilah kegiatan pengukuhan ini berjalan lancar dimana musyawarah daerah ini langsung di pimpin Ketua DPD Hanura Sumsel Ahmad Al Azhar ,maka dengan ilham yang juga Anggota DPRD Empat Lawang ini siap menjalankan amanah untuk mengembangkan Partai Hanura sampai ke Pelosok Desa dengan membentuk Partai anak cabang .

" Doa dan usaha itulah kunci sukses bagi saya dan target saya kedepan agar partai Hanura mempunyai kursi yang lebih banyak di Parlemen DPRD ,kalau sekarang Hanura mempunyai dua kursi DPRD di empat lawang mudah mudahan 2024 Hanura mampu mendapatkan empat kursi dan ini merupakan keinginan saya ,"tegas Ilham.

(Aceng)

SELENGKAPNYA

Barometer99- Wina - Austria (Minggu, 6 Juni 2021). “Kemajuan teknologi memudahkan kehidupan manusia, tetapi dapat juga disalah gunakan untuk mempengaruhi cara pandang dan pikiran masyarakat. Kemajuan teknologi informasi dan media mendekatkan apa yang jauh. Tapi disrupsi informasi juga berpotensi menjauhkan apa yang sudah dekat, mengganggu kedekatan sosial antar masyarakat. Untuk itu, diaspora Indonesia di Austria dan Slovenia harus bijak dan waspada terhadap meningkatnya rivalitas ideologi transnasional yang bisa merenggangkan ikatan sosial dan kebersamaan kita sesama bangsa Indonesia”, ujar Dr. Darmansjah Djumala, Duta Besar/Wakil Tetap RI di Wina dalam sambutannya pada pembukaan webinar dalam rangka peringatan hari lahir Pancasila yang diselenggarakan oleh KBRI/PTRI Wina pada 6 Juni 2021 di Wina.

Diskusi virtual yang dihadiri sekitar 53 peserta dari Austria, Slovenia dan kawasan sekitarnya mengangkat tema “Pancasila & Diaspora: Meneguhkan Komitmen Kebangsaan Masyarakat Indonesia di Austria dan Slovenia” menghadirkan Prof. Yudian Wahyudi, Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang menyampaikan Kata Pengarahan Kunci dan dua narasumber utama yaitu Prof. Adji Samekto, Deputi Bidang Pengkajian dan Materi BPIP serta Dr. Listiyono Santoso, Lektor Kepala Universitas Airlangga.

Dalam kata pengarahan kunci, dengan mengutip pidato Presiden pada perayaan hari lahir Pancasila 1 Juni, Kepala BPIP mengatakan saat ini Pancasila tengah menghadapi tantangan persaingan ideologi global. “Namun demikian, Pancasila sudah memiliki legitimasi dengan dicakupnya nilai-nilai agama, dan sudah menjadi kesepakatan bersama sebagai ideologi Negara.

Negara Indonesia yang berideologi Pancasila ini memang sudah mendapatkan pengakuan dunia internasional. Untuk itu diharapkan agar diaspora Indonesia terus menggali sejarah dan warisan budaya termasuk pemikiran Pancasila di dalam berbagai forum. Hal itu penting karena sejak reformasi, Pancasila cenderung dipinggirkan dalam wacana publik. Diaspora Indonesia harus mampu menimba ilmu pengetahuan dan kembali ke Indonesia berkontribusi bagi negeri tanpa kehilangan jati diri keindonesiaan.” tegas Prof. Yudian.

Sebagai narasumber pertama, Prof. Adji Samekto soroti kedudukan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan negara yaitu sebagai dasar negara, filsafat dasar bangsa, pemersatu bangsa, landasan demokrasi politik dan ekonomi Indonesia, serta sumber segala hukum negara. Bagi diaspora Indonesia yang hidup dalam lingkungan sosial yang beragam dalam suku, ras, agama dan ideologi di luar negeri, harus mampu menumbuhkan semangat dan wawasan kebangsaan yang menjadi pedoman nilai dalam pergaulan internasional.

“Saat ini Pancasila menghadapi tantangan, antara lain hilangnya Pancasila dalam wacana publik pasca reformasi, melemahnya pengarusutamaan Pancasila dalam pendidikan, serta berkembangnya paham dan ideologi yang tidak bersumber dari budaya bangsa” tutur Prof. Adji.

