Anggota DPR RI Fraksi PKB asal Aceh, H. Ruslan M Daud,SE (HRD), mendorong Pemerintah Pusat serta Pemerintah Daerah, mempersiapkan langkah-langkah konkrit dan strategis dalam mendukung keberlanjutan proses belajar mengajar di pesantren (di Aceh dikenal dengan istilah Dayah) di masa New Normal Covid-19. 

HRD",Kepada Tim Barometer99.com mengatakan, Pemerintah berencana memulai kembali aktifitas masyarakat di dalam kenormalan baru, termasuk di sektor pendidikan. Untuk memulai aktifitas belajar mengajar di Dayah di tengah era New Normal Covid 19, justru akan memberikan tantangan lebih besar terhadap dayah, mengingat tidak semua dayah di Aceh memiliki dukungan fasilitas dan kapasitas untuk melangsungkan pendidikan di tengah Covid-19. 

“Dalam konteks ini lah, kita berharap kepada pemerintah pusat dan daerah untuk memikirkan langkah konkrit,  bagaimana proses belajar mengajar tetap berlangsung. Sebelumnya", para santri perlu dipastikan aman dari ancaman Covid-19. Protokolnya harus diperjelas sehingga tidak ada orangtua yang khawatir, terhadap anaknya yang kembali ke dayah” ujar Ruslan

Menurut HRD, untuk memastikan protokol kesehatan tetap diterapkan secara maksimal di dayah, beberapa bentuk dukungan khusus diperlukan, baik itu sebelum mahupun setelah kembali ke Dayah. Diharapkan" pemerintah dapat memfasilitasi tes massal bagi santri, guru dan tenaga kependidikan. Untuk memastikan semuanya bebas dari Covid-19.

"Dukungan selanjutnya, pemerintah perlu memberikan edukasi dan asistensi untuk memastikan berbagai sarana pendidikan di dayah, mulai dari kamar mandi, tempat wudu, kamar santri, hingga masjid bisa memenuhi protokol kesehatan Covid-19. Di samping itu, tentu saja dibutuhkan fasilitas cuci tangan, masker, disinfektan, dan lain sebagainya. 

Lebih lanjut, Anggota DPR RI yang dipercayakan oleh Ketua Umum DPP PKB Gus Muhaimin Iskandar duduk di Komisi V menekankan tentang kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan di dayah. Ia berharap pemerintah memberikan perhatian khusus bagi guru-guru di dayah seperti pemberian bantuan langsung tunai, mengingat mereka juga terdampak sangat signifikan dari Pandemi Covid-19.

Terkait kebutuhan anggaran untuk mendukung keberlanjutan pendidikan Dayah, terutama di Aceh, HRD menyarankan supaya dapat dimanfaatkan dana yang sudah direalokasikan dan direfocussing dari berbagai pos anggaran.

“Menurut hemat saya, anggaran penanganan Covid-19 yang sudah direposisikan oleh pemerintah Aceh baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dapat dimanfaatkan untuk kepentingan keberlangsungan aktifitas pendidikan di dayah karena penggunaanya masih dalam konteks penanganan Covid-19” tegas HRD. 

Dana Dayah sebesar 205 miliar yang sudah dialihkan supaya dapat dikembalikan ke pos sebelumnya, guna mendukung program pembangunan infrastruktur di dayah. Menurutnya, dengan adanya dana untuk pembangunan infrastruktur seperti ruang kelas baru, maka dapat mengakomodir santri lebih banyak, terlebih sekarang bertepatan dengan tahun ajaran baru.

“Dengan kondisi Aceh yang tingkat terdampak Covid-19 tidak terlalu signifikan, saya rasa Dana Dayah masih bisa dikembalikan ke pos semula. Ini akan menyelamatkan Dayah untuk melanjutkan agenda pembangunannya. Hal ini juga ada relevansinya dengan New Normal Covid-19 yaitu memberikan ruang belajar yang memungkinkan santri untuk menjaga jarak” tambah HRD.