Barometer99 - Berita Terkini Indonesia: Aksi

Tampilkan postingan dengan label Aksi. Tampilkan semua postingan

Batu Bara (Barometer99.com) -- Ratusan Massa dari berbagai elemen yang tergabung dalam Buruh, Mahasiswa dan Masyarakat Batubara (BUMARA) melakukan aksi unjuk rasa damai didepan PT Inalum dan Kantor Dinas Tenaga Kerja Batubara, rabu (8/7/2020)

Massa aksi yang mayoritas mantan pekerja PT Inalum tersebut menuntut agar perusahaan penyedia Outsourcing yang berada di tubuh PT Inalum agar memperi penjelasan kenapa mereka di PHK secara sepihak dan memenuhi hak-hak buruh.

"kami meminta agar perusahaan penyedia tenaga kerja yang berada di tubuh PT Inalum menjelaskan kenapa kami di PHK secara sepihak, dan pesangom kami juga tidak diberikan." ujar M Yusri dalam orasinya.

Massa Buruh juga menuntut agar PT Inalum sebagai User perusahaan penyedia tenaga kerja memberi sanksi kepada perusahaan penyedia Jasa Outsourcing yang mendiskriminasi buruh.

"kami meminta agar PT Inalum menghapuskan Outsourcing, karena hampir semua perusahaan Outsourcing di tubuh PT Inalum telah mendiskriminasi bahkan sampai mengkriminalisasi kawan-kawan buruh yang mencoba menyuarakan hak-haknya." tambah Yusri.

Untuk diketahui bahwa saat ini PT Inalum memiliki puluhan perusahaan Outsourcing didalamnya sebagai penyedia tenaga kerja Untuk PT Inalum, diantaranya adalah PT DMK yang merupakan anak perusahaan dari KOKALUM, PT Pribumi Jaya Bertuah, PT Sinar Agung Sejahtera (SAS) Mandiri, PT Akta Mandiri, PT Gobel Darma Sarana Karya (GDSK), PT Auto Padu, hingga KOKALUM yang notabene Koperasi menyediakan tenaga kerja untuk PT Inalum.

Setelah lama berorasi pihak Inalum menerima delegasi dari massa BUMARA, dalam perdebatan yang cukup alot tersebut pihak Inalum melalui Sekretaris Perusahaan, Mahyarudin Ende Akhirnya menandatangani fakta integritas yang pada kesimpulannya Pihak PT Inalum akan memfasilitasi perundingan antara BUMARA dengan Perusahaan penyedia jasa Outsourcing.

Tak sampai di situ, Seteleh delegasi Inalum menerima Aspirasi massa. Massa BUMARA melanjutkan orasi di depan kantor Disnaker Batubara.

Massa menuntut pihak Disnaker untuk mengawasi pelaksanaan UU Ketenagakerjaan, Menginventalisir segala kebdan tidak bermain mata dengan pengusaha dan perusahaan nakal.

Dihadapan para buruh, Kadisnaker Batubara Erinaldo, tak mampu berkata-kata melihat kerumunan massa Buruh yang riuh dan berapi api berorasi.

Salah seorang Orator, Arwan, mengatakan bahwa Kadisnaker Batubar, Ereinaldo, layak dievaluasi dari jabatannya dikarenakan tidak memiliki itikat baik dalam menghadapi permasalahan ketenagakerjaan.

"Kami meminta Bupati Batubara, Ir Zahir M.Ap agar mengevaluasi Jabatan Kadisnaker Batubara karenakan tidak memiliki itikat baik dalam menghadapi permasalahan ketenagakerjaan". Pungkas Arwan. (Rahmat Hidayat)

SELENGKAPNYA

Medan (Barometer99) -- Rombongan Petani Dari Desa Simalingkar A Dan Desa Sei Mencirim Kabupaten Deliserdang yang menggelar aksi dengan berjalan kaki demi menuju Istana Negara, Jakarta. Sekarang para rombongan petani sudah tiba di kota rantau perapat, Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara.

Perjalanan hari ini masuk pada hari ke 11 petani Simalingkar dan Petani Sei Mencirim berjalan kaki demi untuk menuju Istana Negara Jakarta, untuk terus berlanjut melakukan jalan kaki lah yg harus mereka tempuh sudah kurang lebih 320 KM hingga dengan hari ini, Namun semangat mereka terus berlipat ganda.

Para rombongan Petani meski terkadang dalam keadaan suka, dan duka, rintangan dan bantuan silih berganti. Namun, semua petani tetap tegar demi masa depan anak, dan cucu untuk menuju masa depan yg lebih baik, dan semua rombongan petani nya pada sepakat. Ucap "Ketua Koordinator Aksi"

Ucap Ketua Koordinator "Kita harus sampai di Istana Negara Jakarta, Tepat di Tanggal 17 Agustus 2020 itu adalah hari Kemerdekaan Negara Republik Indonesia buat seluruh petani yg tertindas dan bebas dari penjajahan PTPN yg merupakan jelmaan bekas penjajahan dari Belanda. Ucap salah satu petani.

Para Petani Peserta Aksi yang meminta kepada Presiden Republik Indonesia, Ir. H. Joko Widodo Harus memberikan legalitas surat tanah yang mereka miliki, agar petani punya kepastian hukum dan para petani tidak selalu tergusur berjumlah sebanyak 170 Orang petani. Ucap Ketua Koordinator, Kepada Awak Media.

(Netty/Wahidin Wilis)

SELENGKAPNYA