Rivalitas, eksklusifitas, dampak pasar global, dan perkembangan teknologi informasi seperti media sosial, menjadi tantangan dalam menyebarluaskan semangat kebangsaan seperti termaktub dalam Pancasila. “Masyarakat terus berkembang dengan nilai-nilai baru. Tantangan kita adalah bagaimana dengan perubahan yang kompleks itu kita tidak meninggalkan nilai dan wawasan kebangsaan. Tapi sebaliknya justru mensinergikannya dengan nilai keindonesiaan dengan mempertimbangkan aspek budayanya” lanjutnya.

Narasumber yang kedua yaitu Dr. Listiyono Santoso, Lektor Kepala Universitas. Airlangga, menyampaikan bahwa “Pancasila merupakan nilai abstrak universal, namun harus menjadi sesuatu yang konkret dan dapat terimplementasi secara obyektif seperti dalam landasan kebijakan politik RI yang mengamalkan lima sila dalam Pancasila dalam satu kesatuan utuh. Juga secara subyektif menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari dengan pembelajaran dan pembiasaan yang sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia.”

Dalam paparannya, ditekankan bahwa Pancasila merupakan produk genuine yang genius dari founding fathers kita yang harus diapresiasi secara luar biasa. “Ulama kita pada masa itu legowo menerima Pancasila sebagai dasar negara dan tidak mereduksi nilai keagamaan mereka. Negara melampaui bangsa, agama, dan kesukuan” jelas Dr. Listiyono.

Terkait peran Diaspora Indonesia, ditekankan bahwa kita dapat mengambil contoh para founding fathers, yang saat menimba ilmu di luar negeri turut memikirkan masalah kebangsaan. “Saat ini diaspora dapat turut membangun citra positif, melakukan alih pengetahuan dan ilmu, membawa masuk investasi, dan menjadi jembatan hubungan Indonesia dengan dunia Internasional.” tutur Dr. Listiyono.

Namun ditegaskan oleh Dr. Listyono bahwa nation state building kita masih belum selesai, masih ada kelompok kecil yang mempermasalahkan Pancasila dan ingin memaksakan kehendaknya di Indonesia. “Dalam konsep negara bangsa Indonesia, kita punya empat warisan yang harus dijaga, yaitu UUD 1945 sebagai dinding, Bhinneka Tunggal Ika sebagai realitas isi, Pancasila sebagai fondasi, yang menopang atap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).”

Pada sesi tanya jawab, beberapa hal yang mengemuka dan menjadi pembahasan antara lain terkait dengan pentingnya mempertimbangkan kembali untuk menghadirkan pelajaran mengenai Pancasila dalam kurikulum pendidikan, peran akademisi dalam memperkokoh pemahaman masyarakat terhadap Pancasila ke depan, adanya ideologi transnasional yang perlu disikapi bersama, dan mengenai pentingnya mengadakan acara serupa di berbagai kesempatan dalam rangka memperkuat pemahaman masyarakat umum terhadap arti penting Pancasila dalam kehidupan bernegara rakyat Indonesia.

(Ril/YL)

Wina, 6 Juni 2021

SELENGKAPNYA

Barometer99- JAKARTA- 31 Mei 2021. Presiden Joko Widodo (Jokowi) berpesan para bupati untuk terus menjaga kesehatan masyarakat sekaligus memulihkan ekonomi di daerah. Hal ini disampaikan Jokowi dalam pesan video di acara syukuran hari jadi ke-21 tahun Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) yang berlangsung sederhana di kantor Sekretariat Apkasi Jakarta, Senin (31/05/2021).

Keterangan Foto : Ketua Umum Apkasi Sutan Riska Tuanku Kerajaan menyerahkan potongan tumpeng kepada Ketua Apeksi Arya Bima Sugiarto dalam acara syukuran HUT Ke-21 Apkasi di Jakarta, Senin (31/05/2021).

