JPRA (Jaringan Pemuda Rakyat Aceh) minta Touring Damai Aceh dibatalkan serta Bupati dan Wali Kota untuk tidak memfasilitasi pengamanan Rute perjalanan IMBI sebagaimana diminta oleh Takwallah (Sekretaris Daerah Aceh melalui surat bernomor 330/11787 tanggal 7 Agustus 2020, kegiatan tersebut melukai hati Kombatan GAM dan rakyat Aceh, Rabu, 12 Agustus 2020.

Ketua JPRA (Jaringan Pemuda Rakyat Aceh) Mursalin S.Sos menyatakan, Touring Hari Damai Aceh yang bekerjasama  dengan IMBI (Ikatan Motor Besar Indonesia) hanya berupa upaya menghabiskan anggaran Aceh untuk hobi beberapa orang, termasuk Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah,

Sebagaimana diketahui", Sekretaris Daerah Aceh mengirimkan surat kepada sepuluh Bupati dan Walikota  terkait pelaksanaan kegiatan “Tour Hari Damai Aceh”, yang bekerjasama dengan IMBI (Ikatan Motor Besar Indonesia) yang akan dilaksanakan pada 12-14 Agustus 2020. Dalam surat bernomor 330/11787 tanggal 7 Agustus 2020 itu, Taqwallah meminta para bupati dan walikota untuk memfasilitasi pengamanan sepanjang rute perjalanan touring sehingga tidak mengganggu arus lalu lintas, Mursalin menjelaskan

"Touring merupakan Eventnya", Orang-orang kaya, perlu diketahui kegiatan tersebut sangat melukai hati para korban konflik serta kombatan GAM (Gerakan Aceh Merdeka)  yang sampai saat ini masih berjuang agar poin-poin MoU Helsinki bisa terlaksana sepenuhnya di Aceh, Ujarnya

 

Dikatakan Mursalin", Acara yang menghabiskan anggaran sebasar Rp. 300 juta lebih itu tidak mempunyai agenda yang jelas. Kegiatan Touring yang sedang Viral serta beredar di media sosial tersebut hanya diisi dengan bawa motor, berhenti isi minyak, makan, istirahat dan foto-foto saja,

"JPRA meminta kepada Plt. Gubernur sebagai pemimpin tertinggi selain penasehat IMBI Aceh, Sekda Aceh Taqwallah, dan Ketua BRA Fakhrurazi supaya membatalkan agenda Touring tersebut, Ungkap Mursalin

Seharusnya, Plt Gubernur Aceh lebih fokus untuk mengadvokasi poin-poin MoU Helsinki yang sampai hari ini belum terlaksana, dikarenakan Ianya menjadi salah satu modal untuk terus menjaga perdamaian di Aceh, Tambahnya

JPRA juga meminta kepada para Bupati dan Walikota untuk tidak memfasilitasi pengamanan seperti yang dimintakan oleh Sekda Aceh. Jikapun difasilitasi", kata Mursalin, Sama saja mereka ikut melukai hati rakyat Aceh. 

“Apalagi dengan kondisi sekarang sedang mewabah Pandemi Disearse Covid 19. Plt Gubernur, Sekda dan Ketua BRA malah sibuk membuat kegiatan yang tidak berguna,” Ketua JPRA menuturkan.

Laporan : Juwaini Husen

Editor     : Korwil Aceh