Barometer99- JAKARTA,- Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengingatkan, pandemi Covid-19 yang sudah berlangsung lebih dari satu tahun, tidak hanya membawa masalah kesehatan manusia dan kemanusiaan. Tetapi lebih luas lagi terasa dampaknya dalam dinamika dan stabilitas kehidupan ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya, bahkan dalam bidang pertahanan dan keamanan negara.

"Tidak berlebihan jika kita juga patut mewaspadai potensi bangkitnya paham individualisme, komunisme, intoleransi, separatisme, radikalisme, terorisme, hingga etno nasionalisme di tengah ketidakpastian akibat pandemi Covid-19. Mengingat di tengah kondisi keprihatinan akibat pandemi Covid-19, kohesi sosial dan soliditas kebangsaan justru menjadi titik rawan dan krusial," ujar Bamsoet dalam pidato pembukaan Sidang Tahunan MPR RI, di Jakarta, Senin (16/8/21).

Turut hadir secara fisik antara lain Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua DPD RI La Nyala Mahmud Mattalitti, Ketua BPK Agung Firman Sampurna, Ketua MA Muhammad Syarifuddin, Ketua MK Anwar Usman, dan Ketua KY Mukti Fajar Nur Dewata.

Hadir pula secara virtual antara lain Presiden Republik Indonesia Kelima Megawati Soekarnoputri, Presiden Republik Indonesia Keenam Susilo Bambang Yudhoyono, Wakil Presiden Republik Indonesia Keenam Jenderal TNI Purnawirawan Try Sutrisno,  Wakil Presiden Republik Indonesia Kesembilan Hamzah Haz, Wakil Presiden Republik Indonesia Kesepuluh dan Keduabelas Jusuf Kalla, dan Wakil Presiden Republik Indonesia Kesebelas Boediono.

Mantan Ketua Komisi III DPR RI dan Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan, karena itu dalam upaya memerangi pandemi Covid- 19 serta berbagai dampaknya, tidak hanya cukup berfokus pada meningkatkan ketahanan tubuh melalui vaksinasi Covid-19. Melainkan juga harus dibarengi dengan vaksinasi ideologi untuk meningkatkan ketahanan ideologi masyarakat. Salah satunya melalui Sosialisasi Empat pilar MPR, yang terdiri dari Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara, UUD NRI Tahun 1945 sebagai konstitusi negara, NKRI sebagai bentuk negara, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara kepada seluruh lapisan masyarakat di seluruh wilayah tanah air.

"Melalui vaksinasi ideologi berbagai ancaman dan gangguan yang berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa akan dapat dicegah dan ditangkal. Sehingga badai Covid-19, tidak hanya menjadi tantangan, tetapi menjadi peluang bagi bangsa Indonesia untuk bangkit beradaptasi dengan tuntutan dinamika, situasi dan kondisi yang baru," jelas Bamsoet.

Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menambahkan, sangat tepat jika dalam pelaksanaan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI, juga dilakukan vaksinasi Covid-19. Selain lebih efektif dan efisien, juga lebih mudah mengorganisir warga karena setiap anggota MPR RI sudah memiliki basis massa di daerah pemilihannya masing-masing.

"Pemerintah cukup menyediakan vaksin Covid-19. Tidak perlu repot menanggung biaya operasional pelaksanaan vaksinasi seperti penyediaan jarum suntik maupun honorarium tenaga kesehatan yang bertugas. Setiap anggota MPR RI bisa mengatasinya dengan mengajak berbagai pihak untuk bergotong royong. Dengan demikian vaksinasi bisa lebih cepat dilaksanakan, sehingga Indonesia bisa lebih cepat keluar dari pandemi Covid-19," pungkas Bamsoet. (Red) 

Publikasi: Yon

Barometer99- JAKARTA,- Ketua MPR RI Bambang Soesatyo memaparkan berdasarkan survei MPR masa jabatan 2014-2019, mayoritas publik menyambut positif wacana reformulasi sistem perencanaan pembangunan nasional 'model GBHN'. Dorongan sangat kuat juga datang dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Forum Rektor Indonesia, Himpunan Indonesia untuk Pengembangan Ilmu-Ilmu Sosial (HIPIIS), Organisasi Kemasyarakatan dan Organisasi Keagamaan mulai dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Pengurus Pusat Muhammadiyah, hingga Majelis Tinggi Agama Konghucu.

Gagasan tersebut juga telah direkomendasikan MPR periode 2009-2014. Kemudian ditindaklanjuti MPR periode 2014-2019 dengan memunculkan gagasan melakukan perubahan terbatas terhadap konstitusi, yaitu dengan mengembalikan wewenang MPR untuk menetapkan pedoman pembangunan nasional 'model GBHN', yang dalam Rekomendasi MPR 2014-2019 disebut dengan nomenklatur Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).

