Barometer99- JAKARTA- 31 Mei 2021. Presiden Joko Widodo (Jokowi) berpesan para bupati untuk terus menjaga kesehatan masyarakat sekaligus memulihkan ekonomi di daerah. Hal ini disampaikan Jokowi dalam pesan video di acara syukuran hari jadi ke-21 tahun Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) yang berlangsung sederhana di kantor Sekretariat Apkasi Jakarta, Senin (31/05/2021).
Keterangan Foto : Ketua Umum Apkasi Sutan Riska Tuanku Kerajaan menyerahkan potongan tumpeng kepada Ketua Apeksi Arya Bima Sugiarto dalam acara syukuran HUT Ke-21 Apkasi di Jakarta, Senin (31/05/2021).
Jokowi mengatakan peran 416 bupati yang tergabung dalam Apkasi sangatlah penting dalam situasi di tengah pandemi Covid-19 seperti saat ini. Jokowi menekankan para bupati harus terus bisa menjaga kesehatan masyarakat dan memulihkan perekonomian melalui sinergi dan koordinasi yang baik dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.
"Memasuki usia yang ke-21, Apkasi harus mampu melakukan lompatan-lompatan yang signifikan. Para bupati harus terus melakukan terobosan-terobosan dan inovasi-inovasi dan tidak terjebak rutinitas dan menemukan cara-cara baru birokrasi di daerah, agar dapat memberikan pelayanan yang semakin efektif dan prima kepada masyarakat. Selamat ulang tahun yang ke-21 untuk Apkasi," pesan Presiden Jokowi.
Ketua Umum Apkasi, Sutan Riska Tuanku Kerajaan menyambut baik arahan Presiden dan siap mengimplementasikan bersama-sama dengan anggota Apkasi. Sutan pun menegaskan sengaja di peringatan hari jadinya yang ke-21, tema yang diambil adalah “Daerah Bangkit, Ekonomi Terungkit” sebagai bentuk komitmen Apkasi dalam melawan pandemi Covid-19 dan memulihkan perekonomian nasional.
“Pada momentum ini, semoga Apkasi semakin profesional dalam menjalankan peran dan fungsinya, terutama dalam memberikan pelayanan kepada segenap anggota. Dan juga dapat menjadi mitra startegis bagi Pemerintah Pusat, Propinsi dan kalangan swasta dalam mewujudkan cita-cita meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah,” tambah Bupati Dharmasraya ini.
Turut memberi arahan dalam syukuran hari jadi ke-21 ini, Mendagri Tito Karnavian mengingatkan bahwa filosofi pembentukan Apkasi adalah untuk mendukung dan mengawal pelaksanaan otonomi daerah, dengan memberi kesempatan kepada para kepala daerah agar lebih mampu dan fleksibel dalam menggunakan kewenangannya. “Dengan kewenangan tersebut para bupati diharapkan dapat mengembangkan seluruh potensi yang ada di wilayahnya, sehingga harapannya setiap daerah akan dapat berkembang, lebih sejahtera masyarakatnya dan mandiri,” imbuh Tito.
Foto : Para Pengurus Apkasi dan Apeksi didampingi Penasehat Khusus Apkasi Prof Ryaas Rasyid foto bersama usai pemotongan tumpeng dalam acara syukuran HUT Ke-21 Apkasi di Jakarta, Senin (31/05/2021).
Oleh karena itu, lanjut Tito, keberadaan Apkasi menjadi sangat penting untuk menjembatani aspirasi daeah, memberikan masukan kepada pemerintah pusat, memahami kebijakan-kebijakan pusat kemudian diterjemahkan dan disosialisasikan kepada seluruh anggota Apkasi. Ia berujar, “Para bupati bisa saling belajar di forum Apkasi melalui sharing best practice, belajar dari keberhasilan daerah satu dengan yang lainnya untuk kebaikan di daerah masing-masing.”
Tito juga menambahkan dalam konteks pandemi, peran Apkasi juga sangat diharapkan terutama dalam ikut mengendalikan penyebaran Covid-19 serta memulihkan ekonomi daerah yang secara akumulatif berkontribusi di tingkat nasional. Ia berharap ada 4 indikator yang harusnya menjadi menu sarapan pagi para bupati, yakni; pertama lihat angka terkonfirmasi postifi Covid-19 dan upayakan grafiknya melandai atau menurun, kedua; peningkatan angka kesembuhan dengan treatment yang semakin baik; ketiga angka kematian seminimal mungkin dan yang keempat adalah ketersediaan tempat tidur bagi pasien Covid-19 yang harus di bawah 50%.