Jokowi mengatakan peran 416 bupati yang tergabung dalam Apkasi sangatlah penting dalam situasi di tengah pandemi Covid-19 seperti saat ini. Jokowi menekankan para bupati harus terus bisa menjaga kesehatan masyarakat dan memulihkan perekonomian melalui sinergi dan koordinasi yang baik dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.

"Memasuki usia yang ke-21, Apkasi harus mampu melakukan lompatan-lompatan yang signifikan. Para bupati harus terus melakukan terobosan-terobosan dan inovasi-inovasi dan tidak terjebak rutinitas dan menemukan cara-cara baru birokrasi di daerah, agar dapat memberikan pelayanan yang semakin efektif dan prima kepada masyarakat. Selamat ulang tahun yang ke-21 untuk Apkasi," pesan Presiden Jokowi.

Ketua Umum Apkasi, Sutan Riska Tuanku Kerajaan menyambut baik arahan Presiden dan siap mengimplementasikan bersama-sama dengan anggota Apkasi. Sutan pun menegaskan sengaja di peringatan hari jadinya yang ke-21, tema yang diambil adalah “Daerah Bangkit, Ekonomi Terungkit” sebagai bentuk komitmen Apkasi dalam melawan pandemi Covid-19 dan memulihkan perekonomian nasional.

“Pada momentum ini, semoga Apkasi semakin profesional dalam menjalankan peran dan fungsinya, terutama dalam memberikan pelayanan kepada segenap anggota. Dan juga dapat menjadi mitra startegis bagi Pemerintah Pusat, Propinsi dan kalangan swasta dalam mewujudkan cita-cita meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah,” tambah Bupati Dharmasraya ini.

Turut memberi arahan dalam syukuran hari jadi ke-21 ini, Mendagri Tito Karnavian mengingatkan bahwa filosofi pembentukan Apkasi adalah untuk mendukung dan mengawal pelaksanaan otonomi daerah, dengan memberi kesempatan kepada para kepala daerah agar lebih mampu dan fleksibel dalam menggunakan kewenangannya. “Dengan kewenangan tersebut para bupati diharapkan dapat mengembangkan seluruh potensi yang ada di wilayahnya, sehingga harapannya setiap daerah akan dapat berkembang, lebih sejahtera masyarakatnya dan mandiri,” imbuh Tito.

Foto : Para Pengurus Apkasi dan Apeksi didampingi Penasehat Khusus Apkasi Prof Ryaas Rasyid foto bersama usai pemotongan tumpeng dalam acara syukuran HUT Ke-21 Apkasi di Jakarta, Senin (31/05/2021).

Oleh karena itu, lanjut Tito, keberadaan Apkasi menjadi sangat penting untuk menjembatani aspirasi daeah, memberikan masukan kepada pemerintah pusat, memahami kebijakan-kebijakan pusat kemudian diterjemahkan dan disosialisasikan kepada seluruh anggota Apkasi. Ia berujar, “Para bupati bisa saling belajar di forum Apkasi melalui sharing best practice, belajar dari keberhasilan daerah satu dengan yang lainnya untuk kebaikan di daerah masing-masing.”

Tito juga menambahkan dalam konteks pandemi, peran Apkasi juga sangat diharapkan terutama dalam ikut mengendalikan penyebaran Covid-19 serta memulihkan ekonomi daerah yang secara akumulatif berkontribusi di tingkat nasional. Ia berharap ada 4 indikator yang harusnya menjadi menu sarapan pagi para bupati, yakni; pertama lihat angka terkonfirmasi postifi Covid-19 dan upayakan grafiknya melandai atau menurun, kedua; peningkatan angka kesembuhan dengan treatment yang semakin baik; ketiga angka kematian seminimal mungkin dan yang keempat adalah ketersediaan tempat tidur bagi pasien Covid-19 yang harus di bawah 50%.

Khusus pemulihan ekonomi, Tito berpesan agar terjadi percepatan belanja daerah dan mencari peluang-peluang untuk meningkatkan pendapatan, terutama pendapatan asli daerah, serta sumber lain seperti Badan Usaha Milik Daerah. “Cari peluang misalnya masalah pangan yang masih bisa menjanjikan di tengah situasi pandemi Covid-19 ini, kemudian setor pertanian, perikanan dan sektor pertambangan yang masih bisa survive dan bisa memberikan kompensasi bagi sektor-sektor lain yang tertekan,” paparnya.