"Aspirasi senada juga saya terima pada saat memenuhi undangan berbagai forum akademik yang diselenggarakan di beberapa perguruan tinggi di Jakarta, Bali, Aceh, Riau, dan Surabaya. Alasan yang paling kuat, karena saat ini pelaksanaan pembangunan nasional dianggap tidak berkesinambungan serta tidak memberikan peta arah dan haluan yang berkelanjutan bagi pembangunan nasional," ujar Bamsoet saat mengisi materi Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa Tingkat Menengah (LK II) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, secara virtual dari Jakarta, Selasa (3/8/21).

Turut hadir jajaran civitas akademika Universitas Hasanuddin, antara lain Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni A. Arsunan Arsin, Dekan Fakultas Hukum Farida Patittingi, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kemitraan Fakultas Hukum Muhammad Hasrul, dan Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Taufik Hidayat.

Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan, dalam perspektif hukum administrasi negara, asas pokok penyelenggaraan pemerintahan adalah 'besturen is planen' atau memerintah adalah merencanakan. Menegaskan pentingnya makna sebuah perencanaan dalam penyelenggaraan pemerintahan. 

"Terlebih saat ini kita sudah menapakan kaki pada tahap akhir periode pembangunan jangka panjang nasional 2005-2025. Sudah saatnya kita melakukan kontemplasi dan evaluasi mengenai perencanaan pembangunan nasional kedepan, agar dapat membawa kemanfaatan dan berdampak nyata bagi sebesar besarnya kesejahteraan rakyat," jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menerangkan, bentuk hukum yang ideal bagi PPHN sebagai bintang penunjuk arah pembangunan bangsa, adalah melalui ketetapan MPR. Bukan melalui undang-undang yang masih dapat diajukan judicial review melalui Mahkamah Konstitusi. Juga bukan diatur langsung dalam konstitusi. Karena PPHN adalah produk kebijakan yang berlaku periodik, dan disusun berdasarkan dinamika kehidupan masyarakat, serta bersifat direktif, maka materi PPHN tidak mungkin dirumuskan dalam satu pasal atau satu ayat saja dalam konstitusi.

"Pemilihan Ketetapan MPR sebagai bentuk hukum yang ideal bagi PPHN, mempunyai konsekuensi adanya amandemen terbatas, sekurang-kurangnya berkaitan dengan dua pasal dalam konstitusi. Antara lain penambahan ayat pada pasal 3 yang memberi kewenangan kepada MPR untuk mengubah dan menetapkan PPHN, serta penambahan ayat pada pasal 23 yang mengatur kewenangan DPR untuk menolak RUU APBN yang diajukan oleh presiden apabila tidak sesuai dengan PPHN," jelas Bamsoet.

Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) ini menerangkan, pasal 37 Konstitusi mengatur secara rigid mekanisme usul perubahan konstitusi, yang tidak dapat dilakukan secara serta merta. Melainkan harus terlebih dahulu diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR atau paling sedikit 237 pengusul diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya, serta melalui beberapa tahapan sebagaimana diatur dalam Tata Tertib MPR.

"Dengan demikian, tidak terbuka peluang menyisipkan gagasan amandemen di luar materi PPHN yang sudah diagendakan. Seperti misalnya penambahan masa jabatan presiden dan wakil presiden menjadi tiga periode. Karena MPR RI juga tidak pernah membahas hal tersebut," terang Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menggambarkan, secara substansi, PPHN hanya akan memuat kebijakan strategis yang akan menjadi rujukan atau arahan bagi penyusunan haluan pembangunan oleh pemerintah. Hadirnya PPHN sama sekali tidak akan mengurangi ruang kreativitas bagi presiden untuk menerjemahkannya ke dalam program-program pembangunan, dan justru menjadi payung yang bersifat politis bagi penyusunan haluan pembangunan yang bersifat teknokratis.

"Idealnya, substansi PPHN harus dapat menggambarkan wajah Indonesia 50 tahun bahkan 100 tahun kedepan. Mampu menjawab kebutuhan Indonesia di era milenial yang sangat dipengaruhi revolusi industri 4.0 dan era society 5.0. Mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan serta mampu menggambarkan megatrend dunia yang meliputi kemajuan teknologi, dinamika geopolitik dan geoekonomi global, demografi dunia, perdagangan internasional, keuangan global, persaingan sumber daya alam, dan perubahan iklim, yang semuanya akan berpengaruh pada pembangunan Indonesia," pungkas Bamsoet. (*) 

Publikasi: Yon

Barometer99- JAKARTA,- Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa menghadiri Rapat Koordinasi Nasional PPP, yang digelar secara virtual, Sabtu (31/07/2021).

