Jakarta - Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti meminta pemerintah mengurangi atau menunda anggaran untuk infrastruktur. LaNyalla menilai, anggaran tersebut untuk sementara bisa dialihkan ke penanganan Covid-19.

Menurutnya, anggaran untuk infrastruktur bukannya tidak penting. Hanya saja, pemerintah harus fokus memulihkan berbagai sektor yang terdampak Covid-19, seperti kesehatan dan perekonomian.

"Untuk saat ini, yang sangat diperlukan adalah pemulihan diberbagai sektor, seperti kesehatan dan ekonomi, perlindungan sosial, UMKM, ataupun insentif usaha," kata LaNyalla, Rabu (18/8/2021).

Dijelaskannya, saat ini perekonomian mikro lebih memerlukan konsentrasi baik secara kebijakan maupun secara anggaran. Karena kontraksi ekonomi semakin dalam. 

"Harus segera dilakukan percepatan melalui berbagai kebijakan untuk menghindari resesi atau depresi ekonomi. Dengan menunda sementara waktu pembangunan infrastruktur, besaran anggaran yang sudah ditetapkan bisa dialihkan untuk sektor-sektor skala prioritas," imbuhnya.

LaNyalla berharap pemerintah fokus pada salah satu sasaran dalam menanggulangi wabah Covid-19, dengan pemenuhan fasilitas kesehatan, obat-obatan dan vaksinasi. 

Jika pengendalian wabah teratasi, langkah selanjutnya adalah pemulihan ekonomi pada sektor-sektor vital dan mikro agar bergerak perlahan.

LaNyalla juga menyadari bahwa tidak bisa 100 persen anggaran infrastruktur dialihkan sepenuhnya untuk program PEN. Hal itu akan berdampak pada progres proyek strategis nasional.

"Semuanya memerlukan anggaran yang cukup. Saya kira infrastruktur yang tidak terlalu prioritas bisa dipotong anggarannya untuk kepentingan pandemi," tutur Mantan Ketua Umum PSSI itu.

Berdasarkan keterangan Kementerian Keuangan untuk tahun 2021 pemerintah mengalokasikan anggaran untuk pembangunan infrastruktur sebesar Rp 417,8 triliun.

Sementara itu dalam pidato APBN Tahun 2022 Beserta Nota Keuangan di Rapat Paripurna DPR, Presiden Joko Widodo mengatakan rencana anggaran pembangunan infrastruktur sebesar Rp 384,8 triliun. (Hen)

Barometer99.com, Jakarta - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menyorot potensi terjadinya lonjakan angka penggangguran bila Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM Darurat) diperpanjang. Menurutnya, pemerintah harus mengantisipasi kemungkinan tersebut.

PPKM Darurat awalnya dilaksanakan di Jawa-Bali, 3-20 Juli 2021. Namun, pemerintah menerapkan kebijakan yang sama terhadap 15 daerah lain, di luar Jawa dan Bali. 

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, mengungkap pemerintah akan memperpanjang PPKM Darurat. Namun, pemerintah masih akan melakukan berbagai evaluasi sebelum membuat keputusan.

“PPKM Darurat membut sejumlah pekerjaan dan usaha semakin terpuruk. Ini harus menjadi perhatian pemerintah karena potensi peningkatan pengangguran sangat mungkin terjadi. Potensi ini harus diantisipasi dengan baik, agar tidak terjadi dampak susulan yang akan merugikan negara,” tutur LaNyalla, Senin (19/7/2021).

Senator asal Jawa Timur ini mengatakan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) periode Agustus 2020, jumlah angka pengangguran meningkat 2,67 juta orang. Sehingga, jumlah angkatan kerja di Indonesia yang menganggur sejak awal pandemi menjadi sebesar 9,77 juta orang. 

LaNyalla memperkirakan angka tersebut sudah mengalami peningkatan.