Khusus pemulihan ekonomi, Tito berpesan agar terjadi percepatan belanja daerah dan mencari peluang-peluang untuk meningkatkan pendapatan, terutama pendapatan asli daerah, serta sumber lain seperti Badan Usaha Milik Daerah. “Cari peluang misalnya masalah pangan yang masih bisa menjanjikan di tengah situasi pandemi Covid-19 ini, kemudian setor pertanian, perikanan dan sektor pertambangan yang masih bisa survive dan bisa memberikan kompensasi bagi sektor-sektor lain yang tertekan,” paparnya.
Di samping percepatan belanja dan mencari peluang, lanjut Tito, hal lain yang bisa dilakukan para bupati adalah memberikan kemudahan pemberian ijin berusaha bagi para pengusaha atau investor baik dari dalam maupun luar negeri. “Berikan kemudahan ijin, iklim berusaha yang mudah, lebih fleksibel tidak birokratis, tidak panjang rantainya dan dengan regulasi-regulasi yang jelas. Harapannya dengan adanya pemulihan ekonomi di tingkat daerah, otomatis akan memberikan kontribusi yang sangat signifikan untuk pemulihan ekonomi di tingkat nasional,” tambahnya.
Tito juga berpesan agar para bupati memperhatikan betul soal komposisi belanja daerah. “Jangan didominasi penuh dengan belanja operasional yang meliputi gaji pegawai. Perbanyak, perkuat dan perbesar porsi belanja modal, upayakan melalui program-program padat karya sehingga bisa dinikmati oleh masyarakat dan ada uang yang beredar di daerah untuk menstimulasi pelaku usaha swasta lainnya sekaligus meningkatkan daya beli masyarakat. Dengan demikian ekonomi di tiap-tiap daerah dan nasional dapat segera pulih dan dapat segera melompat,” tukas Mendagri.
*Sinergi Apkasi-Apeksi Siap Suarakan Kepentingan Daerah ke Pusat*
Sebelum peringatan ke-21 tahun Apkasi digelar, diawali dengan rapat koordinasi antara Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) dalam rangka membangun sinergi keduanya dalam mencari solusi-solusi atas permasalahan di daerah. Ketua Umum Apkasi Sutan Riska menyampaikan terima kasih dan menyambut baik ajakan Apeksi untuk saling bersinergi. "Saya setuju dengan Kang Bima selaku Ketua Apeksi yang bilang bahwa kalau Apkasi dan Apeksi sudah bersinergi, selesailah urusan kita di daerah masing-masing," ujarnya bersemangat.
Sutan juga mengatakan bahwa isu-isu strategis terkait dengan pelaksanaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), One Single Submission (OSS), Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan masalah-masalah penting lainnya yang dihadapi di daerah akan menjadi rekomendasi bersama Apkasi dan Apeksi untuk disampaikan ke pemerintah pusat, baik melalui kementerian terkait maupun langsung kepada Presiden. "Karena Apkasi dan Apeksi sudah satu suara, maka diharapkan aspirasi kita ini akan didengar oleh pusat," tamba Sutan.
Ketua Apeksi Arya Bima Sugiarto dengan mantab pun menegaskan bahwa sinergi Apkasi-Apeksi ke depan harus lebih ditingkatkan. "Memang kalau kita bersama satu suara, rasanya tidak mungkin tidak didengar. Apeksi saja merepresentasikan 70 juta populasi penduduk di Indonesia dengan sekitar Rp 200 trilun APBD, ditambah Apkasi, sisanya 200 juta penduduk di tanah air ini dengan lebih besar lagi APBD-nya,” tutur Walikota Bogor ini.
Arya Bima melanjutkan bahwa suara daerah ingin didengar itu bukan karena kepentingan kepala daerah saja, tapi ada konstituen dan ada kebaikan di situ. Ia menambahkan, "Seringkali kita sebagai kepala daerah ini ujungnya seolah-olah disudutkan, kurang ini kurang itu, sementara tanggungjawab kita berat dan penghasilan kita terbatas. Namun perlu dipahami bahwa kita tentu saja tidak sedang menolak kebijakan pusat, karena yang namanya UU pemerintahan daerah ini kita khan sami'na wa atho'na, kita ini menjadi bagian dari pemerintah pusat.”
Arya Bima berharap dengan jalur komunikasi Apkasi-Apeksi ini yang sedang dibangun ini menjadi salah satu alternatif dalam kita menyuarakan aspirasi daerah ke pusat. "Kita bisa sepakati bersama untuk meningkatkan intensitas pertemuan baik di Jakarta maupun di beberapa daerah dengan melakukan kegiatan bersama," tambahnya lagi. (*)
.png "Menu")