Ketum memberikan sambutan dengan tema “Penguatan Organisasi Partai dan Kerja Elektoral dalam menghadapi Pemilu 2024 Pada Masa Pandemi Covid-19”.

Rakor ini merupakan agenda rutin PPP yang dihadiri oleh seluruh DPW Se-Indonesia.

Dalam pidatonya, Ketum mengatakan PPP dengan tema merawat persatuan dengan pembangunan, hadir dengan tegas memberikan perhatian kepada kepedulian sosial dan kepedulian sosial ini pasti akan berbeda di setiap daerah.

Ketum yang juga merupakan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional ini meminta seluruh kader PPP untuk terus menyampaikan kepada masyarakat akan pentingnya protokol kesehatan. Selain itu, pentingnya vaksinasi juga harus digencarkan.

Ketum juga mengimbau agar mensosialisasikan pengetahuan tentang Covid-19 dengan bahasa yang lebih sederhana dan mudah di pahami.

Menutup paparannya, Ketum mengajak seluruh pengurus DPW agar memajukan daerahnya masing-masing.

“Kita tidak bisa mengatakan daerah ini menjadi baik jika ada 1 atau 2 orang yang tertinggal,” tutup Ketum Suharso. (Yon)

Sumber: Tim Komunikasi Publik DPP PPP

Barometer99-Masa kerja DPR RI Komisi l pada tahun 2020 di tahun ke dua ini sebanyak tujuh anggota DPR RI Komisi l melakukan kunjungan kerja ke Turki.

Tujuan kedatangan wakil rakyat pusat tersebut untuk menguatkan hubungan keamanan antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Turki maka dalam kunjungannya DPR RI Komisi l sebanyak tuju orang tersebut terkait perkembangan radikalisme dan adanya pengungsi sehingga menjadi permasalahan negara.

Hal tersebut disampaikan anggota DPR RI Komisi l Mohammad Syaiful Bahri Anshori dalam kegiatan seminar bersama Kemkominfo RI dan BAKTI kemarin sore Sabtu (28/11) di salah satu hotel terbesar di kabupaten Lumajang Jawa Timur.

Tugas yang diemban DPR RI Komisi l selama dua hari di Turki merupakan negara Eurasia, yang berada di lintas benua antara Asia dan Eropa mendalami permasalahan itu sebagai bahan kajiannya agar tidak sampai terjadi di Indonesia.

"Deportasi yang dilakukan Turki", menjadi permasalahan keamanan negara tersebut dan hal itu kata alumni UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta di sela kegitan di daerah pemilihannya di kabupaten Lumajang. Pemerintah diharapkan selalu peka situasi perkembangan ancaman keamanan baik dari luar ataupun dari dalam. 

Syaiful Bahri Anshori meminta mintra kerjanya baik Pertahanan, BIN, Komunikasi dan Informatika dan lainnya agar saling melakukan penguatan perlindungan masyarakat dari berbagai bentuk pelemahan pertahanan.

Maka dari itu pihaknya melakukan penguatan perlindungan masyarakat akan pengaruh radikal lewat pendekatan seni budaya agama yang ada ditengah-tengah masyarakat, selain melakukan penguatan pengamalan Pancasila UUD 1945 NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.

(Efendi)

Pengamalan Pancasila sebagai dasar negara republik Indonesia dan UUD 1945 NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari di gugah lewat sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan oleh anggota DPR RI Komisi Vlll fraksi PDI Perjuangan Umar Bashor.

Karena masih pada masa bencana non alam berupa virus Corona (Covid-19) kegiatan yang digelar memperhatikan protokol kesehatan pencegahan penularan virus Corona (Covid-19) bertempat di kantor balai Tawon Songo kecamatan Pasrujambe kabupaten Lumajang Jawa Timur tidak melibatkan banyak peserta.

"4 Pilar Kebangsaan tetap dilakukan tapi tetap patuhi protokol kesehatan dan tidak melibatkan banyak undangan", kata mantan anggota DPRD provinsi Jawa Timur fraksi PDI Perjuangan, Minggu (29/11).

DPR RI Umar Bashor berharap materi yang disampaikan dan buku panduannya tidak hanya jadi oleh-oleh dari pertemuan sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan, namun dijadikan pedoman pengamalan nilai-nilai luhur setiap saat di kehidupan sehari-hari.