“Data BPS tersebut merupakan data sebelum terjadinya lonjakan dahsyat kasus Corona yang membuat pemerintah memutuskan menerapkan PPKM Darurat. Salah satu persoalan yang akan dihadapi akibat PPKM Darurat saya perkirakan adalah persoalan peningkatan pengangguran,” ucapnya.

LaNyalla mengaku memahami keputusan pemerintah menerapkan PPKM Darurat. Terlebih jumlah kasus harian Covid-19 menembus angka 50 ribu. Namun, kebijakan tersebut berdampak terhadap perekonomian masyarakat.

“Contohnya adalah bagaimana penutupan mal membuat banyak pekerja di sektor tersebut menjadi kehilangan pekerjaan. Sebab di luar swalayan dan toko kesehatan, semua toko dan tempat usaha harus tutup. Rumah makan pun juga tidak boleh menerapkan dine in, dan hanya boleh take away,” tutur LaNyalla.

Pemecatan karyawan sendiri telah terjadi di Sumatera Utara. Sebanyak 7.000 karyawan mal terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Di Jawa Timur, Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) menyampaikan jika ratusan ribu karyawan/pekerja mal harus dirumahkan.

Dampak tersebut turut dirasakan karyawan bioskop dan pekerja di bidang ekonomi pariwisata ekonomi kreatif. Gabungan Pengelola Bioskop Seluruh Indonesia (GPBSI) memaparkan, sekitar 10.175 orang karyawan terdampak kebijakan penutupan bioskop. Pengusaha yang tergabung dalam Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) juga telah meminta atensi dari pemerintah sebab karyawan hotel dan restoran sangat terdampak PPKM Darurat.

“Banyak juga teman-teman dari kalangan buruh yang terpaksa dirumahkan imbas PPKM Darurat, apalagi kalau diperpanjang masa pemberlakuannya, akan lebih banyak buruh yang kehilangan pekerjaan, khususnya buruh di sektor non esensial dan kritikal,” terang LaNyalla.

Mantan Ketua Umum PSSI ini berpesan kepada pemerintah untuk segera melakukan evaluasi terkait pelaksanaan PPKM Darurat. 

“DPD RI akan memberi dukungan apapun keputusannya, apakah PPKM Darurat diperpanjang atau tidak. Karena kami yakin keputusan pemerintah sudah melalui pertimbangan dan kajian yang matang. Tapi saya berpesan agar keputusan yang diambil nanti harus bisa dikomunikasikan secara baik supaya tidak menimbulkan kontroversi,” tutupnya. (Hen)

Barometer99.com, Jakarta - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, merayakan Hari Raya Idul Adha 1442 H dengan menyerahkan hewan kurban, berupa 2 ekor sapi jenis limosin, ke panitia kurban Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa (20/7/2021). LaNyalla tak lupa menyampaikan Selamat Hari Raya Idul Adha 2021 kepada umat muslim di seluruh Nusantara. 

Selain LaNyalla, penyerahan hewan kurban juga dilakukan Sekjen DPD RI, Rahman Hadi, yang menyerahkan 1 ekor sapi dan 1 kambing. Penyerahan hewan kurban juga dihadiri Senator asal Aceh, Fachrul Razi. Sementara Deputi Bidang Administrasi, Lalu Niqman Zahir, menjadi pihak penerima mewakili panitia kurban DPD.

Menurut LaNyalla, kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian yang diharapkan bisa meringankan beban masyarakat di tengah pandemi.

Untuk itu, Senator asal Jawa Timur tersebut berharap daging kurban didistribusikan untuk karyawan lingkungan DPD yang membutuhkan, seperti tukang kebun, petugas kebersihan, Pamdal dan lain-lain. Selain itu distribusi daging juga akan menyasar masyarakat luar melalui tim dari DPD RI.

Menurut LaNyalla, semangat berkurban pada Hari Raya Idul Adha tidak hanya berupa kambing atau sapi. Berkurban bisa dilakukan dalam bentuk lain. Apalagi di tengah kondisi pandemi yang membuat semua masyarakat terdampak.

