Korwil Aceh : Jefry Boy Isny

Pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Kementerian Sosial (Kemensos) untuk warga yang terdampak Pandemi Covid-19 lewat PT. Pos Indonesia melalui penyaluran kantor Pos Langsa memicu kecemburuan sosial di kalangan warga Kota Langsa, Kamis 14 Mei 2020.

Pasalnya, banyak terdapat data double maupun triple bantuan yang di terima beberapa masyarakat, contohnya, sudah mendapat PKH dan Sembako dari APBA, malah mendapatkan BLT,  bahkan yang mempunyai roda empat (Mobil) pun mendapat bantuan tersebut, maka hal ini menjadi suatu kecemburuan sosial di kalangan masyarakat.

Terkait hal ini Tim Barometer99.com mencoba menelusuri dengan mengkonfirmasi Kepala Dinas Sosial Armia, SP, melalui Kabid Tanggap Darurat, Kamal mengatakan,"Data yg di berikan ke Kantor Pos adalah data yg lama, bukan data yang baru  yang telah di verikasi oleh Dinas Sosial melalui Geuchik di 66 Gampong di Kota Langsa," Ungkapnya.

Jelasnya kembali,"Awalnya data yang di berikan Kemensos RI kepada Dinsos Langsa tidak lengkap alias mentah, kemudian meminta agar di serval ke lapangan, bilamana di dapat data yang double, meninggal dan pindah alamat langsung dicoret oleh Geuchik dan dari 8231 data yang ada, ditemukanlah 1300 lebih data yang salah dan diganti dengan data yang baru,, kemudian di SK kan oleh Walikota langsung di kirim kembali ke Menterian Sosial, jadi data yang terpakai di kantor pos adalah data yang lama, justru inilah yang menjadi polemik di Kota Langsa terutama Aparatur Gampong yaitu Geuchik, karena masyarakat tetap menyalahkan Geuchik lantaran awal pengambilan data dari warga langsung adalah Geuchik beserta perangkatnya," Kata Kamal memaparkan.

Sementaranya Walikota Langsa Usman Abdullah SE, dalam keterangan resminya kepada Tim Barometer99.com menyampaikan,"Pemerintah Kota Langsa melalui Dinas Sosial telah mengirimkan data penerima BLT atau BST ke Kemensos hasil verifikasi dengan metode Musyawarah Desa (MusDes) di 66 Gampong dalam wilayah Kota Langsa serta telah mengirimkan data tersebut ke Dirjen Pusdatin dengan tepat waktu, yaitu tanggal 23 April sesuai dengan jadwal yang diberikan, kemudian pusdatin memberikan kesempatan utk perbaikan Non DTKS dan kembali di Musdeskan lagi, setelah selesai langsung di kirimkan kembali dan sudah submit di Dirjen Pusdatin tahap 1 kota langsa, tetapi yang dikirim ke PT POS Indonesia sebagai data bayar bukan data yang dikirimkan Pemko Langsa hasil Musdes," Imbuhnya.