"Tutuk umah ojo lali di buka dipelajari (sampai di rumah jangan lupa dibuka dipelajari-red)", pinta mantan Ketua DPC PDI Perjuangan kabupaten Lumajang.

Pria asal kabupaten Lumajang ini yakin masyarakat sudah melakukan namun mereka tanpa sadar apa yang sudah dilakukan setiap hari merupakan pengamalan nilai-nilai luhur Pancasila, contoh ibadah, menghormati orang lain yang beda agama, gotong royong.

"Bapak dan undangan ini saya yakin sudah melaksanakan nilai Pancasila walaupun tanpa disadari", ucap DPR RI dari daerah pemilihan Jawa Timur IV yang meliputi kabupaten Lumajang dan kabupaten Jember.

Umar Bashor menyinggung soal kader pengurus partai PDI Perjuangan tidak hafal dan mengerti dari Pancasila, maka dengan adanya sosialisasi yang juga dibekali buku panduan agar  paham dan mengerti.

(Efendi)

Barometer99-Seruan pilkada damai dilontarkan Andi Ahmad Djaka, salah seorang pengamat, dan pemerhati pembangunan di Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi-Selatan, hari, Minggu, (29/11) petang.

Ajakan dan himbauan pilkada damai dilontarkan Andi Ahmad Djaka melalui season perbincangan ringan dengan wartawan dengan menyikapi semakin menghangatnya situasi dan konstalasi politik lokal  kota penghasil jeruk manis menjelang penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara pilkada serentak, 9 Desember 2020.

Ahmad Djaka berharap pilkada pemilihan bupati dan wakil bupati Selayar serentak dapat berjalan lancar, aman, tertib, dan damai tanpa harus tercederai oleh insident-insident yang berpotensi merusak nilai-nilai persaudaraan, kebersamaan, dan rasa solidaritas masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar.

Nilai-nilai persatuan dan kesatuan diharapkan dapat tetap terjaga dan tidak terpecah belah oleh perbedaan dukungan dan pilihan di bursa pilkada yang tinggal menyisakan waktu selama sebelas hari kedepan.

Lanjut, Ahmad Djaka mengajak seluruh komponen warga masyarakat untuk menjaga stabilitas dan kondusifitas suasana dengan tidak melakukan praktik kampanye hitam (Black Campaing) dan saling hujat menghujat.

Ia berharap warga dan keluarga masyarakat Selayar dapat lebihan bijak dalam bermedia sosial dengan tidak menayangkan postingan provokatif yang berpotensi mengancam stabilitas dan situasi kamtibmas menjelang diselenggarakannya pesta demokrasi, pemilihan bupati dan wakil bupati, 9 Desember 2020 mendatang, pungkasnya mengakhiri perbincangan dengan wartawan. (Andi Fadly Dg. Biritta)

Barometer99- – Jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 9 Desember 2020, Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Tegalpingen, Kecamatan Pengadegan, Kabupaten Purbalingga, Jateng laksanakan Bimbingan Teknis bagi seluruh Anggota KPPS di Aula Balai Desa setempat, Minggu (29/11/2020) siang.

Acara tersebut menyangkut arahan penggunaan aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik (Sirekap) untuk KPPS, dan cakupan bahasan mengenai Standar Operasional Prosedur (SOP) di TPS yang mengalami beberapa pembaruan karena dalam kondisi Pandemi Covid-19.

Ketua PPS Desa Tegalpingen Sigit Waseso mengatakan, selain membahas materi wajib sebagai pembekalan untuk anggota KPPS, pihaknya juga memanfaatkan momen Bimtek sebagai ajang memantapkan kerjasama anggota nantinya.

Karena, menurutnya, meskipun secara keseluruhan anggota berasal dari satu desa, namun masih ada beberapa belum mengenal satu sama lain.

“ ini sekaligus menjadi forum yang tepat untuk saling mengenal lebih dekat satu sama lain, meskipun ada yang sudah mengenal biar lebih akrab, kan makin baik kedepannya “ Ucap Sigit 

Dijelaskan olehnya, peran sentral KPPS dalam menyukseskan Pilkada nanti kurang lebih berasal dari sikap kerjasama kompak antar anggota, sehingga jika salah satu dari mereka kurang saling mengenal akan merepotkan.

Menurut Rasmi, Ketua KPPS 07, pemantapan kerukunan anggota penting kiranya untuk memberikan rasa kekeluargaan satu sama lain untuk mewujudkan jalinan kerjasama yang baik. 