“Berkurban kambing atau sapi memang syaratnya seperti itu. Tetapi lebih mendalam lagi sebenarnya makna berkurban adalah semangat membantu sesama, apalagi bagi mereka yang membutuhkan,” ujar LaNyalla.

Diterangkannya, kurban bisa berupa apa saja sesuai dengan kemampuan seseorang dan kebutuhan masyarakat. 

Dalam kondisi sekarang, mantan Ketua Umum PSSI itu mengajak untuk mengorbankan ego pribadi demi kepentingan bersama dalam menghadapi laju penularan virus.

“Bagi yang belum mampu berkurban hewan, saya kira cukup berkurban dengan mematuhi protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Artinya ketaatan kita pada prokes merupakan wujud pengorbanan yang besar bagi keselamatan diri dan orang lain,” lanjutnya 

Oleh karena itu, LaNyalla mengajak masyarakat untuk selalu menerapkan 5M yakni memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas, tidak keluar rumah apabila tidak perlu, kemudian mengikuti vaksinasi.

Mantan Ketua Umum PSSI itu mengatakan, pandemi menjadi ujian akan solidaritas dan kepekaan sosial masyarakat. Dia berharap meski kondisi sangat berat, masyarakat terus berikhtiar dan tetap kedepankan rasa saling peduli dan tolong menolong.

“Hanya kebersamaan yang bisa menjadi alat bagi Indonesia keluar dari wabah. Mari di momen Idul Adha ini kita niatkan lagi untuk selalu berkurban bagi keselamatan diri, lingkungan dan negara. Semoga bangsa Indonesia selalu dilindungi dan diberi rahmat,” turutnya.(Hen)

Barometer99.com, Jakarta - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, meminta tempat makan, perkantoran, hingga kafe mematuhi aturan terbaru Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Skala Mikro. Khususnya, di Wilayah DKI Jakarta yang mengalami lonjakan kasus Covid-19.

LaNyalla menyampaikan hal tersebut menyusul ditemukannya sebuah kafe di Kebon Kelapa, Gambir, Jakarta Pusat (Jakpus), yang buka sampai tengah malam. Kafe itu mencoba mengelabui aparat dengan mematikan lampu dan mengunci gerbang.

Namun, saat petugas gabungan berhasil membuka gembok pagar, di dalam kafe terdapat lebih dari 100 orang yang kedapatan melanggar protokol kesehatan.

“Kami sangat menyayangkan masih adanya tempat hiburan yang melanggar aturan PPKM Skala Mikro, di saat kasus Covid-19 sedang sangat tinggi. Oleh karenanya kami mengimbau tempat usaha mematuhi aturan yang ada,” tutur LaNyalla, Senin (21/6/2021).

Senator asal Jawa Timur itu menyadari para pelaku usaha memang membutuhkan kreativitas dan inovasi agar usahanya tetap bertahan di tengah pandemi. Namun LaNyalla mengingatkan, agar kreativitas dan inovasi tersebut tidak menyalahi aturan.

“Tetap ikuti aturan yang dibuat oleh pemerintah, karena aturan tersebut demi kebaikan kita bersama. Saya meminta kesadaran semua pihak untuk saling membantu supaya kita bisa segera terbebas dari Corona,” tuturnya.

Akibat lonjakan kasus yang tinggi, Pemprov DKI Jakarta mengetatkan kembali PPKM Skala Mikro. Aturan yang diperketat itu terkait jam operasional tempat usaha, kegiatan belajar mengajar hingga kapasitas kantor. Hal itu tertuang dalam Kepgub No. 759 Tahun 2021. 

Pengetatan juga dilakukan di sejumlah sektor. Seperti transportasi, tempat ibadah, termasuk car free day (CFD) yang ditiadakan.

