Perancang peraturan perundang-undangan Kantor Wilayah Kemenkumham Aceh siap memberikan kontribusi terbaik dalam pembentukan produk hukum daerah di Provinsi Aceh.

Hal ini ditunjukkan saat Tim Fasilitasi Pengharmonisasian Rancangan Qanun Kantor Wilayah Kemenkumham Aceh melaksanakan paparan hasil harmonisasi terhadap Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Tenggara tentang Pemilihan Penghulu Secara Serentak, Jumat, lalu.

Berlangsung di Aula Sekda Aceh Tenggara, Kakanwil Kemenkumham Aceh yang diwakili oleh Kepala Bidang Hukum, Bukhari, mengatakan bahwa tenaga perancang peraturan perundang-undangan Kanwil Kemenkumham Aceh yang saat ini berjumlah 20 orang bersedia untuk membantu pihak pemerintah kabupaten Aceh Tenggara dalam pembentukan produk hukum daerah.

Oleh karena itu Ia mengatakan bahwa perancang peraturan perundang-undangan tidak hanya dilibatkan pada tahap pengharmonisasian saja, namun akan dilibatkan pada setiap tahapan pembentukan peraturan perundangan-undangan.

"Proses ini akan kita dampingi hingga perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan/penetapan, dan pengundangan", jelasnya.

Hadir dalam kegiatan ini, Asisten III Sekdakab Aceh Tenggara, Drs. Sudirman, MPd, seluruh jajaran Bagian Hukum Pemkab Aceh Tenggara, Sekretariat DPRK Aceh Tenggara, dan Tim Perancang Perundang-undangan Kemenkumham Aceh.

Saat membuka kegiatan, Sudriman mengungkapkan, Rancangan Qanun ini merupakan salah satu rancangan qanun prioritas Tahun 2021. Sehingga dirinya berharap dengan hadirnya Kemenkumham Aceh dapat membantu agar terwujudnya produk hukum yang berkualitas di Aceh Tenggara.

"Qanun Pemilihan Penghulu ini merupakan salah satu qanun prioritas", ungkapnya.

Kemudian, Sudirman berharap agar kerjasama dengan Kantor Wilayah Kemenkumham Aceh dapat terus berjalan dan terus terjalin dengan baik. Besar harapan agar kerjasama ini nantinya berdampak baik dalam upaya menghasilkan produk hukum daerah yang berkualitas.(*)

Editor : JBI