“ Dari banyaknya anggota, pasti ada yang belum kenal lah, jadi ini penting dilakukan oleh PPS selagi Bimtek, sangat bermanfaat pokoknya” Tandasnya

Diketahui, jumlah anggota KPPS Desa Tegalpingen berjumlah 65 orang, dengan pembagian di 9 TPS.

Teknis materi bimtek juga membahas prosedur pemilihan menjelang hari H pilkada. Seperti bahasan mengenai Standar Operasional Prosedur (SOP) di TPS yang mengalami beberapa pembaruan karena dalam kondisi Pandemi Covid-19.

Akhir Kegiatan Bimtek ditutup dengan simulasi soal pencatatan hasil pemilihan untuk setiap kelompok dari 9 TPS yang hadir. (gyh)

Barometer99- Kalimantan Barat,Kabupaten Kuburaya 29/11/2020 Jl.A.Yani,Rapat kerja seluruh pengurus DPW Lembaga Kader Militan Jokowi (Kamijo) Kalbar,dalam menyikapi situasi dan kondisi bangsa saat ini.

Rapat kerja ini dipimpin ketua DPW Kamijo Jono Darsono H.ST,Sekjen,Wakil Ketua,Pembina,Ketua UMKM,Serta hadir juga beberapa pengurus dan ketua-ketua bidang DPW Kamijo,Menurut Jono ketua DPW Kamijo Kalbar kepada awak media rapat kerja ini untuk membahas  Maslah situasi bangsa saat ini yang mana masih dalam situasi menghadapi  wabah virus Covid 19 yang melanda berbagai belah dunia termasuk Indonesia,yang belum berakhir sampe detik ini masih banyak korban yang terkena Covid 19 disebabkan kurangnya mematuhi protokol kesehata yang diserukan oleh pemerintah pusat sampe daerah hingga pelosok-pelosok daerah di seluruh wilayah.

Serta sampe terjadinya banyak penolakan tentang UUD prakerja yang menimbulkan penurunan masa yang melanggar protokol kesehatan sampe terjadi  bentrokan dilapangan hingga melakukan  perusakan-perusakan aset negara (pemerintah) terjadi  beberapa wilayah  dikabupaten,kota di 34 Provinsi se-indonesia yang sangat disayangkan sekali bisa terjadi,apalagi saat wabah Covid 19 meraja rela saat ini.

Maka dari itu Jono mengajak seluruh anggota militan relawan DPW Kamijo Kalbar untuk bersama-sama membantu pemerintah pusat maupun daerah  terutama TNI/POLRI memberikan pengertian-pengertian terhadap masyarakat luas agar mereka bisa menjaga keutuhan bangsa,persatuan dan kesatuan menjunjung tinggi arti dari IDIOLOGI PANCASIAL,Jono mengintruksikan kepada semua pengurus DPW/DPD Serta seluruh relawan militan kamijo agar membantu TNI/POLRI menjaga negara kesatua republik Indonesia yang kita citai ini.

Tambah Jono lagi,rapat kerja yang diadakan ini juga mebahas tentang Progaram kerja DPW Kamijo Kalbar,untuk dibidang pendidikan bagaimana Membanggun mutu pendidikan yang baik disemiua sektor terutama pasum pendukung yang tidak layak didunia pendidikan,terutama sekolah-sekolah sewasta yang dibawah naungan Pompes (pondok pesantren) yang mana banyak pasum pendidikan untuk belajar mengajar yang sangat menyedihkan tidak layak sekalai,bagimana anak-anak didik akan betah dan tenang menimba ilmu jika pasumnya seperti itu tegas Jono,teru kata Jono lagi dibidan pertanian untuk ketahanan pangan banyak kondisi pengairan (irigasi saluran)yang rusak dan dibanggun tidak tepat sasaran Poko mampaatnya jadi semua perlu di perhatikan dan dikontrol,Jagan sampe pemerintah pusat menkucurkan anggaran besar buat daerah malah hanya menguntungkan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab bukan untuk masyarakat yang membutuhkan nya.

Kamijo Kalbar akan membantu pemerintah pusat,maupun daerah untuk mengontrol segala bentuk program kerja bapak presiden serta Mentri-mentri kabinet kerja,Kamijo akan mewujudkan Nawacita presiden,Kamijo akan selalu menjadi corong penyambung masyarakat luas,Kamijo akan selalu mendekatkan diri degan semua instansi pemerintah daerah serata masyarakat luas,Kamijo juga akan selalu membantu tugas alat negara TNI/POLRI Menjaga persatua dan keutuhan NKRI. Negara Tidak Boleh Kalah Meghadapi Perusak NKRI tegas Jono lagi.

Toge/red