Di samping percepatan belanja dan mencari peluang, lanjut Tito, hal lain yang bisa dilakukan para bupati adalah memberikan kemudahan pemberian ijin berusaha bagi para pengusaha atau investor baik dari dalam maupun luar negeri. “Berikan kemudahan ijin, iklim berusaha yang mudah, lebih fleksibel tidak birokratis, tidak panjang rantainya dan dengan regulasi-regulasi yang jelas. Harapannya dengan adanya pemulihan ekonomi di tingkat daerah, otomatis akan memberikan kontribusi yang sangat signifikan untuk pemulihan ekonomi di tingkat nasional,” tambahnya.

Tito juga berpesan agar para bupati memperhatikan betul soal komposisi belanja daerah. “Jangan didominasi penuh dengan belanja operasional yang meliputi gaji pegawai. Perbanyak, perkuat dan perbesar porsi belanja modal, upayakan melalui program-program padat karya sehingga bisa dinikmati oleh masyarakat dan ada uang yang beredar di daerah untuk menstimulasi pelaku usaha swasta lainnya sekaligus meningkatkan daya beli masyarakat. Dengan demikian ekonomi di tiap-tiap daerah dan nasional dapat segera pulih dan dapat segera melompat,” tukas Mendagri.

*Sinergi Apkasi-Apeksi Siap Suarakan Kepentingan Daerah ke Pusat*

Sebelum peringatan ke-21 tahun Apkasi digelar, diawali dengan rapat koordinasi antara Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) dalam rangka membangun sinergi keduanya dalam mencari solusi-solusi atas permasalahan di daerah. Ketua Umum Apkasi Sutan Riska menyampaikan terima kasih dan menyambut baik ajakan Apeksi untuk saling bersinergi. "Saya setuju dengan Kang Bima selaku Ketua Apeksi yang bilang bahwa kalau Apkasi dan Apeksi sudah bersinergi, selesailah urusan kita di daerah masing-masing," ujarnya bersemangat.

Sutan juga mengatakan bahwa isu-isu strategis terkait dengan pelaksanaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), One Single Submission (OSS), Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan masalah-masalah penting lainnya yang dihadapi di daerah akan menjadi rekomendasi bersama Apkasi dan Apeksi untuk disampaikan ke pemerintah pusat, baik melalui kementerian terkait maupun langsung kepada Presiden. "Karena Apkasi dan Apeksi sudah satu suara, maka diharapkan aspirasi kita ini akan didengar oleh pusat," tamba Sutan.

Ketua Apeksi Arya Bima Sugiarto dengan mantab pun menegaskan bahwa sinergi Apkasi-Apeksi ke depan harus lebih ditingkatkan. "Memang kalau kita bersama satu suara, rasanya tidak mungkin tidak didengar. Apeksi saja merepresentasikan 70 juta populasi penduduk di Indonesia dengan sekitar Rp 200 trilun APBD, ditambah Apkasi, sisanya 200 juta penduduk di tanah air ini dengan lebih besar lagi APBD-nya,” tutur Walikota Bogor ini.

Arya Bima melanjutkan bahwa suara daerah ingin didengar itu bukan karena kepentingan kepala daerah saja, tapi ada konstituen dan ada kebaikan di situ. Ia menambahkan, "Seringkali kita sebagai kepala daerah ini ujungnya seolah-olah disudutkan, kurang ini kurang itu, sementara tanggungjawab kita berat dan penghasilan kita terbatas. Namun perlu dipahami bahwa kita tentu saja tidak sedang menolak kebijakan pusat, karena yang namanya UU pemerintahan daerah ini kita khan sami'na wa atho'na, kita ini menjadi bagian dari pemerintah pusat.”

Arya Bima berharap dengan jalur komunikasi Apkasi-Apeksi ini yang sedang dibangun ini menjadi salah satu alternatif dalam kita menyuarakan aspirasi daerah ke pusat. "Kita bisa sepakati bersama untuk meningkatkan intensitas pertemuan baik di Jakarta maupun di beberapa daerah dengan melakukan kegiatan bersama," tambahnya lagi. (*)

SELENGKAPNYA