Proyek pengaspalan jalan Keude  Kuala Simpang Ulim kabupaten Aceh Timur yang sedang  dikerjakan diduga proyek siluman, dalam pelaksanaan nya tidak dipasangi Plang proyek, diduga pihak rekanan telah melanggar Undang-undang nomor 14 tahun 2008, tentang keterbukaan informasi publik.

Pihak rekanan bukan hanya telah melanggar undang-undang tentang keterbukaan informasi publik, dimana masyarakat berhak mendapatkan akses informasi setiap kegiatan yang dikerjakan dengan menggunakan uang milik negara, Kemudian diduga kuat dalam pelaksanaan dikerjakan tak sesuai spek.

Demikian disampaikan Ketua Lembaga Anti Korupsi Indonesia( LAKI) Saiful Anwar kepada media ini Jumat 21 Agustus 2020

Saiful Anwar mengungkapkan bahwa berdasarkan temuan dilpangan " rekanan pelaksana proyek pengaspalan jalan Keude Simpang -kuala Simpang Ulim telah melanggar aturan keterbukaan informasi publik dan juga kuat dugaan material bes yang digunakan tak sesuai speksifikasi.

Material Bes Cos yang digunakan tak memenuhi standar kualitas yang ditetapkan Kementrian PUPR, material Bes Cos bercampur tanah, menurut amatan campuran tanah capai 30 persen, beber Saiful Anwar.

Lanjut Saiful Anwar, " Kita juga pertanyakan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Teknis Kegiatan (PPTK) dan Konsultan pengawas yang bertanggung jawab langsung dalam proses realisasi pekerjaan dilapangan.

Apakah mereka tutup mata, atau tidak pernah turun kelapangan, hanya menerima laporan dimeja, atau ada kongkalikong antara rekanan dengan PPTK dan Konsultan,  tanya Saiful Anwar.

Penggunaan  material yang tidak sesuai spek adanya indikasi secara berencana untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar, tandas Saiful.

Sampai berita ini ditayangkan media ini belum berhasil mendapatkan konfirmasi dengan pihak PPTK Aceh Timur.

Laporan : T. Syaiful

Editor     : Korwil Aceh