“Satpol PP maupun pihak kepolisian harus menindak tegas tempat-tempat yang melanggar aturan PPKM Skala Mikro. Pemberian sanksi tegas memang dibutuhkan, agar kasus Corona tidak semakin tinggi. Ini juga berlaku di daerah lain, bukan hanya di Jakarta saja,” sebutnya.

Pengetatan PPKM Skala Mikro dilakukan karena terjadi lonjakan kasus Covid, yang cukup signifikan. Bahkan pada pertengahan Juni ini, terjadi peningkatan kasus Corona hingga 302% dalam 10 hari.

Di dua hari terakhir, DKI Jakarta mencetak rekor penambahan kasus tertinggi sejak pandemi Corona. Pada Jumat (18/6/2021), ada tambahan 4.737 kasus Corona di DKO Jakarta. Sehari berikutnya, tambahan kasus Covid di DKI Jakarta sebanyak 4.895 kasus. Bed occupancy ratio (BOR) di Wisma Atlet juga mengalami kenaikan.

Total penambahan kasus Corona pada Sabtu (19/6/2021) di seluruh Indonesia sebanyak 12.906. Sementara itu Total kasus Corona yang ditemukan di Indonesia sejak Maret 2020 hingga hari ini  hampir mencapai 2 juta kasus, tepatnya sebanyak 1.976.172 kasus.

“Situasi Covid-19 saat ini membuat Jakarta sedang tidak baik-baik saja. Beberapa daerah lainnya juga mengalami penambahan kasus Corona yang tinggi. Sekali lagi saya menyerukan kepada masyarakat, patuhi protokol kesehatan, dan aturan yang ada di daerahnya masing-masing,” tegas LaNyalla. (Hen)

Barometer99.com, Jakarta - Seorang wartawan media lokal di Sumatera Utara, Marsalem Harahap, tewas diduga akibat ditembak orang tak dikenal (OTK). Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti,  meminta kepolisian segera mengusut tuntas kasus ini.

Marsalem Harahap ditemukan bersimbah darah di dalam mobil yang berjarak 300 meter dari kediamannya, Sabtu (19/6/2021) dini hari. Pemimpin redaksi media lokal tersebut mengalami luka tembak di bagian paha dan dinyatakan meninggal dunia setelah dibawa ke rumah sakit.

“Saya mengecam kejadian kekerasan kepada jurnalis di Sumatera Utara. Secara pribadi, saya juga menyampaikan duka cita yang mendalam atas meninggalnya rekan wartawan, Saudara Marsalem Harahap, dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan,” tutur LaNyalla.

Senator asal Jawa Timur itu meminta Polri mengusut tuntas kasus ini. Sebab, penembakan ini adalah bentuk ancaman terhadap profesi wartawan.

“Polisi harus segera mengusut dan menangkap pelaku penembakan. Kejadian ini tidak bisa dibiarkan karena merupakan ancaman bagi kegiatan jurnalistik,” tegasnya.

Menurut LaNyalla, sangat penting untuk  mengungkap siapa dalang, pelaku serta motif yang melatarbelakangi kasus ini.

“Apakah ini terkait profesional pekerjaan atau persoalan pribadi, atau ada karena hal lain, ini harus segera diungkap. Kami yakin polisi akan cepat bekerja, apalagi banyak pihak yang menyoroti kejadian ini,” ucap LaNyalla. 

Anggota Dewan Penasihat PWI Jatim tersebut mengatakan, bukan baru kali ini kekerasan dialami oleh wartawan. LaNyalla pun mendorong peningkatan perlindungan kepada jurnalis.

“Kasus kekerasan kepada wartawan sudah sering terjadi. Baik itu ancaman, pemukulan, bahkan hingga pembunuhan. Padahal UU No 40 Tahun 1999 menjamin perlindungan terhadap pers. Jadi perlindungan terhadap teman-teman wartawan mutlak dilakukan,” kata mantan Ketua Umum PSSI tersebut.

