Jakarta - Beredar video aksi unjuk rasa yang berujung kerusuhan dengan menarasikan bahwa demonstrasi tersebut dilaksanakan pada hari ini 24 Juli 2021.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Raden Prabowo Argo Yuwono, S.I.K., M.Si., memastikan bahwa video yang menyatakan bahwa kerusuhan demo tersebut pada hari ini adalah hoaks atau informasi palsu. 

"Itu video hoaks. Faktanya adalah demonstrasi itu merupakan peristiwa lama saat demonstrasi tolak omnibus law ciptaker di Jakarta pada 8 Oktober 2020," kata Argo kepada wartawan, Jakarta, Sabtu (24/7/2021).

Argo mengimbau kepada masyarakat untuk tidak mudah percaya dengan informasi palsu yang dibuat oleh oknum tak bertanggung jawab. 

"Masyarakat jangan mudah termakan hoaks. Saring before sharing," ujar Argo. 

Menurut Argo, sampai dengan saat ini, situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (sitkamtibmas) berjalan aman, damai dan kondusif. Tidak ada demonstrasi yang berjalan pada hari ini.

"Situasi aman dan kondusif. Tidak ada gangguan yang berarti," tutup Argo. (Hen)

Barometer99.com, Surabaya-Jatim - Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Raden Prabowo Argo Yuwono, S.I.K., M.Si., Jumat (11/6/2021) pagi, menyampaikan bahwa saat ini Polri fokus terhadap praktek pemberantasan premanisme di Masyarakat. 

"Jadi kemarin bapak Presiden sempat ada di Tanjung Priok kemudian sempat mengadakan dialog disana, dan ternyata ada kerasahan yang disampaikan oleh supir kontainer," kata Irjen Pol Argo Yuwono, saat berada di Polda Jatim, Jumat (11/6/2021) pagi.

Keluhan para sopir kontainer tersebut adalah soal pungutan liar. Lalu kata Irjen Pol Argo, Presiden langsung menghubungi Kapolri untuk menanggapi keluhan tersebut. 

"Asops Kapolri Akhirnya memberikan instruksi, memberikan arahan kepada seluruh jajaran di seluruh Indonesia  untuk melakukan operasi terhadap  premanisme," jelasnya.

Irjen Pol Argo menyampaikan bahwa pihaknya melalui Polda Metro Jaya telah mengamankan 49 orang yang diduga melakukan pemerasan dan pungli di wilayah Tanjung Priok.

"Modus yang dilakukan para preman tersebut adalah meminta uang tip kepada  sopir sebesar Rp. 10 ribu hingga Rp. 20 ribu," tambahnya.

"Ini menjadi Tugas pokok Polri, kita juga sudah mengirimkan surat ke Polda-Polda, Polda Jawa Timur juga nanti akan terima suratnya langsung bertindak," terangnya. 

Ia berpesan agar Polisi bisa menindak tegas praktek premanisme, hal ini supaya praktek premanisme tak berkembang begitu saja. Polda-Polda di seluruh daerah diharapakan bisa berperan memberantas Premanisme, karena tidak menutup kemungkinan hampir di seluruh daerah di Indonesia juga ada praktek premanisme. 

"Tidak hanya Pelabuhan saja tapi di tempat lain yang memang terjadi pemerasan ataupun pungli seperti itu akan kita lakukan penindakan," tandas Irjen Pol Argo. 

Kata Kepala Divisi Humas Polri itu, pihaknya juga akan melakukan tindakan Preventif dengan menggandeng Babinsa dan Bhabinkamtibmas. Serta pula menggerakkan Polres dan Polsek untuk  memberikan edukasi, namun jika edukasi tak bisa dilakukan maka tetap akan ada penindakan kepada orang yang melakukan praktek premanisme. (Hen)