Hal itu ia sampaikan saat melakukan koordinasi secara virtual, Selasa, 12 Mei 2020, Dengan Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera 1 Banda Aceh, Kepala Dinas Pengairan Provinsi Aceh, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Bireuen, Camat Kutablang dan Kepala Desa Kulu Kecamatan Kutablang.

Kepala Desa Kulu Kecamatan Kutablang Zulliyah menyampaikan,"Masyarakat di pinggiran Sungai Peusangan sudah lama dalam keadaan cemas karena khawatir kerusakan tebing sungai Peusangan semakin parah, Bahkanbelakangan ini sebagian masyarakat sudah melakukan jaga malam karena khawatir akan jebol di malam hari mengingat curah hujan yang sangat tinggi, Untuk itu, karena kondisi kerusakan yang paling parah berada di desa Kulu, kami mohon kepada Bapak Ruslan supaya dapat memperjuangkan aspirasi kami ke kementerian terkait,” pintanya yang diamini oleh Camat Kutablang, Mukhsen, S. Ag.

Kepala Dinas Pengairan Aceh, Ir. Mawardi dalam paparannya menjelaskan,"Bahwa keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Aceh dan Kabupaten Bireuen belum mampu melakukan penanganan terhadap erosi Sungai Peusangan, Padahal sudah diusulkan beberapa kali, Oleh karena itu, Ia sangat mengapresiasi jika Bapak Ruslan M Daud dapat memperjuangkan untuk ditangani menggunakan APBN," Imbuhnya.

Lebih lanjut,"Ia menambahkan, dinas pengairan povinsi sudah membuat dokumen survey investigasi dan desain tahun 2015 untuk penanganan sekitar 5 KM di dalam wilayah Sungai Pasee-Peusangan. Total kebutuhan anggaran sekitar 200 Miliar lebih dan Jika erosi tebing sungai di Desa Kulu tidak ditangani segera, maka akan berdampak lebih luas termasuk berpotensi ambruknya jembatan Kutablang yang berada di lintas jalan nasional Medan-Banda Aceh. Jika itu terjadi maka akan lumpuh lalu lintas dan roda perekonomian Aceh. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Aceh siap mendukung segala kebutuhan administrasi supaya ini dapat ditangani segera,” ujarnya yang dilanjutkan dengan komitmen yang sama oleh Kadis PUPR Bureuen, Fadhli Amir, ST.

Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera 1 Banda Aceh, Ir. Djaya Soekarno M. Eng, menyampaikan,"Pihaknya siap melakukan penanganan setelah dilakukan pelimpahan kewenangan dari provinsi ke pemerintah pusat. Namun demikian, sebagai perpanjangan tangan Kementerian PUPR di Aceh, Ia menegaskan bahwa terlebih dahulu dibutuhkan direksi dan instruksi dari Kementerian PUPR Pusat dan Dalamkonteks ini, saya berharap Pak Ruslan untuk mengkomunikasikan aspirasi ini dengan pimpinan di pusat,” ujar Djaya sembari menyampaikan bahwa akan berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Aceh untuk mencari jalan keluar penanganan jangka pendek," Kata Djaya Soekarno.

HRD dalam responnya menyampaikan,"Akan melakukan langkah-langkah strategis dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat ini. Menurutnya, Ia siap memberikan dukungan politik melalui parlemen. Namun demikian, politisi PKB ini mengharapkan dukungan pemerintah provinsi untuk bekerjasama dengan balai dan pemangku kepentingan di daerah supaya semua kebutuhan administratif dapat terpenuhi, Dengan ini masyarakat mengharapkan negara hadir dalam mencari solusi terhadap permasalahan ini. Mereka enggak melihat ini tupoksi siapa. Oleh karena itu, saya yang sudah dipercayakan sebagai perwakilan rakyat di DPR RI akan melakukan segala upaya agar ini bisa ditangani. Karenanya, saya mohon dukungan semua pemangku kepentingan mulai dari desa, kecamatan, kabupaten, provinsi dan balai untuk melakukan koordinasi yang harmonis sehingga aspirasi masyarakat ini bisa segera kita realisasikan,” tutup HRD