Palembang, Barometer99.com,- Kunjungan Deputi Pelayanan Publik Kementrian Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (KEMENPAN-RB RI) di Mall Pelayanan Publik (MPP) dan Dinas  kependudukan dan pencatatan sipil dalam rangka  meningkatkan standar Pelayanan Publik sebagai contoh untuk Daerah lainnya 

"Dalam rangka kami membuat Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara (Permenpan) Terkait proses Bisnis untuk dua layanan dasar yaitu untuk perijinan dan disdukcapil", ungkap Deputi Pelayanan Publik Kemenpan Prof. Dr. Diah Natalisa, MBA saat diwawancarai disela-sela kunjungannya

Menurutnya, MPP Palembang adalah yang paling besar maka pihaknya berdiskusi langsung dengan MPP bagaimana cara pelayanan dan inovasi yang dilakukan oleh MPP kota Palembang

"Palembang kebetulan jadi salah satu lokus daerah yang kami jadikan sebagai narasumber selain dari Pekanbaru, Sumedang ,Bogor dan Jakarta. Kebetulan MPP kota Palembang yang paling besar, jadi hari ini kami berdiskusi Sebagai tantangan dan permasalahan dan peluang-peluang bagi kita semua dalam rangka membuat kebijakan karena dengan adanya layanan yang selama ini bersifat manual atau sudah ada kombinasi manual dengan elektronik",uungkapnya

Sementara Kepala DPMPTSP Kota Palembang Bpk. Dr. H. Akhmad Mustain, S.STP., M.Si mengungkapkan bahwa Kunjungan KEMENPAN RB berkunjung dan Berdiskusi terkait standar pelayanan publik 

"Dalam rangka menyusun Rancangan KEMENPAN-RB ini terkait standar pelayanan dan proses bisnis di MPP Palembang , rancangan Kemenpan ini untuk menjadi suport sistem peraturan presiden yang lagi disusun penguatan keberadaan MPP sistem pelayanan dinegara kita,Yang nantinya MPP ada Perpresnya,sampai saat ini MPP hanya sebatas Permen Saja, nah inilah akan diupgrade melalui hukum nya Perpres", ungkapnya

Kemudian, dengan adanya Perpres ini maka MPP payung hukum nya lebih kuat nantinya. "Dengan payung hukum ini yang akan dimanfaatkan daerah untuk membangun pelayanan publik didaerahnya masing-masing",katanya (Yon)