LaNyalla mengingatkan kepada seluruh jurnalis yang ada di Indonesia untuk berhati-hati dalam bertugas. Sebab wartawan merupakan salah satu profesi dengan risiko kerja yang tinggi.

“Mencari dan mendapatkan informasi untuk bisa dibagikan kepada masyarakat memang penting, dan itu merupakan tugas yang mulia. Tapi saya berharap agar wartawan lebih menomorsatukan keselamatan jiwa,” tutup LaNyalla. (Hen)

Barometer99.com, Jakarta - Keberhasilan Polri menggagalkan 19.219 kasus peredaran narkoba pada rentang waktu Januari-Juni 2021, mendapat apresiasi Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Menurutnya, komitmen pemberantasan narkoba oleh Polri harus terus didukung.

Menurut LaNyalla, banyaknya kasus yang ditemukan Polri menunjukkan Indonesia masih menjadi konsumen besar peredaran narkotika.

“Perang melawan narkoba memang harus terus dilakukan semua pihak, termasuk masyarakat. Keberhasilan Polri menggagalkan hampir 20 ribu kasus narkotika perlu mendapat apresiasi dan harus terus didukung agar Indonesia bisa terbebas dari peredaran barang haram itu,” tutur LaNyalla, Selasa (15/6/2021).

Ditambahkannya, upaya penghentian peredaran narkotika oleh Polri tidak sembarangan. LaNyalla menyebutkan sejumlah prestasi Polri menggagalkan peredaran narkoba di tengah masyarakat.

“Ada yang dari jaringan internasional Timur Tengah. Narkoba Jenis sabu dengan jumlah yang fantastis 1,1 ton di empat lokasi berbeda, yakni Bogor, Bekasi, Jakarta Timur dan Jakarta Pusat,” tuturnya.

Pada April lalu, Polri juga menangkap jaringan narkoba dengan barang bukti sebesar 2,5 ton sabu. Sedangkan hingga Juni, tercatat peredaran 3,6 ton narkoba jenis sabu digagalkan.

“Perlu diingat, narkotika dapat merusak mental dan masa depan generasi muda kita. Selain itu juga, merusak ekonomi serta berdampak besar terhadap berbagai aspek lainnya,” ucap LaNyalla.

Namun, Senator asal Jawa Timur itu mengingatkan agar Polri terus bersinergi dengan sejumlah instansi terkait untuk memberantas narkoba, termasuk BNN. Apalagi, kata LaNyalla, di masa pandemi Covid-19 banyak celah yang digunakan pelaku jaringan narkotika untuk memasarkan dagangan mereka ke Indonesia.

“Baru kemarin saya mendengar dari Gubernur Kalbar, Bapak Sutarmidji yang mengeluhkan gampangnya pengedar narkoba masuk dari Malaysia karena kurangnya infrastruktur kita di perbatasan. Saya kira ini banyak terjadi di daerah lain,” sebut mantan Ketua Umum PSSI itu.

Oleh karenanya, LaNyalla berharap pemerintah segera memperbaiki kekurangan yang diperlukan di daerah perbatasan. Sebab akibat minimnya sarana dan prasarana di pintu-pintu perbatasan, bandar narkoba internasional lebih leluasa mengedarkan narkotika ke dalam negeri.

“Saya juga mengajak kepada semua elemen masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap peredaran narkoba yang dapat saja terjadi di sekeliling kita dan mengancam anak-anak yang merupakan generasi penerus bangsa. Katakan tidak untuk narkoba,” tegas LaNyalla. 

Dari 19.219 kasus peredaran narkoba yang berhasil digagalkan, Polri mendapati barang bukti terbanyak dari tembakau gorila, yaitu 34 ton. Sedangkan lainnya adalah 2,14 ton ganja, sabu 6,64 ton, heroin 73,4 gram, kokain 106,84 gram, dan ekstasi 239.227 butir. (Hen)